Kamis, 20 November 2008

PREMAN NEVER DIE!

Keberadaan preman takkan habis (never die) selama inti permasalah di kota-kota besar terselesaikan. Sekalipun demikian, polisi takkan gentar membasminya sampai para bekingnya.

Surat Perintah Kapolri Jenderal Bambang Hendarman Danuri kepada sejumlah Kapolda untuk menggencarkan pemberantasan premanisme sudah terlanjur turun. Surat dalam bentuk telegeram rahasia itu sebuah perintah yang harus terlaksana, street crime atau kejahatan jalanan seperti penodongan, pemerasan, pemalakan dan sejumlah aksi yang sudah sangat meresahkan masyarakat semakin meningkat.

Itualh sebab, sepanjang dua pekan terakhir ini, aparat kepolisian menangkapi sejumlah orang yang dikategorikan penjahat. Di Jakarta sendiri, polisi telah menabuh gendering perang terhadap preman. Demikian pula polisi di sejumlah kota lainnya, seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Yogyakarta dan kota-kota ramai lainnya di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Alhasil, Polda Metro Jaya berhasil menggiring sebanyak 2.949 orang yang dicurigai sebagai preman. Dari jumlah itu, sedikitnya 347 orang ditahan karena tertangkap tangan ketika sedang melakukan aksi kejahatan. Sedangkan sisanya 2.601 orang dilakukan pembinaan setelah sebelumnya didata sidik jarinya. Mereka yang ditahan terdapat sejumlah nama yang selama ini disebut-sebut sebagai preman, di antaranya Hercules dan Ongen.

Menariknya lagi, gara-gara polisi terlalu ngebet memburu preman, sejumlah ruang tahanan di sejumlah polres penuh. ”Sudah full, kemarin kita titip ke tahanan narkoba di polda,”kata Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Hasanuddin. Razia preman yang digelar di sejumlah titik rawan di Jakarta Timur berhasil menjaring 800 orang.Mereka umumnya tertangkap saat melakukan tindak pidana, seperti mencopet dan menodong.

Hal senada dikatakan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Chairul Anwar.Menurut dia, pihaknya telah bekerja sama dengan polsek, lembaga permasyarakatan (LP), dan Polda Metro Jaya untuk menampung tahanan yang sudah melebihi kapasitas. ”Sejauh ini belum ada masalah,”tandasnya. Chairul menambahkan,pihaknya akan terus melakukan razia.Karena itu,pihaknya meminta masyarakat bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melapor jika melihat tindak kejahatan.

Ditegaskan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Adang Firman, pihaknya akan terus menindak tegas semua bentuk premanisme yang kerap mengganggu masyarakat. ”Sebelum menangkap, kami sudah menyeleksi terlebih dahulu,jadi tidak asal tangkap dan ditahan,” katanya.

Never die
Sementara itu, menanggapi operasi preman yang digelar polisi, mantan narapidana Anton Medan menuturkan, polisi harus menjabarkan definisi preman dengan jelas. Pasalnya, preman itu belum tentu penjahat, tetapi penjahat itu sudah pasti preman. “Hukum kita terlalu normatif. Kita negara hukum bukan kekuasaan. Mentang-mentang polisi, jangan seenaknya nangkap orang. Saya dukung 100 persen mengatasi keresahan masyarakat,” katanya.

Anton Medan juga menegaskan, preman tidak akan habis selama akara akar permasalahan diselesaikan terlebih dulu. “Preman never die! Kenapa maraknya praktek premanisme? Apa orang masuk ke penjara itu bisa selesai masalah? Polisi harus mempelajari strategis nggak memerangi premanisme dengan memenjarakan mereka. Harus dikaji dulu,” paparnya.

Sedangkan pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mengatakan, tindakan operasi basmi preman yang dilakukan pihak Kepolisian itu tidak memiliki konsep yang jelas sehingga operasi itu cendrung mengutamkaan kuantitas daripada kualitas operasi.

“Dalam operasi itu, polisi cendrung main tangkap dan tidak fokus kepada aksi premanisme yang sebenarnya. Siapa yang dicurigai atau mirip preman, polisi langsung main ciduk,” kata Bambang.

Menurut Bambang, tindakan seperti ini sangat keliru. Seharusnya polisi memprioritaskan operasi penangkapan preman kelas kakap yang banyak berlindung dibalik penguasa atau petugas. Sebab, mereka-mereka inilah biang dari keresahan masyarakat. Sementara preman jalanan hanyalah bagian dari turunan preman kelas kakap.

“Kalau preman kelas kakap ini bisa diberantas habis, saya yakin preman preman jalanan ini secara sistemmatis akan hilang dengan sendirinya. Jadi apa yang dilakukan polisi dalam memberantas preman tidak akan memecahkan akar permasalahan yang sebenarnya. Usai operasi, preman akan tumbuh lagi,” kata Bambang.

Untuk menghilangkan preman, menurut Bambang, selain harus menciduk preman kelas kakap yang telah menguasai sendi-sendi perekonomian, polisi juga harus melakukan pendekatan pendekatan dengan departemen terkait karena disanalah preman kelas kakap banyak bercokol dan berkongkalikong dengan pejabat.

Dia menilai, gembar-gembor yang dilontarkan Kabareskrim Polri itu sebenarnya karena kepanikan polisi melihat meningkatnya aksi kejahatan sehingga keluar perintah main tembak. Tindakan main tembak itu juga merupakan tindakan premanisme dan melanggar HAM. Dalam pemberantas preman, Kabareskrim Irjen Pol Susno Duaji seharusnya tidak gembar-gembor demikian karena itu sama dengan tindakan preman. “Untuk menekan aksi preman, polisi harus melakukan pendekatan pendekatan persuasif dan bukan memusuhinya,” tukas Bambang.

Pendapat serupa juga dikatakan seorang anggota Kompolnas, Adnan Pandu Praja, operasi basmi preman yang dilakukan polisi untuk sementara memang dapat menekan tingginya angka kejahatan yang belakangan ini cendrung meningkat. Namun, dengan operasi itu bukan berarti aksi premanisme akan hilang begitu saja. Untuk menekan tingginya aksi kejahatan, selain memberantas preman jalanan, polisi juga harus berani memberantas preman kelas kakap yang banyak menguasai sektor perekonomian. Sebab preman seperti ini yang banyak meresahkan masyarakat.

“Bukan itu saja, polisi juga selalu melakukan patroli rutin terutama didaerah daerah yang rawan dengan tindak kejahatan. Lakukan pendekatan terhadap mereka dan beri penyuluhan bahwa tindakan mereka selama ini telah merugikan masyarakat banyak, kata Adnan.

Polisi diprotes
Akibat ulah polisi yang main tangkap, puluhan keluarga korban salah tangkap dalam razia preman di Tanah Abang beberapa hari lalu, mendatangi Polres Jakarta Pusat, mereka minta supaya keluarganya dibebaskan.

"Kita mendatangi Polres Jakarta Pusat meminta agar polisi membebaskan kawan-kawan kita. Kalau razia preman dilihat dong, jangan main tangkap aja," ujar Buyung Saputra, pengawasan lapangan Kobita Parking (Koperasi Bina Usaha Tanah Abang) di Polres Jakarta Pusat.

Dikatakan, kebanyakan kawan-kawan kita ditangkap berprofesi sebagai juru parkir, dan ada juga sebagai tukang ojek. Mereka semua ditangkap di daerah blok F dan Metro Pasar Tanah Abang. "Ada 12 orang kawan kita yang ditangkap. Hingga kini kita masih mengusahakan agar kawan-kawan kita dibebaskan," ujar Buyung.

Sebenarnya, mereka adalah warga setempat. Lantaran digusur, dan bongkar mereka tak mempunyai pekerjaan lain. Sehingga mereka menjadi jukir di Blok F Tanah Abang. "Kita sebagai Kobita Parking mempersilahkann mereka menjadi jukir. Sebagai pengawas lapangan, kita memberikan kartu parking resmi. Kobita tak meminta uang setoran dari mereka," lanjut Buyung.

Hal senada diungkapkan Ismail (32), menyesalkan tindakan polisi asal main tangkap. Padahal, Dika (25) pada saat itu sedang mangkal ditukang ojek di Metro Tanah Abang. n"Saat itu adik saya sedang menunggu penumpang di parkiran. Ngak tahunya polisi main tarik aja. Saya kesini minta agar adik saya dibebaskan. Ngak ada undang-undangnya tukang ojek tidak boleh mengojek," lanjut warga Jati Baru. Bagaimana ini Kapolri? mangontang silitonga, sofyan hadi

Asal-usul preman
Kata preman berasal dari bahasa Belanda "vrijman" (dibaca freiman) yang artinya orang bebas, orang sipil, atau orang biasa. Pengertian kata preman juga berkonotasi aparat keamanan yang sedang berpakaian biasa tidak berpakaian seragam tetapi sedang bertugas. Preman berarti orang atau sekelompok orang yang sering memeras dan mengancam masyarakat akan melakukan kekerasan untuk mendapatkan uang.

Namun, preman sesuai definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah 'sebutan kepada orang jahat (todong, copet, rampok, dsb.)'. Dari definisi tersebut dan realitas yang terjadi, preman dan tindakan kriminal memang sulit dipisahkan.

Premanisme sebetulnya adalah universal, sehingga tampak juga di tataran yang lebih tinggi. Hanya saja, kadarnya sudah berbeda dan unsur kriminalnya tidak transparan. Preman jenis ini bukan untuk bertahan hidup, tetapi untuk 'selamanya' hidup. Para koruptor dan manipulator termasuk dalam kategori ini. Kalau preman jenis pertama berisiko tinggi secara fisik, preman jenis kedua ini berisiko secara mental (kalau masih punya).

Sementara itu, ada pula preman di tataran yang lebih rendah. Pada kelompok ini dapat juga dibedakan mana yang benar-benar karena tekanan hidup dan mana yang sudah menjadi gaya hidup. Preman yang menjadi gaya hidup ini sudah enjoy dan memberikan justifikasi pada tindakan kepremanannya. Karena itu, dia akan menganggap kepremanannya sebagai suatu profesi yang sama dengan profesi legal seperti wartawan atau bankir dan lain-lain. Dengan kata lain, preman ada yang amatiran dan ada yang sudah profesional. ybp

Maju Terus Pantang Mundur

Sekalipun kritik bertubi datang, namun polisi tak peduli untuk terus melanjutkan operasi pemberantasan preman. Kenapa Pemda DKI tak memberikan perlindungan warganya?

Kota Jakarta yang disebut sebagai kota metropolitan ternyata menjadi sarang para preman berulah. Lihat saja, menyusul polisi menggelar operasi dua pecan belakangan ini, hampir setiap hari terjadi penangkapan terhadap orang yang ditengarai sebagai penjahat. Inilah juga, yang mungkin, membuat penyanyi asal Kepulauan Barbados, Rihanna, menunda mengadakan konser di Jakarta dengan alas an situasi keamanan di Indonesia.

Tak aneh pula Tokoh Betawi Fadholi El Munir meminta pemerintah DKI bertanggung jawab atas penangkapan preman tersebut. “Kami meminta mereka diberdayakan melalui pembinaan dinas-dinas atau balai latihan kerja,” kata Fadholi.

Fadholi mengaku prihatin dengan tindakan polisi. Apalagi, mereka yang ditangkap polisi dalam operasi pemberatasan preman dinilainya belum tentu terlibat tindak criminal.”Sebagian besar terpaksa hidup di jalanan karena tak punya pekerjaan,” kata dia.

Sedangkan Edi Saidi dari Urban Poor Consortium (UPC) mengatakan, operasi pemberantasan preman serentak di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, hanya menyudutkan masyarakat miskin.

“Polisi masih melihat kemiskinan adalah sumber kejahatan, untuk itu bisa seenaknya ditangkap. Operasi pemberantasan preman ini adalah gebrakan yang salah kaprah. Polisi masih melihat semua orang yang hidup di jalanan adalah penjahat. Padahal, koruptor yang menjadi penyakit kronis negara ini dan pemicu tingginya kemiskinan tidak tersentuh hukum," kata Edi Saidi.

Dari pantauan UPC), dalam pemberantasan preman, polisi hanya asal sapu bersih. Bahkan, sopir yang sedang menunggu giliran membawa angkutan umum di terminal pun ditangkap.

Di tempat terpisah, Ketua Presidium Police Watch (IPW) Netta Sanusi Pane menyatakan, kalau memang polisi benar-benar serius membasmi preman, yang jadi prioritas pembasmian adalah bekingnya preman. Sebab maraknya aksi premanisme yang selama ini terjadi akibat mereka selalu dibeking aparat keamanan.

"Kalau mau serius, polisi harus tangkap dulu beking para preman itu. Siapaun dia, harus ditangkap. Setelah beking itu ditangkap para preman jalanan dengan sendirinya akan mundur," kata Netta.

Hal ini dikatakan Neta, karena selama ini para preman biasanya menjadi kepanjangan tangan para aparat keamanan. Para preman sering melakukan pemalakan, pungli, maupun tindak kriminal kepada masyarakat. Kemudian dari tangan-tangan preman ini aparat banyak mendapatkan uang berupa setoran dari aksi memalak.

Sebut saja aksi pemalakan yang sering dilakukan oleh timer-timer gelap di sejumlah terminal angkutan umum, pungutan parkir liar. Para timer itu selalu memintai uang para sopir dengan berbagai cara. Karena tidak mau berurusan dengan aparat yang jadi beking mereka setiap sopir terpaksa rutin menyetorkan uang.

Di pasar-pasar tradisonal atau pusat perbelanjaan juga demikian. Para preman lazim meminta setoran kepada pemilik kios atau penyewa dengan alasan untuk keamanan. Padahal para pedagang sudah dikenai retribusi keamanan secara resmi oleh pengelola pasar.

"Kalau mata rantainya tidak diputus, berbagai bentuk preman akan tumbuh terus sekalipun dibasmi berulang-ulang. Sebab masalahnya sebenarnya ada di aparat sendiri yang menjadi beking para preman," jelas Neta.

Terkait janji Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Susno Duaji yang akan menindak tegas para pembeking preman bahkan dengan ancaman didor, Neta mengatakan itu hanya gembar-gembor semata dan tidak mungkin berhasil memberantas preman. Sebab selama ini mata rantai antara polisi dan preman sudah tidak bisa dipisahkan dan sangat kuat serta solid dalam melakukan aksinya. Antara preman dan polisi sama-sama punya kepentingan Lagi pula, tindakan yang meresahkan masyrakat itu melibatkan banyak aparat kemananan dalam mata rantai tersebut, kata Neta.

Menurut Neta, meskipun kenyataannya demikian, jika polisi serius ingin memberantas preman, terutama preman kelas kakap dan mau memberikan pelayanan yang terbaiknya kepada masyrakat, bentuk preman bagaimanapun akan mudah diberantas habis.

Pantang mundur
Sekalipun dikritik, polisi tampaknya pantang mundur. Malah, polisi akan meningkatkan operasinya kepada para beking preman terserbut.

“Jika hasil pemeriksaan terhadap preman jalanan ini mengarah ke preman berdasi atau bos-bosnya preman. Tentu saja mereka juga akan kita tindak,” kata Kabareskrim Irjen Polisi Susno Duaji.

Menurut Susno, kepolisian tidak pandang bulu dalam menindak siapapun yang melakukan tindak premanisme. Siapapun itu pasti akan kita tindak tegas, jika aksinya telah meresahkan masyarakat seperti kekerasan, pengrusakan, perampokan, pemerasan atau penodongan harus segera ditindak.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Abubakar Nataprawira menambahkan, "Dijelek-jelekan atau tidak, operasi ini akan terus berjalan." Abubakar menegaskan, pemberantasan premanisme merupakan komitmen kuat dari Kapolri Bambang Hendarso Danuri. "Kapolri hanya ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyat kecil yang kerap kali dirugikan oleh aksi premanisme," ujarnya.

Pemberantasan ini juga dilakukan terkait pengamanan pemilihan umum anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden 2009. Dia mengatakan, operasi ini baru akan dihentikan jika premanisme dan kejahatan jalanan sudah tidak ada lagi di Indonesia. Oke deh! mangontang silitonga, sofyan hadi

Jakarta Sarang Preman
No Tempat Jumlah yang ditangkap Jumlah ditahan
1 Jakarta Utara 346 orang 12 orang
2 Jakarta Selatan 247 orang 67 orang
3 Jakarta Barat 254 orang 25 orang
4 Jakarta Timur 564 orang 43 orang
5 Bekasi 175 orang 23 orang
6 Depok 171 orang 15 orang
7 Tangerang 337 orang Masih diproses

Kekerasan Made in STIP

Kasus kekerasan kembali terjadi di dunia pendidikan. Kali ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) kembali menjadi korban.

Semenjak terkuaknya kasus kekerasan di STPDN beberapa waktu lalu, yang sampai merenggut korban jiwa, justru kasus serupa semakin banyak terjadi. Bentuk kekerasan yang berupa pemukulan atau pengeroyokan terhadap junior yang dilakukan junior tersebut, justru semakin dianggap hal yang lumrah.

Publikasi video-video amatir yang ditayangkan media massa justru dianggap tontonan yang seru. Mahasiswa adalah manusia dewasa yang seharusnya sudah mempunyai kesadaran tinggi untuk bertanggung jawab penuh dalam hidupnya, bukannya anak-anak atau remaja yang masih perlu diatur secara penuh.

Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan para oknum mahasiswa tersebut justru sangatlah merendahkan predikat kaum intelektual yang seharusnya dapat lebih menggunakan otaknya daripada ototnya.

Kalaupun jalan kekerasan tersebut dilakukan dengan alasan untuk pembentukan mental, juga tidak bisa dibenarkan. Pembentukan mental tidaklah identik dengan perploncoan anarkis, tetapi justru dapat dilakukan dengan lebih elegan seperti dengan outbond atau pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang lebih terdidik.

Hal ini juga harus diperhatikan para pengajar dan pengelola kampus atau sekolah tinggi, karena kegiatan perkuliahan atau pengajaran bukan hanya transfer ilmu secara teori, melainkan juga mendidik para murid dan mahasiswa sehingga berperilaku baik dan santun di tengah masyarakat.

Untuk diketahui akibat perbuatan para ‘jagoan’ tersebut, pihak Polres Jakarta Utara telah menetapkan sepuluh tersangka. Dalam kasus pemukulan siswa STIP yang menewaskan Agung Bastian Gultom, pada 12 Mei 2008 silam. Kini kasusnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka adalah, Lasmono, Anggi Dwi Wicaksono, Harry Nugraha, Anton Angiutan Rajagukguk, Maulana, Rifki, Hans Patar, I Putu Indra, Kartika Eka Paksi, dan Edityawan semuanya merupakan pelajar tingkat dua STIP.

Selain kesepuluh tersangka, polisi juga telah menetapkan Jeavyn Caesar Lopical (22), tersangka penganiaya Jegos (19), STIP semester dua, jurusan ketatalaksanaan pelabuhan, akhirnya ditahan pihak Polres Jakarta Utara, Kamis (13/11) siang. Jeavyn, warga Perumahan Harapan Indah II, Blok HN 11 No. 12, Bekasi Utara itu, dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman kurungan badan selama 5 tahun.

Korban Jegos
Penganiayaan yang dilakukan Jeavyn terhadap korban Jegos terjadi pada Senin (10/11) lalu sekitar pukul 16.00 WIB. "Peristiwa terjadi di kampus STIP, tepatnya di pos taruna lantai II ring I," ujar Kanit I Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polres Jakarta Utara, AKP Bambang. Korban dalam posisi istirahat dihajar dengan emblem yang terbuat dari logam. Selain itu, Jegos dihujani pukulan pada rahang, dada, dan perut.

Menurut pengakuan Isra Analdo (19), mantan mahasiswa STIP tahun ajaran 2007, asal Sumatera Barat, itu. Pemukulan kerap terjadi usia pelaksanan apel malam. Aldo mengeyam di bangku Sekolah Tinggi Ilmu pelayaran (STIP) hanya tiga puluh hari. Ia pun memutuskan mengundurkan diri dari sekolah pelayaran itu tahun lalu karena tidak sanggup menahan penyiksaan.

Tak ada rasa takut dan gentar terpancar dari wajah pria yang memiliki tinggi 170 sentimeter. Aldo mengungkapkan peristiwa yang dialaminya, kepada sejumlah wartawan. Raut wajahnya yang tenang seolah tidak menyesal karena harus gagal menjadi ahli pelayaran. Menurutnya hal itu tidak sebanding dengan apa yang sudah diterimanya selama bersekolah di sana.

Kendati sudah membayar Rp 8 juta untuk biaya masuk dan Rp 4 juta untuk uang sekolah semester. Pria kelahiran 21 Februari 1989 ini membayangkan kalau bersekolah di STIP akan memberikan jaminan masa depan akan lebih baik. Karena untuk masuk di sekolah tersebut harus melewati seleksi yang ketat.

Perlu diketahui, dari sekian puluh ribu siswa di Sumatera Barat yang mendaftar masuk ke sekolah ilmu pelayaran kata Aldo, hanya 8 orang yang lolos pada angkatan 2007 tersebut. Aldo bersama temannya yang lain asal Bukittinggi Max Riandi (19) harus meninggalkan sekolah tersebut karena tidak tahan dengan perlakukan para senior.
“Pemukulannya tidak bisa dihitung. Kapan saja kalau senior itu mau ya dipukul.

Hampir setiap hari, kami anak-anak baru mengalami kekerasan oleh senior. Aksi itu kadang dilakukan siang hari saat pergantian jam pelajaran, kadang saat apel malam. Pokoknya dalam satu hari itu pasti dipukul. Bahkan pernah dipukuli saat jeda jam pelajaran. Pernah suatu siang saat pergantian jam pelajaran, saya mau buang air kecil. Saat keluar WC dihadang tiga orang senior tingkat empat. Tanpa banyak tanya, ketiganya secara bergantian langung melayangkan pukulan ke kaki, perut, pipi dan dada,” cerita alumni SMA 10 Padang ini.

Aldo pun menceritakan bagaimana padatnya jadwal belajar di sana. Menurutnya, semua siswa di sana ditempatkan di sebuah asrama. Selama satu bulan di sekolah, mahasiswa tidak boleh keluar asrama dan menghubungi pihak keluarga. Kegiatan di sana lanjutnya, dimulai dengan apel pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan proses belajar dari pukul 08.00 sampai 12.00 WIB. Kemudian istirahat siang pukul 12.00-13.00 WIB. Dilanjutkan dengan proses kuliah sampai pukul 15.00 WIB.

Setelah itu, para taruna harus mengikuti kegiatan olahraga sampai pukul 18.00 WIB dan makan malam sekitar pukul 07.00 WIB. Biasanya tindakan pemukulan sering dilakukan saat apel malam sekitar pukul 22.00 WIB.

“Kalau apel malam sering terjadi pemukulan. Menurut cerita memang pemukulannya turun temurun. Di angkatan saya, mungkin belum ada yang terlihat mengalami sakit karena pemukulan. Namun saya kurang tahu juga. Biasanya kalau ada kegiatan kesamaptaan, memang ada latihan fisik. Tapi paling itu hanya lari dan push up. Itu pun langsung diawasi dosen. Tidak ada yang memukul-mukul,” kata putra pasangan Arza dan Erliza.

Pria yang tinggal di RT 03 RW 03 Bandar Buat ini mengaku hanya sanggup bertahan selama satu bulan di sekolah itu. Aldo yang orangtuanya Arzan bekerja di PT Semen Padang dan Erliza di Puskesmas Gadut ini memutuskan tidak kembali lagi ke STIP, pasca libur lebaran 2007.

“Saya masuk sekolah pada September 2007. Saat lebaran diberi libur selama satu minggu. Saat itu saya memutuskan untuk tidak kembali lagi. Dari pada mati, mending tidak sekolah sekalian. Orangtua juga mendukung setelah mendengar apa yang saya alami. Kemudian sebulan sesudah itu atau sekitar awal tahun 2008 pihak sekolah mengirimkan surat dikeluarkan dari STIP,” katanya.

Aldo berharap agar setiap orangtua yang berniat menyekolahkan anaknya di STIP, agar mencari informasi selengkapnya terlebih dahulu. Bahkan kalau bisa mengunjungi sekolah itu terlebih dahulu. Karena menurut informasi yang didapatkannya, tindak kekerasan sudah biasa di kampus itu, walau mungkin pimpinan kampus tidak mengetahui.

“Pihak sekolah mengawasi kami. Tapi apakah mereka mengetahui tindak kekerasan itu, tidak tahu juga. Ke depan kita berharap pihak sekolah dapat melakukan pengawasan lebih ketat lagi,” tambahnya. sofyan hadi

Potret Tukang Sepak Wasit

Kericuhan di dunia sepakbola seakan menjadi pemandangan biasa di negeri ini. Hanya, dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, rentetan kasus yang menciderai nilai-nilai sportifitas semakin bertambah.

Persepakbolaan Indonesia tercoreng. Belum lagi kericuhan yang traumatis berakhir dari ingatan kita ketika di Semarang, kericuhan pertandingan PSIR Rembang melawan Persi Bolang Mongondow (Persibom) di Stadion Gelora Ambang, Sulawesi Utara Rabu (12/11) kembali terjadi.

Entah penilaian siapa yang benar, apakah pemain di lapangan atau wasit yang memimpin pertandingan. Hanya saja ketika wasit Muzair Usman memberikan tendangan penalti ke gawang PSIR Rembang, pemain tidak terima keputusan wasit.

Pemain PSIR pun mengamuk dan menganiaya wasit, tinju dan tendangan pun dilayangkan ke wasit Muzair Usman dengan membabibuta, hingga mengakibatkan luka serius di muka dan kaki wasit yang memimpin pertandingan di Divisi I Liga Indonesia. Mereka pun langsung dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan intensif.

Sungguh ironis memang persepakbolaan Indonesia, bukan bola yang ditendang, tetapi justru wasit yang menjadi bulan-bulanan para pemain PSIR Rembang. Hanya saja, kendati sempat terjadi kerusuhan, pertandingan kembali dilanjutkan dengan dipimpin wasit pengganti Yusmani, namun kerusuhan pun lagi-lagi pecah, penyebabnya Wasit Yusmani memberikan kartu merah kepada 2 pemain PSIR Rembang. Akibatnya, wasit dikejar dan hampir ditelanjangi di tengah lapangan.

Pertandingan keras di stadion gelora Ambang kota Mobagu ini akhirnya berakhir 1-0 untuk keunggulan tuan rumah Persi Bolang Mongondow melalui eksekusi tendangan penalti pemain tuan rumah asal Argentina.

Wasit Muzair Usman dan Yusman, korban pemukulan pemain PSIR Rembang ini resmi dilaporkan ke Polres Bolang Mongondow, Sulawesi Utara. Kedua wasit ini juga telah menjalani visum. Untuk mempercepat penyelidikan Polisi telah mengamankan barang bukti berupa hasil visum, kaos wasit yang sempat dirobek dan visual kejadian.

Menanggapi laporan tersebut Kapolres Bolang Mongondow telah melayangkan surat panggilan untuk kedua pemain yang diduga melakukan pemukulan, melalui Polres Gorontalo karena kedua pemain saat ini tengah berada di Gorontalo untuk melanjutkan pertandingan. Kedua pemain kemungkinan akan diperiksa di Gorontalo.

Sebelumnya, rentetan kasus yang mencoreng dunia persepakbolaan nasional terjadi di Semarang, Jawa Tengah dan di Palembang, Sumatera Selatan. Pada 13 Oktober 2008 lalu, kericuhan terjadi saat PSIS Semarang menjamu tamunya PSM Makassar di Stadion Jatidiri Semarang Jawa Tengah dalam kompetisi Liga Super Indonesia.

PSIS unggul 1-0, namun usai pertandingan karena merasa tidak puas atas tindakan wasit maka manajer PSM dan Asisten manajer Yoyok Sarkawi, masuk ke dalam lapangan dan bermaksud memukul wasit. Tetapi sang wasit telah lebih dulu melayangkan tinju. Petugas pun langsung mengamankan wasit.

Pemandangan serupa juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan saat Sriwijaya kalahkan Persib Bandung 4-2 pada lanjutan Liga Super Indonesia. Pertandingan ini berakhir ricuh karena pemain Persib mencoba memukul asisten wasit.

Dihukum seumur hidup
Menyusul aksi tukang sepak wasit tersebut, Komisi Disiplin PSSI menetapkan hukuman seumur hidup tidak boleh main di semua level kompetisi Indonesia terhadap tiga pemain PSIR Rembang yang terbukti melakukan pengeroyokan terhadap wasit yang memimpin pertandingan Persibom-PSIR Rembang.

Keputusan ini disampaikan Komite Media PSSI, Kamis malam yang merupakan hasil Sidang Komdis darurat yang dipimpin Hinca Panjaitan. Ketiga pemain itu adalah Tadis Suryanto, Yongki Rantung dan Stevie Kusoi. Mereka terbukti melakukan pemukulan terhadap wasit Muzair juga wasit pengganti Jusman dalam laga itu.

Keputusan ini, berdasarkan bukti-bukti yang ada termasuk rekaman pertandingan.
Komdis masih melakukan investigasi lebih lanjut terhadap pemain lainnya yang diduga melakukan pemukulan. Kasus ini dilanjutkan pada Selasa pekan depan.

Keputusan tersebut sesuai dengan permintaan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Adhyaksa Dault yang meminta PSSI untuk segera mengusut tuntas dan menghukum pemain yang bersalah dengan hukuman seumur hidup.

“Sudah menjijikkan tindakan itu. Saya tidak main-main, saya intruksikan PSSI untuk mengusut tuntas kasus itu. Hukum seberat-beratnya jika terbukti, hukum saja pelaku tidak boleh main seumur hidup,” kata Menpora Adhyaksa Dault.

Menegpora juga sudah menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap wasit itu sudah merupakan tindak pidana. “Kalau mau juara tidak bertindak seperti itu. Sudah tidak ada nilai sportivitas. Usut tuntas kasus tersebut, apalagi ada unsur pidananya,” katanya.

Berkaca ke belakang, sejarah perwasitan di Tanah Air berlangsung tak lama setelah diproklamirkannya kemerdekaan. Indonesia langsung punya beberapa wasit sepakbola yang diakui secara internasional. Salah satu di antaranya, yaitu Joppie de Fretes asal Manado.

Namun lambat-laun pengaruh kotor mewarnai blantika persepakbolaan domestik. Suap dan judi jadi ladang candu yang terhampar di lapangan hijau, meski secara sembunyi-sembunyi dan dalam rahasia.

Dekade 70 dan 80'an kompetisi Liga Sepakbola Utama (Galatama) yang disebut "universitasnya sepakbola nasional" digemparkan temuan kriminil hasil investigasi kepolisian.

Disinyalir merebak praktik haram berupa skandal pengaturan skor pertandingan. Kaslan Rosidi, pemilik klub Cahaya Kita, sempat menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka bersama seorang bandar asal Malaysia. Beberapa oknum pemain Timnas Indonesia ikut tersangkut. Mereka dijerat skorsing sebagai ganjaran atas pelanggaran disiplin organisasi.

Satu dekade berselang, Jafar Umar diisukan beberapa kalangan bagai sosok Godfather yang kerap memotong jatah honor koleganya. Selama itu ditengarai Jafar, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Wasit PSSI, memegang satu tangan besi kekuasaan untuk menggilir siapa saja wasit yang bertugas memimpin pertandingan. Dia dikatakan sering minta bayar. Sebuah balasan yang tak wajar atas wibawa otoritasnya.

Buntutnya, wasit FIFA itu sempat dicopot dari jabatannya dalam struktur kepengurusan PSSI. Dia diadukan ke polisi. Tapi akhirnya segala prasangka negatif tidak terbukti. Umar wasit seperti kapal karam di laut gelap sepakbola.

Jadi, sebelum karir dan nasib beberapa wasit lain, termasuk Muzair Usman dan Jusman, juga tenggelam menyusul kapal tua itu, Badan Wasit Sepakbola Indonesia (BWSI) mungkin perlu digugah. BWSI secepatnya menegakkan kewibawaan supaya wasit dapat disegani dalam aras pertandingan, baik oleh pemain, pengurus klub, maupun penonton.

BWSI mungkin butuh empat pasang earphone agar komunikasi antara wasit, dua hakim, dan pengawas pertandingan bisa berlangsung sinkron demi meminimalkan pertanyaan emosional-ngawur-kontroversial seputar keputusan yang diambil. sofyan hadi

Kaki Tiga Masuk Pengadilan

Tak banyak yang peduli dengan perkara niaga “kaki tiga” ini. Wajar, karena sebagian besar pengunjung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat lebih akrab dengan perkara “kaki dua”, perdata atau pidana, yang memang bejibun jumlahnya.

Alkisah “Kaki Tiga” menjadi akrab di telinga tak bisa lepas dari peran PT Sinde Budi Sentosa, sebuah perusahaan farmasi yang berdiri sejak 1978. Melalui produk larutan penyegar dalam botol, perusahaan yang semula bermarkas di Tambun, Jawa Barat itu, pada tahun 1981 langsung menyodok selera konsumen.

Maklum, larutan tersebut tanpa rasa, tanpa warna, tanpa bahan pengawet dan murah. Merek “Kaki Tiga” memang hoki, karena sejak itu PT Sinde Budi Sentosa langsung melakukan pengembangan produk, di antaranya membuat tujuh rasa berbeda dalam kemasan kaleng dan juga dalam bentuk kaleng yang beragam sebagai produk baru, memperluas ragam produk dengan memproduksi versi baru dari Balsem Pala (Bapala) dan sekaligus memperluas distribusinya dengan penambahan gudang seluas 6.000 m2.

Tak cuma itu, pada 1995 PT Sinde Budi Sentosa memperoleh lisensi Sirup Obat Batuk Nin Jiam Pei Pa Koa dari Hong Kong, dan Pil Chi Kit Teck Aun dari Malaysia dan memindahkan kantor pusat ke Wisma SMR di Jakarta Utara. Sementara pada tahun 2002, PT Sinde Budi Sentosa memperkenalkan Ena’O, minuman energi, dan mendiversifikasikannya ke dalam kemasan botol, kaleng dan sachet bubuk dan sachet cair.

Namun, pada Februari 2008 lalu, kehandalan pengelola mengembangkan menjadi perusahaan farmasi ternama tercoreng. Bahkan, sejak Maret 2008, saat sejumlah koran mengumumkan PT Sinde Budi Sentosa bukan pemegang lisensi merek Cap Kaki Tiga. Sang induk pengumuman, Wen Ken Drug Co Pte Ltd, perusahaan yang berkedudukan di Singapura, mengungkapkan bahwa Wen Ken Drug adalah pemilik sah merek dagang “Cap Kaki Tiga”, termasuk produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga.

Selain itu, Wen Ken Drug juga mengumuman telah menunjuk PT Tiga Sinar Mestika sebagai kuasa dari Wen Ken Drug terhitung sejak 2 Juni 2008. PT Tiga Sinar Mestika akan membantu Wen Ken Drug mencari calon penerima lisensi merek dagang di Indonesia. Pada hari yang sama, PT Tiga Sinar Mestika juga mengumumkan undangan resmi kepada siapapun (termasuk PT Sinde Budi Sentosa) yang berminat menjadi calon penerima lisensi merek dagang.

Namun, selang beberapa hari, giliran PT Sinde Budi Sentosa membuat pengumuman peringatan. Isinya, mengingatkan semua pihak untuk tidak menerima lisensi merek Cap Kaki Tiga dari Wen Ken Drug atau kuasanya. Seandainya ada pihak yang mengabaikan peringatan tersebut, Sinde tak segan-segan mengajukan tuntutan hukum.

Pengumuman Sinde juga memperingatkan Wen Ken Drug “untuk tetap menghormati hukum, dengan tidak mengalihkan lisensi merek ‘Cap Kaki Tiga’ kepada pihak lain sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengakhiri lisensi antara Wen Ken Drug dengan Sinde Budi Sentosa.

Kaki Menggugat
Tak cukup dengan gertak pengumuman, pada 22 September 2008, PT Tiga Sinar Mestika, selaku substitusi dari perusahaan asal Singapura Wen Ken Drug Co Pte Ltd, menggugat PT Sinde Budi Sentosa, produsen Cap Kaki Tiga, melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Tiga Sinar Mestika meminta Pengadilan memerintahkan Sinde Budi Sentosa menghentikan produksi, penjualan, pemasaran, dan pendistribusian produk dengan merek Cap Kaki Tiga yang antara lain berupa produk larutan penyegar, balsem, puyer sakit kepala, obat kurap, dan salep kulit.

Penggugat menuntut dua macam ganti rugi materiil. Pertama, kerugian materiil yang terkait dengan pembayaran royalti oleh tergugat kepada penggugat sejumlah 1% dari penjualan tergugat per tahun terhitung sejak 1978. Kedua, kerugian material terkait dengan upaya penghilangan logo Kaki Tiga, sejumlah S$1 juta per tahun, terhitung dari 2000. Nilai S$1 juta ini diklaim setara dengan biaya promosi produk Cap Kaki Tiga.

Penggugat juga menuntut dua macam ganti rugi immateriil. Pertama, immateriil S$100 juta, terkait dengan upaya penghilangan logo Cap Kaki Tiga, yang diklaim dapat membawa akibat buruk bagi nama baik penggugat. Kedua, immateriil S$100 juta, terkait dengan kegiatan produksi, penjualan, pemasaran, dan pendistribusian produk-produk dengan menggunakan merek Cap Kaki Tiga secara tidak sah dan tanpa hak, yang diklaim dapat membawa akibat buruk bagi nama baik penggugat.

Sementara itu, pada sidang yang diketuai Majelis Hakim Panusunan Harahap, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 22 September 2008, penggugat menyebutkan pihaknya telah menggunakan merek Cap Kaki Tiga di Singapura sejak 1937, dan merek tersebut diklaim telah terkenal di dunia internasional hingga saat ini.

Penggugat (Wen Ken) dan tergugat (Sinde Budi Sentosa), menurut penggugat, menjalin kerja sama untuk memproduksi, menjual, memasarkan, dan mendistribusikan produk dengan menggunakan merek Cap Kaki Tiga. Wen Ken mengklaim kerja sama yang terjadi dengan Sinde Budi Sentosa adalah didasarkan pada hubungan kekeluargaan, sehingga tidak pernah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Lisensi secara tertulis.

Perusahaan asal Singapura itu juga mengklaim Sinde Budi Sentosa tidak membayar royalti secara kontinu, tidak menyampaikan laporan produksi dan atau penjualan produk yang menggunakan merek Cap Kaki Tiga, serta menghilangkan gambar atau logo Kaki Tiga dari kemasan produk Cap Kaki Tiga.

Sejak 2000, menurut penggugat, pihaknya berupaya untuk membahas masalah pembuatan suatu perjanjian lisensi. Mengingat perundingan tidak mencapai titik temu, pada Februari 2008 penggugat mengumumkan pemberitahuan di media massa bahwa pihaknya tidak mempunyai hubungan kerja sama lagi dengan tergugat. Ya, kini larutan itu memanas!. simon leo siahaan, yoyok b pracahyo

Lisensi Sejak 1978
Merasa dirugikan, Sinde Budi menggugat balik Wen Ken di Pengadilan Negeri Bekasi. Alasannya, Wen Ken telah menghentikan perjanjian lisensi secara sepihak terhitung 7 Februari 2008 dan berniat mengalihkan lisensi merek Cap Kaki Tiga ke pihak lain.

Dalam gugatan yang didaftarkan pada 28 Oktober 2008 lalu, Sinde Budi menilai pengakhiran itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Bahkan, Sinde Budi menuding perusahaan asal Singapura itu telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Dalam gugatannya, perusahaan itu meminta agar pengadilan menyatakan perikatan lisensi merek Cap Kaki Tiga antara kedua pihak adalah sah dan mengikat menurut hukum, serta menyatakan pengakhiran lisensi yang dilakukan Wen Ken adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalil itu mengacu pada pasal 1338 KUHPerdata, dimana perikatan dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Lalu pasal 1266 KUHPerdata menentukan pembatalan perjanjian secara sepihak harus diajukan ke pengadilan. Sinde Budi menilai penghentian itu merupakan perbuatan melawan hukum.

"Kami juga menuntut Wen Ken membayar ganti rugi yang jumlahnya Rp 800 miliar, sebagai pengganti biaya promosi, kerugian bisnis berupa potential loss, kerugian investasi berupa pabrik, tanah, dll," ujar Andi F Simangunsong, salah satu kuasa hukum Sinde Budi, belum lama ini.

Akibat pembatalan perjanjian itu, Sinde Budi mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp200 miliar sebagai komprensasi biaya promosi yang telah dikeluarkan. Dengan pengakhiran sepihak itu promosi produk Cap Kaki Tiga menjadi sia-sia dan tidak bernilai lagi.

Selain itu, Sinde Budi mengalami kerugian bisnis berupa potensi kerugian pendapatan (loss profit) sebesar 5% dari total omset per tahun selama 10 tahun yaitu Rp200 miliar. Termasuk pula kerugian investasi berupa alat produksi, tanah dan bangunan yang berjumlah Rp200 miliar. Kerugian immateriil juga diperhitungkan sebesar Rp200 miliar. Sehingga total seluruh ganti rugi sebesar Rp800 miliar.

Diperoleh informasi, perjanjian lisensi ternyata sudah dituangkan sejak 1978. Perjanjian itu ditandatangani oleh Fu Weng Leng, Direktur Sinde Budi kala itu. Isinya meminta Sinde Budi untuk memproduksi dan memasarkan produk Cap Kaki Tiga di Indonesia. Sinde Budi juga diminta untuk mendaftarkan merek dan produk Cap Kaki Tiga ke Direktorat Paten.

Sebelumnya, pada 1976 Direktorat Paten menolak pendaftaran Cap Kaki Tiga lantaran memiliki kemiripan dengan merek Kaki Tiga Roda yang lebih dulu terdaftar. Akhirnya pada 1979 merek Kaki Tiga Roda milik Thee Tek Seng dibeli oleh Sinde Budi yang dibiayai Tjioe Budi Yuwono, salah satu pemegang saham Sinde Budi. Karena itulah bisnis Cap Kaki Tiga bisa berjalan hingga sekarang.

Sinde Budi malah balik menuding Wen Ken yang tidak beritikad baik saat menyusun draft perjanjian lisensi. Sebab meski sudah mencapai kesepakatan pada 29 Januari 2008, sehari kemudian Wen Ken tidak mau menandatangani perjanjian tersebut. Namun demikian, Sinde Budi masih mau bernegosiasi meskipun akhirnya tidak tercapai kesepakatan.

Soal pembayaran royalti, Sinde Budi menyatakan sudah melaksanakannya dalam pembayaran sekaligus (lump sum) tanpa memperhitungkan jumlah yang akan diproduksi. Beberapa tahun terakhir disepakati pembayaran royalti sebesar S$660 ribu per tahun. Jumlah royalti yang dibayarkan sejak 1978 hingga 30 April 2008 mencapai S$4,962 juta. Sementara soal pelaporan hasil produksi dan penjualan, Sinde Budi tidak wajib dilaporkan pada Wen Ken. simon, yoyok

Rumah Prodeo Walikota Manado

Sosok Jimmy Rimba Rogi yang tambun sedikit menyita perhatian petugas jaga ruangan tahanan Polres Jakarta Utara. Sekalipun tampak tenang, namun ekspresi orang nomor satu di Kota Manado itu begitu tegang.

Ketenaran nama Jimmy Rimba Rogi, yang akrab disapa Imba, melebihi jabatannya sebagai Walikota Manado. Selain masih aktif sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara, dia juga menyandang berbagai kepengurusan berpengaruh dan bergengsi. Sah-sah pula jika dia merupakan salah orang yang berpengaruh kawasan kawanua itu.

Itulah sebab, warga Manado masih mengingat jelas, ketika Imba mengarak Piala Adipura yang berhasil dipertahankan Kota Manado untuk kedua kalinya, keliling kota dengan mobil bak terbuka. Malah, awal Juni lalu itu, sepanjang ruas jalan yang dilewati, seperti jalan Sumompow Tuminting, Jalan Bolevard, Jalan 14 Februari, Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Balai Kota, warga berdiri di pinggir jalan untuk melihat piala adipura itu.

Ya, untuk program kebersihan kolta, Imba termasuk sukses. Memang, awalnya, upaya pembersihan ini mendapat tantangan banyak pihak. Namun, Imba--yang dikenal tegas--tak mau mundur dengan programnya itu, sebab niatnya baik. Ia telah membangun lokasi pasar baru untuk pedagang kaki lima yang tergusur.

Sayang, nasib memang tak selamanya baik. Betapa tidak, hanya dalam tempo sekian bulan dalam bidikan tim Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), Imba ditetapkan sebagai tersangka dan harus menghuni rumah predeo Polres Jakarta Utara.

“Dia diduga tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini tersangka dititipkan di rumah tahanan Polres Jakarta Utara. Penahanan ini terkait penyelewengan APBD tahun 2006. Nilai kerugian Rp48 miliar," jelas Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Jumat (14/11).

Laporan BPK
Gelagat Imba terjebak dalam kasus korupsi terkuak ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melimpahkan laporan pemeriksaan APBD Kota Manado tahun 2006, yang salah satu isinya menyebutkan telah terjadi penyalahgunaan dana anggaran sekitar Rp48 miliar. Berdasarkan laporan BPK inilah KPK bergerak melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Malah, sebelum intensif melakukan pemeriksaan terhadap Imba, KPK juga telah memintai keterangan orang-orang dekat sang walikota. Tak tanggung-tanggung, KPK juga sejumlah camat di kota Manado. Para camat yang diperiksa itu antara lain, Camat Bunaken Spencer Tahulending, Camat Wenang Noldy Mandagi, Camat Tikala Veri Sutanto, dan Camat Sario Jackson Ruaw.

KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Donald Supit, Sekretaris Pribadi (Sespri) Walikota Manado. Sebelumnya, KPK juga telah memintai keterangan sejumlah pejabat di jajaran Pemerintah Kota Manado diantaranya Sekretaris Daerah Kota Manado, Vecky Lumentut dan Kepala Bagian Keuangan Pemkot Manado Wenny Rolos. KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah organisasi, yayasan ataupun perorangan yang tercatat sebagai penerima dana bantuan APBD Kota Manado.

KPK juga melakukan penggeledahan rumah dinas serta rumah pribadi Walikota Manado. Penggeledahan juga dilakukan pada sejumlah ruangan di kantor Walikota Manado, di antaranya ruang kerja Wali Kota, ruang kerja Sekretaris Daerah Kota, ruang Sekretariat dan ruang Bagian Keuangan, serta Sekretariat KONI Sulut. Selain penggeledahan, juga telah dilakukan pemasangan KPK line di rumah pribadi Walikota Manado yang berada di Kelurahan Teling Atas dan sejumlah ruangan di rumah dinas Walikota.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, KPK sangat serius menangani dugaan korupsi APBD Manado. Pasalnya, jumlah dana negara yang diduga telah disalahgunakan cukup besar, yakni berkisar Rp 48 miliar lebih. Bahkan dibandingkan kasus lainnya se-Indonesia yang sedang di-tangani KPK, kasus di Manado masuk peringkat 10 besar.
‘’Dugaan korupsi APBD Kota Manado saat ini, boleh dibi-lang masuk 10 besar yang se-dang diungkap KPK,’’ kata Johan Budi.

Budi mengatakan, di peringkat teratas adalah kasus korupsi izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang melibatkan Bupati Palalawan. Nilai korupsinya mencapai Rp 1,2 triliun. Sedangkan kasus lainnya di Kalimantan Timur, yang mencapai Rp 400 miliar. ‘’Ini kasus-kasus di atas Manado.’’

Meski begitu, imbuh Johan Budi, jumlah dugaan korupsi di Manado bisa saja lebih dari yang disebut-sebut selama ini. “KPK masih menghitung be-saran dugaan korupsi di Kota Manado. Yang pasti masih dihitung. Mungkin kerugian negaranya bisa lebih dari Rp 48 miliar,” katanya. mangontang silitonga, sofyan hadi

Ketua DPRD Dipolisikan
Sementara Walikota Manado ditahan KPK, Ketua DPRD Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Ferro Taroreh, diadukan ke Kepolisian Daerah (Polda) setempat. Dia dituding melakukan penipuan terkait dengan penjualan mobil dinas Ketua DPRD jenis Toyota Corola Altis Nomor Pol DB 1002 AW.

''Pelapornya bernama Betsi Sambuaga merasa telah dirugikan oleh Ferro Taroreh. Inti pengaduannya, Betsi mengatakan telah membayar uang sejumlah uang pembelian mobil Toyota Corolla Altis, namun sampai jatuh tempo ternyata Ferro yang mengaku sebagai pemilik kendaraan itu tak memberikan surat-surat kendaraan yang telah dibeli itu,'' kata Kepala Bidang Humas Polda Sulut, Ajun Komisaris Besar Benny Bella.

Menurut Bella, terungkap pada pengaduan itu juga ternyata kendaraan yang diperjualbelikan Nomor Pol DB 1002 AW itu statusnya masih milik negara sehari-hari digunakan oleh Ferro Taroreh sebagai Ketua DPRD Manado. Namun, dalam penyelidikan kasus ini aparat kepolisian tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.

''Jadi, sampai saat ini polisi masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang terkait dengan kepemilikan kendaraan itu, termasuk diantaranya Pemkot Manado.
Belum ada tersangka dalam kasus ini dan untuk pemeriksaan terhadap Ferro sebagai Ketua DPRDManado, polisi harus minta izin Gubernur. Surat permohonan izin pemeriksaan itu juga belum dikirim.

Sekretariat DPRD Manado, Freddy Oroh membenarkan mobil Toyota Corolla Altis DB 1002 AW, yang saat ini tengah dipersoalankan di Polda Sulut, masih tercatat sebagai aset pemerintah. “Kendaraan ini belum dikandangkan, kendaraan tersebut masih tercatat aset Pemkot Manado,” ujar Oroh.

Mobnas Dekot
Sementara itu, anggota dewan melakukan kritikan atas kepemilikan 3 mobil dinas (mobnas) pimpinan Dekot Manado Ferro Tarroreh. “Mobnas pimpinan harus diinventarisir,” ujar anggota BK Dekot Manado Happy Walewangko.

Menurutnya, langkah tersebut dimaksudkan supaya bisa mengetahui jelas peruntukan mobil dinas itu. “Kalau diperuntukkan pada kepentingan tidak jelas maka lebih baik dihadang saja,” tegasnya,

Walewangko yang juga wakil sekretaris PDS Sulut ini mengherankan kepemilikan mobnas Taroreh yang sampai tiga unit itu. “Kalau 1 orang sudah ada tiga mobnas, mau pakai dimana lagi,” bingungnya, sambil meminta pihak kepolisian mengusut tuntas jika memang ada laporan jual beli mobnas.

Penegasan tak kalah pedas juga datang dari anggota dewan lainnya, Ramly Abbas AMK. Menurutnya, yang harus dilakukan sekarang adalah menarik paksa mobnas pimpinan. “Jemput paksa saja mobnas tersebut, untuk membuktikan tidak terjadi transaksi jual beli mobnas,” tegas Abbas.

Abbas kemudian menyarankan Badan Aset Pemkot Manado secepatnya mengambil tindakan dengan meminta bantuan Pol PP atau petugas kepolisian. “Tapi, harus ingat pengambilan mobnas tersebut harus diambil di rumah pimpinan bukan di rumah orang lain,” tegasnya. @

Imigrasi, Polisi dan Spiderman

Spiderman, sang spesialis pemanjat gedung pancakar langit, Alain Robert kembali bertandang ke Jakarta. Kedatangan yang kali kedua ini sama, yaitu ingin menunjukkan kemampuannya memanjat gedung pencakar langit yang ada di Jakarta. Dia datang atas undangan resmi dari Koran berbahasa Inggris yakni Jakarta Globe.

Kali pertama sebelumnya, pada tahun 2004, tepatnya Minggu 25 Juli, sang manusia laba-laba itu berhasil menaklukkan Gedung Telekomunikasi Indosat di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Nah, kali ini rencananya pemanjat ulung asal Perancis itu akan memanjat Gedung Wisma Mulia yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kav 42, Jakarta Selatan. Wisma megah itu merupakan gedung perkantoran yang memiliki 52 lantai dengan ketinggian 192 meter atau lebih tinggi dari Monas yang tingginya hanya 137 meter
Namun rencana menaklukan gedung pencakar langit itu tidak berjalan mulus, karena Alain Robert tidak mengantongi ijin dari Kepolisian. Alhasil aksi panjat The Real Life Spiderman yang direncanakan dilakukan pada Rabu (12/11), sekitar pukul 11.00 WIB, gagal dilakukan.

Mengetahui aksi panjat gedung itu dibatalkan, ribuan penonton yang sejak awal menunggu kehebatan sang Spidermen itupun terpaksa gigit jari. Untuk menenangkan ribuan penonton, Manajer Security Gedung Wisma Mulia, Andreas Baremanus menyebutkan ijin memanjat dari pengelola gedung sudah ada. tetapi izin dari Polda Metro Jaya sedang dalam pengurusan oleh panitia..

Disaat pengurusan ijin tersebut, Alain Robert malah berurusan dengan polisi. Dia ditahan dan diperiksa secara intensif oleh petugas bagian Pengawasan Orang Asing, Polda Metro Jaya. Tidak lama setelah pemeriksaan, Alain dilepas, namun dia dilarang memanjat gedung Wisma Mulia

Meskipun mendapat larangan dari polisi, Alain Robert tetap tidak patah arang. Dahlia Sardjono, Direktur IDEA Marcomms, selaku panitia pelasanaan acara memastikan pria asal Perancis itu tetap akan beraksi. Namun gedung yang akan ditaklukannya bukan lagi Gedung Wisma Mulia, melainkan Gedung The City Tower, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Gedung pencakar langit yang memiliki 33 lantai itu berada di sudut Jalan Blora yang menghadap restoran ternama Gado ado Boplo.

“Saya yakin, sang Spidermen itu tidak akan mengecewakan para penonton. Dia pasti akan memanjat gedung itu,” kata Dahlia, santai tanpa mau menyebutkan aksi menaklukan Gedung The City Tower kali sudah mengantongi izin dari Kepolisan atau tidak.

Tidak lama, Dahlia memberi kepastian aksi memanjat itu, tepat pukul 17:00 WIB, Alain Robert kemudian mendekati sisi Gedung City Tower. Alain memanjat tanpa mengenakan sedikitpun pengaman. Kurang dari satu jam, dia berhasil berada di puncak The City Tower. Melihat keberaniannya itu, ribuan penonton yang melihat langsung aksi Spidermen itu sorak sorai dan bertepuk tangan.

Polisi mengepung
Namun, manakala Alain di ketinggian gedung sedang ber-SMS dan berteleponan dengan keluarga dan teman temannya, di bagian bawah aparat Polres Jakarta Pusat tampak siaga mengepung pintu keluar gedung The City Tower dan sebagian menjaga di pintu lift. Itu sebeb, ketika Alain keluar dari pintu lif, sejumlah polisi langsung menciduk dan menggiringnya ke Polres Jakarta Pusat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Pengamanan ini langsung dibawah komando Kapolres Jakarta Pusat, Ike Edwin.

Saat digiring polisi, Alain Robert tampak sangat santai. Dia hanya tersenyum dan langsung menerobos kerumunan wartawan yang berusaha mewawancarainya."It's okay," katanya sambil berlalu. Toh, berurusan dengan polisi memang sudah menjadi asam garam bagi pria Perancis ini.

Di tempat terpisah, Kasat Pengawasan Orang Asing Direktorat Intel Polda Metro Jaya, Komisari Merdisyam mengatakan bahwa polisi sama sekali tidak memberikan izin atas berlangsungnya acara panjat mamanjat yang dilakukan Alain Robert di Gedung The City Tower. Dia mengaku bahwa pihak penyelenggara sejak tiga minggu lalu telah mendatangi kami untuk minta izin, namun kami menjelaskan bahwa perizinan tersebut merupakan wewenang Mabes Polri dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Visa yang digunakan Alien Robert juga bermasalah. Kedatangannya ke Jakarta menggunakan visa "on arrival" atau visa kunjungan wisata. Selain itu, pihak penyelenggara juga tidak menyediakan asuransi yang harus dipenuhi karena kegiatan mengandung resiko keselamatan," katanya.

Menurut Merdisyam, karena aksi itu tetap dilakukan maka kami akan memanggil pihak penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran kegiatan tersebut.

Kepala PLH Humas Polda Metro Jaya, Komisari Mahbud Jaya mengatakan kedatangan pemanjat gedung pencakar langit asal Perancis itu ke Jakarta hanya untuk berlibur dan menggunakan visa turis. “Jika dia tetap melakukann memanjat gedung, yang bersangkutan pasti akan diperiksa,” kata Mahbud.

Imigrasi bereaksi
Penyalagunaan visa yang dilakukan si manusia laba-laba ternyata baru diketahui Direktorat Jenderal Imigrasi. “Kami masih menunggu perkembangan hasil pemeriksaan polisi terhadap Alain Robert,” kata Kepala Sub bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Agato Simmaora.

Menurut Agato, pihaknya akan terlebih dahulu memeriksa status visa yang digunakan oleh Alain dan jika terbukti melakukan pelanggaran izin, Alain akan diberi sanksi deportasi atau pencekalan. "Kita menunggu laporan Kepolisian dulu. Jika pihak Kepolisian melimpahkan kepada kami, maka akan kami tindaklanjuti," jelas Agato.

Usai Direktorat Intel Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Alien Robert, pelimpahan kasus pelanggaran visa itu langsung diserahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selang beberapa menit diperiksa, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kamis (13/11) sekitar pukul 16:30 WIB, langsung memulangkan ke negara Perancis. Dia dipulangkan dengan menumpang pesawat Garuda nomor penerbangan GA 828 dari Bandara Soekarno-Hatta,” kata Kepala Kantor Imigrasi Klas I, Bambang Soepadiono.

"Agar tidak terlambat maka kami segera mengantar Alain ke bandara Soekarno-Hatta. Karena setidaknya dia (Alain) harus telah berada di bandara tiga jam sebelum keberangkatan," katanya.

Rencananya pesawat yang ditumpangi Alain akan transit di Singapura. Kemudian perjalanan pesawat dilanjutkan dengan langsung terbang ke kampung halaman Alain di Perancis.

Menurut Bambang, pihaknya menerima Alain setelah diperiksa di Polres Jakarta Pusat. Dalam pemerisakaan, Alain terbukti melanggar dua pasal UU Keimigrasian, yaitu pasal 42 ayat 1 dan 2 serta pasal 50.

"Alain datang ke Indonesia hanya bermodal paspor dan Visa on Arrival yang semestinya hanya digunakan untuk turis. Tetapi dua dokumen itu digunakan Alain untuk memanjat dinding," jelas Bambang.

Visa yang dibawa oleh Alain untuk masa kunjungan lelaki berambut sebahu itu sejak tanggal 9 November hingga 16 November 2008. Tetapi ternyata visa tersebut digunakan oleh Alain untuk memanjat tembok The City Tower.

"Pilihan kami untuk memulangkan karena cara ini dianggap paling efektif sebagai jalan keluar terkait masalah Alain. Semestinya aksi yang dilakukan Alain harus ada izin dari polisi dan kedatangannya ke Indonesia tidak menggunakan visa turis atau berlibur," terang Bambang.

Sebelum dipulangkan, Alain diperiksa atau dimintai keterangan serta diperiksa kelengkapan dokumennya di Ruang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di lantai tiga Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Pusat.

Alain diantar ke bandara oleh seorang karyawan Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Pusat menggunakan mobil Mitsubishi Maven hitam bernopol B 8835 IH. Selain itu Alain yang meninggalkan kantor Imigrasi Klas I didampingi tiga wanita yang diduga berasal dari pihak yang mendatangkan Alain ke Indonesia.

Sebelum dipulangkan, Alain sempat memberikan sedikit komentar kepada wartawan. Alain mengaku bahwa kasus yang menimpanya itu tidak menyurutkan dirinya untuk kembali memanjat gedung-gedung tinggi di Jakarta. Bahkan dirinya berencana akan kembali memanjat dinding tinggi lain di Singapura dan Dubai.

"Rencananya tahun depan saya akan ke Singapura dan Dubai untuk memanjat gedung tinggi di sana. Saya tidak takut dengan resiko apa pun saat memanjat dinding gedung tinggi," aku Alain.

Meski hanya mengandalkan kekuatan tangan, Alain mengaku dirinya tidak khawatir. Pasalnya dia sudah terbiasa dengan memanjat gedung gedung bertingkat. mangontang silitonga

Resah Tanpa Kepastian

Tertundanya eksekusi mati tiga terpidana mati Amrozi cs telah meresahkan masyarakat umum. Penghasilan rakyat kecil pun jadi berkurang.

Wajar saja para nelayan Cilacap protes. Betapa tidak, mereka yang sehari-harinya mencari nafkah di laut terpaksa harus menunda makan, karena tak boleh lagi melaut menyusul pengamanan yang superketat di perairan Nusakambangan itu.

Khusus untuk nelayan jaring apong yang berjumlah sekitar 100 orang, praktis tak bisa bekerja selama sepekan belakangan ini karena areal tangkapan mereka berada di selat itu. Memang, secara psikologis, bersiaganya sejumlah personel kepolisian di selat Nusakambangan-Cilacap sudah membuat resah nelayan. Nelayan yang bekerja dengan jaring apong, lanjutnya juga tak bisa menjaring ikan di selat itu.

"Kalau pemerintah ingin dor ketiga terpidana, segera saja didor. kalau mau ditunda, yah ditunda saja. Segera tarik personel polisi biar nelayan tak resah," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia II Cilacap, Indon Cahyono.

Memang, menjelang pelaksanaan eksekusi pengamanan di Dermaga Wijayapura Cilacap (penyeberangan ke Nusakambangan) terus ditingkatkan dan diperluas hingga radius 100 meter. Malah, peningkatan dan perluasan pengamanan dilakukan sejak pukul 06.00 WIB, saat para sipir atau petugas lembaga LP yang bertugas siang di Nusakambangan mulai berdatangan untuk menyeberang ke pulau itu.

Sejumah personel Brimob, salah satunya bersenjata laras panjang, tampak berjaga di pertigaan Terminal Batu Bara Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap yang berjarak sekitar 100 meter dari gerbang Dermaga Wijayapura. Setiap orang yang datang ditanya keperluannya dan diperiksa kelengkapan surat kendaraannya, termasuk pemeriksaan bagasi. Warga yang tidak mempunyai tujuan jelas atau hanya sekadar melihat-lihat situasi dermaga, dihalau petugas untuk meninggalkan tempat itu.

Bukan saja polisi, Satpol PP Cilacap juga menggelar razia hingga ke pelosok kampung di sekitar pulau Nusakambangan. Penyisisan ini dilakukan lebih intensif teruma di daerah yang berbatasan langsung dengan Nusakambangan, khususnya Kecamatan Kampung Laut yang berdekatan dengan Nusakambangan.

Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap juga meningkatkan pengamanan. Satu pleton Brimob disiagakan ditempat strategis dan setiap orang dan kendaraan yang keluar masuk diperiksa. "Kita siaga untuk menghadapi rencana eksekusi Amrozi cs," kata Humas Pertamina IV Cilacap Kurdi Santoso

Runyamnya, Pemerintah Australia juga melarang warganya mengunjungi Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap warganya "Australia sudah mengeluarkan travel advisory. Itu bukan peringatan melarang, tapi untuk meningkatkan kewaspadaan," kata Jubir Deplu Teuku Faizasyah.

Akibat imbauan ITU, pedagang di Kuta Bali terkena dampaknya. pendapatan mereka turun lebih dari 60 persen. Memang masih ada turis asing yang lalu lalang seperti biasa, namun tidak ada turis baru.

Sementara itu, Keluarga Amrozi dan Ali Ghufron telah menyiapkan sedikitnya 300-500 orang untuk menyambut jenazah Amrozi dan Ali Ghufron jika sewaktu-waktu eksekusi dilakukan. Jumlah orang sebanyak itu disiapkan untuk pengamanan dan prosesi pemakaman.

"Kami belum bermusyawarah tetapi kalau jadi eksekusi, kami siapkan petugas parkir," kata Abu Sholeh, Kepala Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Abu Sholeh menambahkan, meskipun belum dihubungi secara khusus oleh keluarga, namun pihaknya menyiapkan 40 pemuda desa khususnya untuk mengelola parkir pada hari H. Area tersebut akan menggunakan lapangan Tenggulun berukuran 60 meter x 110 meter yang berjarak 400 meter dari rumah orangtua Amrozi, Tariyem.

"Lapangan ini tidak mungkin dipakai untuk heliped sebab dekat dengan tempat pemakaman umum Tenggulun. Ketika benar-benar Amrozi cs dieksesusi banyak yang datang. Khawatirnya nanti semrawut, jadi untuk heliped lapangan Tenggulun tidak memungkinkan," katanya.

Tiang eksekusi
Diperolehn informasi, sejak awal pelan lalu tiga tiang untuk eksekusi telah dipasang di kawasan perbukitan di bekas LP Nirbaya, Nusakambangan. Tinggi tiang itu sekitar 2 meter dengan jarak sekitar 5 meter atau lebih tinggi sedikit dari badan.

Tempat dipasangnya tiang eksekusi tersebut berada di sekitar perbukitan yang biasa disebut Nirbaya. Jarak bukit dengan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu sekitar 3 kilometer. Di kawasan Nirbaya pernah berdiri sebuah LP peninggalan Belanda yang telah ditutup sejak 1986. Kawasan Nirbaya sering digunakan untuk eksekusi mati. Selain tempatnya terpisah, kontur tanahnya juga perbukitan.

Seperti diketahui, Pada 26 Juni 2008 dua terpidana mati kasus narkoba, yakni Samuel Iwuchukwu Okoye dan Hansen Anthony Nwaolisa dieksekusi di perbukitan Nirbaya. Dua terpidana kasus subversi, yakni Umar (1985) dan Bambang Suswoyo (1987) juga dieksekusi di kawasan tersebut. Di lembah kawasan Nirbaya, keempat jenazah tersebut dimakamkan karena pihak keluarga menyerahkan ke pemerintah.

Data diperoleh, sejumlah terpidana mati dieksekusi aantara hari Kamis dan Jumat. Mereka adalah Rio Alex Bullo (30), terpidana mati kasus pembunuhan berantai, yang menghembuskan nafas terakhir di hadapan 12 anggota regu tembak yang mengeksekusinya di Dusun Cipendoh, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Selain itu terpidana mati kasus Poso, Fabianus Tibo (60), Dominggus da Silva (39), dan Marinus Riwu (48), yang dieksusi Jumat 22 September 2006 pukul 00.00. Kemudian, di bulan Juni 2008, hari Kamis tanggal 26 dua orang warga negara Nigeria, Samuel Iwachekwu Okoye dan Hansen Anthony Nwaolisa yang terlibat kasus narkoba, dieksekusi mati di LP Nusakambangan.

Setelah itu, Ahmad Suradji alias Dukun --terpidana mati dalam kasus pembunuhan 42 wanita pada tahun 1984-1994--, dieksekusi oleh tim penembak dari Satuan Brimob Polda Sumut sekitar 22.00 WIB, Kamis, 10 Juli 2008 di sebuah lapangan tembak yang terdapat Kota Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

Lalu, Tubagus Yusuf Maulana alias Usep (37) yang dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Lebak, Banten untuk kasus pembunuhan berencana menjadi "korban" berikutnya. Ia dieksekusi mati pada Jumat, 18 Juli 2008 sekitar pukul 22.30. Eksekusi dilakukan di sebuah hutan di daerah Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Menjadi pertanyaan berikutnya, apakah terpidana mati Amrozi, Mukhlas alias Ali Ghufron, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra, akan dieksekusi mati antara hari Kamis dan Jumat juga? Mangontang silitonga, simon leo siahaan

Siaga Menjelang Eksekusi

Sejumlah kalangan berharap cemas menjelang eksekusi terpidana kasus bom Bali. Aksi terror pun merebak di tengah ketidakpastian para pelaksana di lapangan.

Surat perintah eksekusi terhadap tiga terpidana mati kasus bom Bali, yakni Amrozi, Mukhlas alias Ali Ghufron, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra, telah diterbitkan oleh Kejaksaan Agung. Jaksa eksekutor pun telah berangkat ke lokasi eksekusi, yaitu penjara Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Mereja adalah jaksa dari bagian Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Kian dekatnya waktu eksekusi ditandai dengan kedatangan tim kejaksaan yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Irnensif ke rumah Amrozi di Desa Tenggulun,Kecamatan Solokuro, Lamongan. Selain menyampaikan wasiat Amrozi dan Mukhlas, juga melanjutkan perintah pemberitahuan tentang eksekusi mati dari Kejaksaan Tinggi Bali.

Sementara itu, polisi juga telah siaga penuh untuk melaksanakan eksekusi itu. Malah, jauh-jauh hari sebelumnya, polisi juga telah meningkatkan pengamanan di sejumlah lokasi vital termasuk melakukan meningkatkan operasi keamanan lingkungan di sejumlah kota besar. Terbukti, Polda Metro Jakarta telah meningkatkan status keamanan kota menjadi Siaga 1 (satu).

Sekalipun siaga penuh, ancaman dan terror tak terhindarkan terjadi. Sejumlah lokasi strategis pun mendapat ancaman bom. Malah, sebuah situs dengan alamat www.foznawarabbikakbah.com melansir surat ancaman terhadap sejumlah pejabat tinggi. Surat ancaman dengan tiga bahasa yang berisi delapan poin itu mengatasanamakan Amrozi, Imam Samudera, dan Mukhlas. Salah satu isinya menyatakan perang dan membunuh individu-individu yang terlibat dalam eksekusi Amrozi Cs. Yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres Jusuf Kalla, Menkum HAM Andi Mattalatta, Jaksa Agung Hendarman Supandji, JAM Pidum Abdul Hakim Ritonga, serta tim eksekutor yang terlibat. Dalam surat tersebut juga ada nama Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi yang disebut-sebut sebagai pendukung eksekusi.

Menurut Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, ancaman tersebut bukanlah hal yang sifatnya main-main. ‘’Itu namanya cyber crime, bukan main-main,’’ katanya.
Sedangkan Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng menilai ancaman yang dimuat di sebuah situs mengatasnamakan terpidana bom Bali itu merupakan bentuk teror. ‘’Negara tidak boleh kalah dengan terorisme. Pelakunya harus segera dicari dan diberi sanksi,’’ katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri memastikan telah mempersiapkan segala keperluan terkait pelaksanaan eksekusi, termasuk menyiapkan eksekutor. Pengamanan juga telah disiapkan,baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun Banten. Mereka dibantu kepolisian daerah terdekat. ”Pokoknya kita usahakan berbuat yang terbaik,” tutur Kapolri.

Terkait ancaman terhadap para pejabat negara, Kapolri kembali menegaskan bahwa saat ini pelakunya masih dalam pengejaran.Markas Besar Polri,dibantu oleh beberapa ahli telematika dari berbagai instansi, sudah menemukan server yang digunakan untuk situs ancaman tersebut. Pencarian kini lebih difokuskan untuk menemukan di mana situs tersebut dibuat.”Masih kami kejar terus. Bila memang sudah ditangkap, akan kami umumkan,” kata Kapolri.

Nusakambangan diperketat
Sementgara itu, dari hari ke hari pengamanan di Cilacap, khususnya dekat Pulau Nusakambangan yang menjadi lokasi eksekusi, terus diperketat. Jumlah personel Brimob yang ditugaskan di pulau itu juga terus ditambah. Data diperoleh, Jumat malam pecan lalu, sebanyak dua truk Brimob tampak menyeberang ke Pulau Nusakambangan. Masing-masing truk tampak dipenuhi personel Brimob yang mengenakan kaos seragam. Tas mereka bergelantungan di dalam truk.Selain dua truk,ada sebuah truk boks warna gelap memasuki dermaga dan menyeberang ke Nusakambangan. Sebuah helikopter Polri juga tampak melintas di atas Nusakambangan dari arah timur.

Sementara itu, istri Amrozi dan Mukhlas sejak dua hari lalu berkumpul di rumah mertua mereka, Hj Tariyem, di Desa Tenggulun,Solokuro,Lamongan. Meski demikian, mereka masih menyimpan keinginan untuk dapat bertemu Amrozi dan Mukhlas di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, sebelum eksekusi mati digelar.

Asal tahu saja, Amrozi punya dua istri, Siti Rohmah dan Khoiriyanah Chususiati alias Ning Susi. Siti Rohmah,warga Desa Sugihan, Solokuro, Lamongan, adalah istri pertama Amrozi yang dinikahi pada 1985. Setelah sempat bercerai, pada 2008 lalu keduanya rujuk kembali di Nusakambangan atas permintaan anaknya.

Adapun Ning Susi berasal dari Madiun. Mukhlas alias Ali Ghufron, kakak kelima Amrozi, mempunyai istri Paridah Abbas dari Johor Bahru, Malaysia; dan Ummu Hana dari Solo, Jawa Tengah. Dari perkawinan dengan Paridah, Mukhlas mempunyai empat anak, Asmak, Zaid , Balqis, dan Osamah. Istri kedua Mukhlas, Ummu Hana, baru dinikahi beberapa bulan sebelum rencana eksekusi mati dari kejaksaan. Paridah Abbas dan Ummu Hana berharap bisa bertatap muka dengan Mukhlas. Siti RohmahmaupunNingSusijuga ingin ketemu Amrozi. Semua keinginan itu disampaikan lewat kakak Amrozi, Ali Fauzi. mangontang silitonga, simon leo siahaan

Tata Cara Eksekusi
Berdasarkan Undang-Undang nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati disebutkan sejumlah pasal tentang prosedur eksekusi. Pasal-pasal itu adalah:
Pasal 6:
Tiga kali 24 jam sebelum eksekusi, jaksa memberitahu terpidana soal eksekusi .

Pasal 8
Pembela bisa menghadiri eksekusi.

Pasal 9
Eksekusi tidak dilakukan di muka umum dan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden.

Pasal 10
Eksekutor dibentuk Kepala Kepolisian Daerah dari unit Brigade Mobil. Tim eksekutor terdiri seorang bintara, 12 tamtama, dan dipimpin seorang perwira. Saat mengeksekusi, regu tembak tidak menggunakan senjata organik. Selama dan sampai selesai masa eksekusi, regu tembak di bawah perintah jaksa.

Pasal 11
-- Terpidana di bawa ke tempat eksekusi dengan pengawalan polisi yang cukup.
-- Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
-- Terpidana boleh disertai rohaniawan jika diminta.
-- Terpidana ditutup matanya saat ditembak, kecuali terpidana tidak menghendaki.
-- Terpidana bisa dieksekusi dengan cara berdiri, duduk, atau berlutut.
-- Jika perlu, jaksa bisa memerintahkan terpidana diikat tangan dan kaki atau diikat pada sandaran yang dibuat khusus untuk itu.

Pasal 13
-- Regu tembak menuju tempat eksekusi dengan senjata yang sudah terisi setelah terpidana siap ditembak.
-- Jarak terpidana dengan regu tembak antara 5-10 meter.

Pasal 14
-- Jika setelah ditembak terpidana masih hidup, perwira meminta bintara melepaskan tembakan terakhir dengan menempelkan ujung laras senjata tepat di atas kuping terpidana.

Kesewenang-wenangan Agen TKW

Seorang pengusaha yang kerap berlindung di balik ketiak penguasa biasanya akan semena-mena. Begitulah yang dilakukan PT Mutiara Putra Utama (PT MPU), perusahaan yang bergerak di bidang keagenan dan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri ini.

Adalah Mr DH, pemilik PT MPU, yang juga disebut-sebut punya kedekatan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, yang kerap melakukan pelanggaran, seperti mengirim gadis-gadis di bawah umur menjadi TKW ke luar negeri atau child trafficking (perdagangan anak). Untuk mengelabui petugas, PT MPU lalu memanipulasi data dengan membuat umur mereka menjadi di atas 26 tahun, padahal mereka masih berumur 15 atau 16 tahun.

Bukan itu saja, PT MPU yang memiliki banyak tempat penampungan itu, juga memperlakukan para calon pahlawan devisa itu secara tidak manusiawi. Di penampungan, mereka hanya diberi makan dua kali sehari dengan menu yang tidak layak, seperti nasi dicampur dengan umbi-umbian, mie instan dan sejenisnya. Kalaupun ada menu daging hanya dua kali seminggu, itupun hanya irisan daging. Jika ada TKW yang melakukan kesalahan, TKW tersebut akan mendapat tekanan psikologis dan disertai denda yang mencapai ratusan ribu rupiah untuk setiap kesalahan.

Namun kesewenang-wenangan dan pengabaian hak-hak manusia itu berakhir setelah Deputi Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kombes Pol Yunarlin Munir, menggrebek salah satu tempat penampungan PT MPU di Jalan Bentengan Mas 7 Sunter Jaya, Jakarta Utara.

Penggrebekan itu dilakukan setelah pihak Migrant Care berulang kali melaporkan PT MPU ke Mabes Polri dan BNP2TKI. Laporan itu dilakukan karena PT MPU melakukan penyekapan dan diduga kuat mengirim gadis-gadis dibawah umur untuk menjadi TKW ke luar negeri. Menurut Nining, staf advokasi Migrant Care, laporan itu dikarenakan adanya pengaduan dari Wijayanto (35) suami dari Sri Rahayu (33) asal Blitar, Jatim yang disekap PT MPU.

Dalam pengaduannya, Wijayanto mengatakan bahwa istrinya disekap dan diperlakukan tidak manusiawi. Selain itu Sri yang ditampung selama 8 bulan sejak Maret lalu tidak juga diberangkatkan. Kemudian Wijayanto melapor ke Migrant Care sebuah LSM yang konsen pada persoalan TKW/TKI

“Berdasarkan pengaduan itu, Migrant Care bersama Wijayanto, pada 23 Oktober 2008, melapor ke Mabes Polri yang kemudian diteruskan ke BNP2TKI,” kata Nining yang ikut dalam penggrebekan

Dalam laporan itu, kata Nining, awalnya pihak BNP2TKI bernama Kus mempimpong kami. Tetapi setelah didesak, akhirnya Kus menelepon orang PT MPU agar melepaskan Sri dari penampungan. Dari telepon sakti itu, Sri akhirnya berhasil keluar dari tempat penampungan.

Tetapi pembebasan itu tidak berjalan mulus, karena PT MPU menahan surat surat berharga milik Sri dengan alasan sebagai jaminan dan pengganti selama dipenampungan. Karena surat surat itu ditahan, beberapa hari kemudian, Nining kembali datang ke BNP2TKI dan melaporkan masalah itu langsung ke Direktur Pengamanan BNP2TKI, Dede Wijaya

Saat menuju ruangan Dede, lagi lagi Nining sempat mendapat hambatan karena sejumlah petugas berusaha menghalang-halangi langkahnya. Tetapi karena tuntutan pengabdian, Nining tetap ngotot untuk bertemu langsung dengan Dede.

Setelah bertemu Dede, Nining bersama Sri yang telah dibebaskan itu lalu menceritakan kronologis penyekapan dan perlakukan tidak manusiawi serta penahanan surat surat berharga yang dilakukan PT MPU. Mendapat laporan itu, Dede langsung memerintahkan Deputi Perlindungan BNP2TKI, Kombes Pol Yunarlin Munir untuk segera melakukan penggrebekan ke penampungan PT MPU. Setelah dilakukan penggrebekan, ternyata apa yang dilaporkan Migrant Care dan Sri, semuanya benar.

Kemana sang pemilik?
Tidak jelas, apakah operasi itu bocor atau tidak, tetapi yang pasti saat penggrebekan yang dilakukan bersama Polda Metro Jaya, Polres Jakut dan Polsek Tg Priok, petugas tidak menemukan si pemilik perusahaan.

Dalam penggrebekan itu, petugas melihat langsung penampungan tidak memenuhi standart, seperti pintu gerbang yang selalu tertutup rapat, para TKW dilarang keluar dari penampungan, adanya sejumlah anjing galak sehingga menimbulkan rasa takut bagi TKW. Papan nama dibuat tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya dan ditaruh dibagian dalam sehingga tidak kelihatan dari luar gerbang, kantin, dapur juga tidak memenuhi standart dan tempat tidur yang tidak memadai.

“Setelah kami periksa, ternyata tempat penampungan berukuran 14x40 itu diisi dengan 30 orang TKW dan 8 orang masih dibawah umur. Mereka berasal dari Jatim, Jateng dan Jabar dan Lampung. Modus yang dilakukan adalah pemalsuan umur,” kata Kombes Yunarlin.

Menurut Yunarlin, awalnya kami kesulitan mengetahui umur mereka, tapi setelah kami rayu akhirnya mereka mengaku masih berumur 15 sampai 16 tahun.
Rita misalnya masih dibawah umur 16 tahun, namun PT MPU memalsukan umurnya menjadi 26 tahun,

"Tadi saya tanya, umurnya 26 tahun, lalu saya rayu, turun 23 tahun. Di rayu lagi, turun jadi18. Di rayu lagi, akhirnya dia mengaku masih berumur 16 tahun," ujar Yunarlin.

Dipenampungan, masih kata Yunarlin, para calon TKW ini sepertinya mengalami depresi berat. Mungkin mereka mendapat tekanan psikologi sehingga melihat orang agak takut. Mereka juga mengaku hanya dikasih makanan yang tidak layak.
Yunarlin mengatakan, “apa yang dilakukan PT MPU ini adalah pelanggaran berat dan merupakan suatu kejahatan. Pemilik perusahaan terancam dengan UU No 21/2007 tentang Traficking dan UU No 23/2004 tentang Tenaga Kerja dengan ancaman hukuman untuk pertama 15 tahun yang kedua 2-5 tahun”.

Terkait tempat penampungan yang tidak memenuhi standar, Yunarlin mengatakan, izin yang dimiliki PT MPU bisa dicabut dan yang berwewenang mencabutnya adalah Erman Suparno selaku Menakertrans.

Dua TKW yang mengalami penyekapan, Sri Rayahu dan Aswita saat ditemui di kantor Migrant Care membenarkan tempat penampungan itu memang tidak memadai. Selain mendapat makanan yang tidak layak, kami juga selalu mendapat tekanan dan sehingga membuat kami tidak nyaman. Airnya juga asing, kata Aswita.

Usai penggrebakan itu, Migrant Care mengharapkan agar penggrebekan ini tidak berhenti begitu saja. Hendaknya si pemilik perusahaan berinisial Mr DH yang disebut sebut dekat dengan Menakertrans juga ditindak tegas.

“Menurut informasi yang kami terima, Mr DH selaku bos PT MPU memang dekat dengan menteri, tetapi itu bukan halangan untuk menindaknya,” kata Nining

Tim Advokasi Migrant Care, Benhard Nababan mengatakan pengaduan kasus seperti ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Ada banyak kasus tetapi tidak pernah ditindaklanjuti sampai kepengadilan.

Seperti kasus Mira Lesnawati (29) TKW asal Subang yang mengalami patah kaki saat melarikan diri dari sekapan PT MPU. Kasus itu sudah dilaporkan dengan polisi dengan nomor laporan LP No14/I/2008/Polrestro Jaktim.

Lalu kasus Lely Nury Nurwanti (15) asal Bandung yang disekap PT Intra Caraka sudah dilaporkan dengan LP No 407/IX/2007/Siaga I Bareskrim Mabes Polri. Kasus Siti Holifah (17) dan teman temannya yang disekap PT Megah Buana Citra Masindo, kasus ini sudah dilaporkan dengan LP No 54/II/2008/Siaga III Baerskrim Mabes Polri.

“Ironisnya, semua kasus itu tidak pernah ditindak lanjuti. Untuk itu kami mengharapkan agar pemerintah dan kepolisian agar bertindak tegas karena mereka telah memperlakukan TKW secara tidak manusiawi, kata Benhard. mangontang silitonga

Menakertrans: Buktikan!
Menakertrans Erman Suparno membantah punya hubungan dekat dengan pemilik PT Mutiara Putra Utama. Berikut wawancaranya dengan Tabloid Sensor:

Kami mendapat informasi yang menyebutkan PT Mitra Putra Utama yang digrebek BNP2TKI mempunyai hubungan dekat dengan bapak?

Saya tidak pernah mempunyai kedekatan-kedekatan dimaksud. Saya mengharapkan tindakan tegas secara hokum, termasuk siapapun yang mengatasnamakan dekat dengan saya atau keluarga saya, karena tidak pernah ada dan tidak pernah ada. Tolong saya dibantu untuk memberantas KKN.

Lalu bagaimana dengan status PT Mitra Putra Utama yang memperlakukan TKW tidak manusiawi itu?

Sampaikan ke saya bukti yang kongkrit akan saya tindak tegas sesuai ketentuan yang ada. @

Tangkap HM Rusli Zainal!

HM Rusli Zainal saat ini memang tidak lagi menjabat Gubernur Riau. Tentunya, saat yang pas untuk segera memproses kasus-kasus korupsi yang melibatkan dirinya semasa menjabat sebagai gubernur.

Memang semasa menjabat, untuk memeriksa mantan Gubernur Riau ini harus mempunyai izin dari Presiden SBY. Kondisi itu, membuat Kapolda Riau yang semasa itu dijabat oleh Brigjen Pol Sutjiptadi, harus menuggu izin yang dikeluarkan oleh Presiden.

Untuk menunggu surat izin yang dikirimkan dari Jakarta ke Provinsi Riau harus menunggu 60 hari masa tenggang waktu. Namun, surat izin yang ditunggu oleh Kapolda Riau tak kunjung tiba ke meja kerjanya, bahkan waktu 60 hari sudah lewat. Maka, dugaan keterlibatan mantan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP dalam kasus illegal logging itu dilimpahkan ke KPK, karena institusi ini tak memerlukan katebelece surat sakti dari presiden.

Dalam memeriksa pejabat seperti gubernur, walikota, bupati dan anggota DPR yang diduga terkait kasus korupsi, KPK menggunakan ‘jalur tol’, dalam artian tidak menggunakan izin dari Presiden.

Permasalahan surat izin pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Riau ini dalam kasus illegal logging ini memang terbilang aneh. Apalagi, jika ditelaah, jarak tempuh tempuh rute penerbangan dari Riau ke Jakarta dengan menggunakan pesawat hanya satu jam. Lalu, kenapa pula hingga kini tak kunjung tiba. Apakah surat izin dari Presiden itu kurir yang menggantarkannya dengan jalan kaki dari Jakarta ke Pekanbaru?

Hingga akhirnya Brigjen (Pol) Sutjiptadi dimutasi ke Yogyakarta menjadi Gubernur Sespim, surat izin pemeriksaan yang diharapkan itu tak kunjung datang. Sekarang ini, Kapolda Riau dijabat oleh Brigjen (Pol) Hadiatmoko, dan surat yang dinanti-nanti itu pun masih juga tidak kunjung datang.

Menurut Emerson Juntho, Koordinator Bidang Hukum dan Keadilan ICW (Indonesia Coruption Watch), proses pengajuaan surat permohanan izin untuk memeriksa Gubernur, walikota, Bupati, dan anggota DPR harus melalui tiga menteri, yaitu Menkopolkam, Mendagri, Menseskab dan Presiden. “Aturan izin tersebut terdapat dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, papar Emerson.

Pihaknya akan mengusulkan agar penanganan kasus korupsi daerah tak perlu izin presiden, hanya pemberitahuan saja. Karena itu ICW hendak mengajukan Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi.perihal UU itu. Sebab proses pangawasan korupsi didaerah menjadi tertunda dan dikhawatirkan berdasarkan ekpose kasus itu dapat menimbulkan konspirasi.

Bahkan, ‘terganjalnya’ surat izin pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Riau ini bukan kali pertama. ICW mencatat ada 79 izin kasus korupsi yang telah dikeluarkan oleh Presiden, dan 60 kasus sedang menunggu giliran.izin Presiden SBY.

Korupsi Rp520 M
Kini, masyarakat dari berbagai elemen mulai bergerak dan mendesak kepada penegak hukum agar dugaan KKN mantan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, SE segera disikapi dengan sungguh-sungguh oleh pemerintahan SBY-JK.

Sebab jika tidak, akan mampu menciderai citra pemerintahan SBY-JK. Untuk itu KPK harus cepat menindaklanjuti laporan dugaan KKN, Rusli Zainal yang berpotensi merugikan negara sedikitnya Rp520 milyar diluar kasus proyek multiyears senilai Rp1,7 trilliun maupun kasus illegal loging.

Berdasarkan data yang diperoleh Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Riau, walau banyak pihak yang terlibat dalam dugaan KKN berbagai proyek tersebut, puncak dari semua praktik itu mengerucut kepada mantan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai pelaku utama. “Untuk menindaklanjutinya LIRA akan sampaikan kepada pimpinan KPK yang baru data-data KKNnya,” tegas Presiden LIRA, M. Jusuf Rizal.

Seperti proyek multiyear yang dibiayai dari dana APBD Riau TA 2004-2009 itu bernilai Rp1,7 triliun, telah ditemukan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaiangan Usaha) praktik KKN. Sehingga penggunaan APBD itu berdasarkan pemeriksaan BPK RI, mantan Gubernur Riau tak bisa mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp439 miliar.

Selain itu, aksi dugaan KKN juga terjadi sewaktu menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir, dua bulan sebelum jabatannya berakhir, telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana APBD 2003 sebesar Rp4,2 miliar.

Demikian pula sewaktu menjabat sebagai Plt. Bupati Kampar, Rusli Zainal tak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp46 miliar. Hal itu berdasarkan audit BPK RI bulan Maret 2006 atas permintaan Polda Riau. Bahkan pada penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Kampar tersebut, Polda Riau sempat menahan Sekdakab Kampar Zulher masa itu.

Ada lagi yang lebih berani dilakukan oleh mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, Rusli nekat membeli beberapa unit pesawat Riau Airlines tanpa dapat pengesahan dari pihak DPRD Riau. Dia juga ikut bertanggungjawab dalam transaksi pembelian pesawat yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp18,05 miliar dan penggelapan pajaknya sebesar Rp2,4 miliar.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, Pemda Riau tidak tertib melakukan pembukuan, penyusunan anggaran tidak sesuai dengan pedoman. Dari praktik ini, BPK menemukan dana daerah sebesar Rp8 miliar tak terkendali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Pemda juga telah mencairkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang tak memenuhi syarat sebesar lebih dari Rp6 miliar.

Pembangunan dermaga RoRo dermaga penyeberangan dan Batu Panjang (Pulau Rupat) yang dibiayai dengan APBD TA 2005, ditengarai juga penuh dengan penyimpangan. Pembangunan yang dianggarkan dengan dana sebesar Rp5,69 miliar itu dikerjakan oleh PT. Sumija Cipta Beton Konstruksitama, lewat tender yang kongkalikong.

Sementara itu pembangunan pelabuhan penyebarangan Batu Panjang yang kondisinya sama juga dimenangkan oleh PT. Siak Putra Mandiri. Pembangunan dikerjakan dengan tender Rp4,7 miliar.

Adanya perbedaan harga kedua proyek ini memancing tanya, kenapa pekerjaan yang kondisinya sama bisa dikerjakan dengan biaya lebih rendah. Pekerjaan pembangunan pelabuhan RoRo Dumai yang sarat dengan persekongkolan ini bertantangan dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam kaitan proyek multi year di Riau ini, Kejaksaan Agung, melalui Kejaksaan Tinggi Riau telah memeriksa para Kepala Dinas Kimpraswil kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Rokan Hulu pada 16 Maret 2006 lalu. Mereka dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal. Namun, sampai saat ini, masyarakat Riau masih terus menunggu hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal. didi rinaldo

Proyek yang Diduga Kongkalikong
-Pembangunan jalan Sungai Pakning-Teluk Masjid-Simpang Pusako (PT Anisa Putri Ragil dan PT Modern Widya Technical) Rp146,5 miliar
-Pembangunan jembatan Perawang oleh PT Pembangunan Perumahan Rp161,97 miliar
-Pembangunan jalan Simpang Kumu-Sontang-Duri, PT Istaka Karya Rp141,1 miliar
-Pembangunan jembatan Teluk Masjid (PT Waskita Karya) Rp187,7 miliar
-Pembangunan jalan Dalu-dalu-Mahato-Simpang Manggala (PT Adhi Karya) Rp147,8 miliar
-Pembangunan jalan Sei Akar-Bagan Jaya (PT Hutama Karya dan PT Duta Graha Indah) Rp191,6 miliar
-Pembangunan jalan Pelintung-Sepahat-Sei Pakning (PT Harap Panjang) Rp235,8 miliar
-Pembangunan jalan Bagan Jaya-Enok-Kuala Enok (PT Pembangunan Perumahan) Rp208 miliar
-Pembangunan jalan Sorek-Teluk Meranti-Guntung Rp180,1 miliar

Pengadilan dengan 3.300 Perkara

Kasus demi kasus telah disidangkan dan telah dijatuhkan hukuman. Namun kasus narkoba yang dilimpahkan ke PN Jakbar terlihat tak kunjung berkurang, bahkan semakin bertambah banyak.

Empat buah mobil tahanan warna hijau merangsek masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Puluhan bahkan ratusan tersangka turun dari mobil tahanan. Dengan menggunakan baju hitam putih, berjajar rapih. Berbagai aroma tubuh menjadi satu di dalamnya. Mereka (tahanan, red) selanjutnya ditempatkan di sel sementara PN Jakbar. Yang letaknya berada di lantai bawah.

Perlu diketahui dalam satu hari, pengadilan ini menyidangkan puluhan perkara. Tak sebanding dengan para tersangka, jaksa maupun jumlah hakim yang akan mengadili mereka. Alhasil penegak hukum tak mampu berbuat banyak, sehingga tidak jarang perkaranya pun ditunda.

Bayangkan saja dalam medio Januari hingga Oktober 2008 saja, tercatat 3.300 perkara masuk ke dalam komputer registrasi Panitera Muda Pidana, Sabda Siregar. Rinciannya, 2.500 kasus kepemilikan narkoba dan psykotropika sedangkan sisanya perkara lain, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan dan penggelapan.

“Itu artinya kami lebih banyak menangani perkara narkoba sebesar enam puluh persen, sisanya perkara lain,” kata Sabda Siregar kepada Tabloid Sensor, Kamis (6/11) siang di ruang kerjanya.

Maraknya perkara narkoba di PN Jakbar, disebabkan karena letak geografisnya dengan pusat hiburan malam. Jaraknya sepelemparan batu saja. Sebut saja daerah Mangga Besar ataupun lokasi wisata gedung tua di jalan Pangeran Jayakarta yang disulap menjadi arena dugem. Sehingga saban harinya hakim-hakim tersebut berkutat dengan para pengguna, pengedar atawa bandar-bandar ekstasi.

Sebagai catatan pada tahun 2008 ini, tiga sindikat pengedar ineks divonis mati. Mereka adalah Jat Lie Chandra alias Cece, Lim Jit Wee alias Kim, serta Christian. Dengan barang bukti 600.000 butir pil gedek. Tahun 2005, Sastra Wijaya dan Yuda alias Akang juga dihukum mati.

Sastra dan Yuda tertangkap basah sedang memproduksi kedua jenis obat-obatan itu pada 5 November 2004. Dari ruko Daan Mogot Baru Blok 1A No. 15 Cengkareng tempat mereka bekerja, polisi juga menyita tiga tas berisi 82.070 butir ekstasi dan sekitar 3 kilogram shabu-shabu.

Kemudian menyusul Tjan BakHan alias Murhan Chandra Cai alias Burhan Tahar sebagai bos Akang dan Sastra Wijaya. Sebelum divonis mati, Burhan Tahar sempat kabur ke Batam berdagang ayam penyet, begitu dua anak buahnya ditangkap sampai divonis mati.

Selebritas juga diadili
Kalau ditelusur ke belakang, sudah cukup banyak artis yang terpaksa berurusan dengan polisi gara-gara masalah narkoba ini. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah si Ratu Ekstasi, Zarima. Ia justru mulai naik daun setelah buron hingga ke Amerika Serikat karena kedapatan memiliki ratusan butir pil ekstasi.

Zarima dua kali harus berurusan dengan polisi. Meski yang kedua ia mengaku telah menjadi korban seorang oknum polisi yang ingin naik pangkat. Tetapi ia kemudian justru menjadi selebritis setelah keluar dari penjara. Namanya disejajarkan dengan artis-artis lain, meski sebelum tertangkap polisi karena kasus narkoba, namanya sebagai artis nyaris tak terdengar.

Masih ada sederet nama lain yang harus masuk penjara karena masalah ini. Di antaranya adalah Doyok dan Polo yang bahkan sudah dua kali masuk penjara. Ibra Azhari pun kini masih berada di rumah tahanan dan menjalani masa hukumannya yang 15 tahun, karena terbukti menjadi pengedar selain menggunakan narkoba.

Derry Drajat adalah pelawak lain yang namanya sempat terpuruk karena pil setan itu. Ada lagi Avi 'Naif' yang bahkan sempat jatuh sakit ketika masih dalam proses pengadilan. Nama Yohan Tanamal, putri pasangan Enteng Tanamal dan almarhumah Tanti Yosepha tiba-tiba kembali muncul karena tersangkut masalah narkoba. Ia mengaku tak sanggup menjalani hidup yang dirasakannya sangat berat sepeninggal sang mama.

Secara psikologis Yohan memang mulai tergoncang setelah perpisahan kedua orang tuanya. Apalagi Tanti kemudian hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Sepeninggal Tanti, Yohan seperti anak ayam kehilangan induk. Apalagi ia memang tidak dekat dengan sang ayah. Sejak itulah ia memilih narkoba sebagai pelampiasan duka hidupnya.

Maya, mantan istri Ari Sigit, termasuk keluarga Cendana yang kesenggol kasus ini. Di masa Presiden Soeharto berkuasa, Maya biasa keluar masuk diskotek bersama teman-temannya. Meminta pemilik diskotek untuk menolak tamu-tamu lain dan membiarkan ia bersama teman-temannya menikmati suasana malam, tentu saja disertai pesta narkoba.

Sampai suatu ketika ia pun ternyata harus berurusan dengan polisi karena masalah ini. Bahkan ketika masih di penjara, ia harus kehilangan suami yang berpaling ke wanita lain. Anak-anak pun tak lagi bisa ditimang dan disayangnya.

Yang mengejutkan adalah kasus yang menimpa penyanyi era 1980-an, Ade Manuhutu. Lama tak terdengar kabarnya, Ade memang lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk memberikan ceramah keagamaan sebagai seorang pendeta. Tetapi ia kemudian ditemukan membawakan tas berisi narkoba. Meski ia mengaku tas itu bukan miliknya dan hanya dititipi seorang teman, ia tak bisa mungkir dari rumah tahanan.

Di kalangan olahragawan, yang terbaru adalah kasus Ellyas Pical. Mantan juara dunia tinju ini pun ternyata tak bisa lepas dari jeratan narkoba. Ia bukan pemakai, tetapi dituduh sebagai pengedar.

Razia yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tempo hari dan menemukan urine Ria Irawan positif mengandung zat psikotropika golongan 2 memang tidak terlalu mengejutkan. Di masa lalu, Ria Irawan memang sempat menggunakan obat-obatan terlarang. Namun menurut Pretty Asmara, sahabat Ria yang juga terkena razia malam itu, Ria sudah lama meninggalkan barang terlarang itu. Ia disebutnya sudah bersih.

''Saya tahu Ria sangat mencintai ibunya dan pasti akan melakukan hal-hal yang tidak akan menyakiti hati ibunya. Saya yakin banget soal itu. Karena itu saya percaya kalau Ria membantah menggunakan narkoba malam itu. Soalnya saya memang tidak pernah melihat Ria memakai narkoba,'' kata Pretty.

Menurut Ria, ia memang baru saja minum obat batuk dan sekarang tengah melakukan diet ketat dengan meminum obat diet. Obat batuk maupun pil pelangsing memang mengandung zat Amphetamine golongan 2, 3, atau 4. Amphetamine golongan ini memang tidak dilarang digunakan. Akan tetapi, amphetamine golongan 1 lah yang dilarang dipergunakan. sofyan hadi

BESAN SBY: TERSANGKA!

Akhirnya, Aulia Pohan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sekalipun belum ditahan, namun kenyataan pahit itu tekah membuat sedih keluarga besar SBY.

Nyaris seperti menunggu kelahiran bayi dalam kandungan. Setelah sembilan bulan tersorot terlibat dalam kasus korupsi aliran dana BI sebesar Rp 100 miliar, akhirnya embrio status Aulia Tantowi Pohan yang semula hanya saksi, Rabu (29/10) pekan lalu berganti menjadi tersangka. "KPK menetapkan Aulia Pohan, Aslim Tajudin, Maman H Soemantri, dan Bun Bunan Hutapea sebagai tersangka," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Sayang, tak ada yang bertepuk tangan apalagi memberikan kado. Seolah, penetapan ayah presenter sepakbola Liga Inggris, Annisa Pohan, yang juga menantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini biasa-biasa saja. Bandingkan dengan reaksi terhadap tersangka korupsi lainnya, yang cenderung mendapatkan aplaus panjang dari pegiat anti korupsi.

Runyamnya lagi, sang presiden terkesan enteng menyikapi status hukum sang besan. Sembari berupaya tegar, SBY dalam kapasitasnya sebagai pribadi secara jujur mengatakan bersedih. “ Saya harus menenangkan keluarga besar besan saya, Pak Aulia Pohan, anak menantu saya, anak saya, untuk menghadapi semuanya ini agar tetap tawakal dan tabah, sambil memohon kehadirat Allah SWT agar yang datang adalah keadilan yang sejati,” tutur SBY.

Sesungguhnya, sejak awal KPK mengungkap kasus aliran dana BI senilai Rp100 miliar itu, sinyal besan SBY bakal terseret skandal korupsi sudah tampak. Sinyal semakin jelas di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), saat majelis hakim menyidangkan mantan gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan direktur hukum Oey Hoy Tiong dan mantan kepala biro gubernur BI Rusli Simandjuntak.

Malah, ketika cucu pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—Almira Tunggadewi Yudhoyono—lahir pada Hari Proklamasi, 17 Agustus 2008, beredar isu yang bikin kebahagiaan keluarga besar sedikit terganggu. Betapa tidak, isu itu menyebutkan mantan deputi gubernur BI Aulia Pohan akan segera ditahan sebagai tersangka setelah lahir cucunya dari putrinya, Annisa Larasati Pohan, yang menikah dengan putra sulung SBY, Kapten (Inf) Agus Harimurti.

Sekalipun rumor, namun fakta persidangan menganggap Aulia Pohan mengetahui dan ikut bertanggung jawab dalam pengucuran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia senilai Rp 100 miliar. Rincian dana itu, Rp 68,5 miliar dikucurkan untuk bantuan hukum mantan direksi dan jajaran Dewan Gubernur BI yang terlibat dalam sejumlah kasus hukum, serta Rp 31,5 miliar digunakan untuk diseminasi UU BI di DPR.

Itulah sebab, selang sekitar satu jam majelis hakim Tipikor memvonis Burhanuddin Abdullah bersalah, KPK langsung mengumumkan hasil penyidikan ditambah fakta berdasarkan perkembangan di persidangan. "Penetapan ini berdasarkan hasil evaluasi penyidikan yang lalu, bahwa fakta-fakta persidangan dan vonis terhadap Burhanudin. Itu yang kita sampaikan, sebab sikap KPK ini diambil secara profesional," jelas Antasari.

Prodeo, selangkah lagi
Sebagai kepala negara, SBY memang tak berani mengintervensi kasus yang melilit sang besan. Maklum, dia mempunyai tanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan. Namun, Aulia termasuk beruntung karena tak langsung digelandang ke dalam tahanan, seperti halnya tersangka korupsi lainnya.

“KPK masih harus melakukan pengembangan dan mengejar para tersangka lainnya. Tapi yang jelas, sikap KPK sudah tegas, dan diambil secara profesional sesuai prosedur bukan atas desakan berbagai pihak,” kilah Antasari.

Hanya saja, sebuah sumber menyatakan, rencana KPK menahan besan SBY hanya soal waktu saja. Pasalnya, KPK juga tak ingin perkembangan kasus dana BI ini menjadi politis, yang pada akhirnya memperkeruh situasi serta mengganggu stabilitas keamanan. Toh, selain tekah menyandang status tersangka, Aulia Pohan telah masuk daftar orang yang dilarang bepergian ke luar negeri atau dicekal. Bahkan paspor milik Aulia Pohan juga sudah disita oleh petugas Imigrasi.

Pencekalan Aulia dan kawan-kawan dilakukan atas permintaan KPK pada 8 Februari 2008. Atas permintaan tersebut KPK pada 13 Februari mengeluarkan surat pencekalan yakni nomor: F 4-IL.01.02-3. 0076. Tak hanya empat tersangka itu saja yang dicekal. Jumlah total orang yang dicekal atas permintaan KPK terkait kasus BI mencapai 17 orang.

Mereka yang dicekal antara lain mantan Gubernur BI Sudrajad Djiwandono dan Syahril Sabirin. Kemudian mantan Deputi Gubernur BI Iwan Prawiranata. Kemudian jajaran Direksi BI yakni Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak. Lalu mantan Direksi BI yakni Roswita Roza, Hendro Budianto, Lukman Boenyamin dan Paul Sutopo.

Direktorat Imigrasi juga memberlakukan cekal sejumlah pejabat dan mantan pejabat BI serta Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI/LPPI). Mereka adalah Analis BI Asnar Ashari, mantan Ketua YPPI Baridjusalam Hadi, Direktur LPPI Ratnawati Priono, Dandy Indarto Seno, serta R. Kuntowobosono. Dari kalangan DPR, Ditjen Imigrasi memberlakukan cekal terhadap Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yamdu.

“Harus adil. Tidak boleh ini diproses, ini tidak diproses. Adil bagi semua. Siapa pun yang harus menjalani proses hukum, saya persilakan,” kata SBY dalam sidang kabinet (16/9), saat status sang besan masih saksi. sofyan hadi, yoyok b pracahyo

Peran Aulia
Seperti diketahui, pada persidangan di Pengadilan Tipikor terungkap sejumlah fakta yang menyebutkan peran Aulia Pohan. Analisis Eksekutif BI, Asnar Ashari, misalnya, menyatakan Aulia sebagai Ketua Dewan Pengawas YPPI selalu menerima laporan aliran dana BI sebesar Rp 31,5 miliar ke DPR. Laporan secara lisan itu disampaikan oleh Rusli Simanjuntak yang didampingi Asnar.

Mantan bendahara YPPI Ratnawati Priyono juga menyatakan, selaku Ketua Dewan Pengawas YPPI, Aulia selalu hadir di rapat Gubernur BI, 3 Juni 2003. Rapat itu membahas soal pengucuran dana Rp 100 miliar dan menyetujui pengucuran duit. Uang diberikan atas perintah dan persetujuan Aulia Pohan. Saksi lain, Oey Hoey Tiong menyebutkan, ada aliran dana Rp 31,5 miliar ke DPR atas dasar disposisi dari Aulia Pohan pada 8 September 2004. Dana sebesar itu diberikan kepada DPR guna memuluskan UU BI.

Oey juga menyebutkan, Aulia memberikan arahan mekanisme pencairan duit. Aulia memanggil Oey Hoey Tiong (mantan Deputi Direktur Hukum BI) dan Rusli Simanjuntak (Kepala Biro Gubernur) pada 3 Juni 2003 untuk memberikan arahan, yakni ihwal mekanisme pencairan dana YPPI. Sedangkan Rusli menambahkan, Aulia Pohan yang memerintahkannya bertemu dengan anggota Komisi IX DPR, antara lain Antony Zeidra dan Hamka Yandhu. Hasilnya, dana Rp 100 miliar itu keluar dari YPPI.

Bukan semata fakta pengadilan, sebab Aulia Pohan ternyata duduk sebagai dewan pengawas YLPPI. Dialah yang menyetujui pencarian dana YLPPI, di samping memfasilitasi rapat di ruang kerjanya, yang dihadiri Oey Hoey Tiong, Rusli Simanjuntak (Kepala Biro BI) dan Maman H Somantri, untuk membahas dan menyetujui mekanisme pencairan dan pengunaan dana YPPI. @