Sabtu, 07 Juni 2008

PANGLIMA CEKIK BANYAK TAKTIK

Panglima Laskar Komando Islam (LKI) Munarwan adalah jebolan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Selain berani, dia juga banyak taktik.

Sudah lebih dari lima hari Munarwan bersembunyai dari kejaran polisi. Penampilan terakhirnya di markas Front Pembela Islam (FPI), Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Senin (2/6) pukul 12.00 WIB, ketika menyatakan siap bertanggung jawab atas kerusuhan di Monas. "Saya panglimnya. Tangkap saya tapi jangan ganggu laskar saya," katanya berapi-api didampingi Ketua FPI Pusat Habib Rizieq Shihab serta sejumlah pengurus FPI lainnya.

Sehari kemudian, Selasa (3/6), dia muncul kembali di Markas FPI. Kepada wartawan dia mengklarifikasi foto yang dimuat di sejumlah media. Munarman menjelaskan, orang yang dicekiknya bukan anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) namun anggota FPI.

Siang hari itu 4 Polisi yang dipimpin Kapolsek Tanah Abang Kompol Jhoni Iskandar menemui Munarman di Markas FPI. Namun polisi tidak menahan Munarman dengan alasan harus mengumpulkan bukti-bukti. Ketua FPI Habib Rizieq kembali menggelar jumpa pers tanpa didampingi Munarman. Habib pun mengaku tidak tahu di mana Munarman berada. "Saya tidak tahu. Kalau istri saya, saya tahu," seloroh Habib.

Selasa malam, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Adang Firman meminta pelaku kerusuhan Monas menyerahkan diri, termasuk Munarman. Jika tidak mereka akan dijemput paksa. Dia memberikan deadline hingga Selasa 3 Juni tengah malam.

Benar saja, Rabu pagi, seribu polisi mendatangi markas FPI. Mereka menangkap puluhan anggota FPI termasuk Habib Rizieq. Namun, dalam penangkapan itu tidak terlihat Munarman. Sejumlah pihak juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan Paglima KLI itu Mabes Polri pun Munarman masuk dalam DPO alias buronan. "Dia kan pimpinan harus bertanggung jawab," ujar Kapolri Jenderal Polisi Sutanto.

Seharian menghilang, Kamis siang Munawan mengirimkan rekaman video pernyataannya ke sejumlah stasiun televisi. Isi pernyataan Munarman dalam rekaman video sama dengan email yang dikirimkan sehari sebelumnya, yakni akan menyerahkan diri apabila pemerintah melarang aliran Ahmadiyah. Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk laboratorium Namru2 milik AS yang beroperasi tanpa ada izin.

"Saya akan datang dengan senang hati ke Mabes Polri bila respon Presiden terhadap justice (keadilan) melalui penegakan prinsip supremacy of law dan equality before the law juga dilakukan terhadap masalah Ahmadiyah. Ya allah... Hanya kepada-Mu tempat aku meminta dan hanya kepada-Mu tempat aku berlindung... Engkaulah sebaik-baiknya tempat berlindung dan tempat meminta pertolongan. Allahu Akbar ... Allahu Akbar ... Allahu Akbar," tulis Munarman di akhir e-mailnya.

Banyak taktik
Sejak itu keberadaannya sempat mengerucut. Namun, lagi-kagi polisi kecele, karena perburuan keberadaan Panglima Cekik sampai Sabtu pagi masih belum jelas. "Dia memang banyak taktik. Menghilangnya Munarman ini gaya-gaya LBH, dengan cara memainkan isu," kata Ketua YLBHI Patra Zein.

Patra melanjutkan, model yang digunakan Munarman itu memang diajarkan di LBH. "Namanya non litigasi, yang penting isu disampaikan," tambahnya. Sedang terkait Munarman yang masih buron, Patra meyakini bahwa bekas rekannya di YLBHI ini akan segera muncul. "Kalau dia bekas di LBH, dia pasti menyerahkan diri dalam waktu dekat," tandasnya.

Namun, pengamat intelijen Wawan Purwanto meyakini Munarwan sedang menyusun strategi. "Menurut saya dia sedang menyusun upaya-upaya strategi pembelaan dan alibi," ujarnya.
Sebagai figur publik dan paham soal hukum, menurut Wawan, Munarman sangat mempertimbangkan setiap langkah yang hendak ia lakukan. Ia juga yakin, Munarman akan segera muncul kembali. "Dia tidak akan lari lama-lama," pungkasnya.

Wawan pun yakin Munarman tidak akan lama dalam persembunyian. Ia juga meyakini saat ini Munarman masih berada di sekitar Jakarta. "Pendapat saya dia masih di sekitar Jakarta. Karena dia kan harus berkonsultasi untuk bantuan hukum dan persiapan penuntutan," ujarnya.

Asal tahu saja, Munarman dibesarkan dari dunia advokasi. Meski tak lagi aktif di YLBHI, alumnus Universitas Sriwijaya itu aktif sebagai ketua Tim Advokasi Forum Umat Islam (FUI) sejak 2007. Dia sering mendampingi aksi kelompok organisasi Islam yang berurusan dengan hukum. Minatnya pada gerakan Islam bermula saat Munarman menjadi anggota Tim Pengacara Abu Bakar Ba’asyir, 2002 silam. Kala itu hubungan Munarman dengan Buyung -yang juga anggota tim pengacara Ba’asyir- masih harmonis. Selepas tidak mendampingi Ba’asyir, Munarman mulai dekat dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dari HTI, Munarman mulai mengenal sejumlah tokoh Islam "garis keras", termasuk Ketua FPI Habib Rizieq Shihab. Dia lantas mendirikan An Nashr Institute. Munarman belakangan banyak berada pada garis depan atas kampanye pembubaran Ahmadiyah. Munarman sendiri mengawali karir dari bawah.

Suami Anna Noviana itu terjun dalam dunia advokasi saat menjadi relawan pada LBH di Palembang 1995. Selang dua tahun kemudian, karirnya menanjak dengan menjadi kepala operasional LBH Palembang. Namanya mulai menasional saat menjabat koordinator Kontras Aceh pada medio 1999-2000. Karirnya berlanjut hingga dia menduduki posisi Koordinator Badan Pekerja Kontras.

Dengan sederet jabatan itu, tidak heran jika cabang pendukung pencalonannya menjadi orang nomor satu di YLBHI adalah LBH Palembang dan Banda Aceh, di samping LBH Lampung. Saat menjabat ketua YLBHI 2002-2007, Munarman membuat gebrakan pada dua bulan masa kepemimpinannya. Dia mengungkapkan kondisi YLBHI yang krisis keuangan.

Apabila tidak ada suntikan dana segar, YLBHI berikut 14 cabang LBH akan kolaps. Dewan pengurus terpaksa mengambil keputusan kurang populer, yakni memotong gaji para staf 50 persen dan tidak pula membayarkan tunjangan hari raya (THR).

Ini untuk menutup makin menipisnya uang kas YLBHI. Padahal, setiap bulan YLBHI butuh dana operasional Rp 1,5 miliar. Munarman pun menggelar malam dana YLBHI. Dari acara sosial tersebut terkumpul Rp 1 miliar. Uang itu berasal dari kocek Taufik Kiemas Rp 500 juta, Buyung Rp 400 juta, dan alumnus YLBHI Hotma Sitompoel Rp 100 juta. YLBHI juga mendapat bantuan emergensi dari donator Triple Eleven EUR 30.000 atau setara Rp 270 juta dan Novib senilai EUR 250.000 Euro (Rp 2,25 miliar).

"Semenjak dia (Munarman, Red) pergi ke Aceh untuk menjadi ketua LBH di sana tahun 1997 lalu, saya tidak terlalu tahu banyak tentang aktivitasnya. Yang saya tahu, anak saya usai dari Aceh hijrah ke Jakarta dan menjadi ketua Kontras di sana. Setelah menjadi ketua YLBHI pusat, dia makin sibuk dan jarang komunikasi dengan saya," tutur H Hamid, ayahanda Munarwan, yang tinggal di Palembang. sofyan hadi

Habib Rizieq Pria Idaman Keluarga

Menyebut nama Habib Rizieq, Ketua Front Pembela Islam (FPI), orang pasti kenal. Namun, siapa sangka kalau dia adalah pria idaman keluarga?

Di bagian dinding ruang belakang rumah yang berukuran 5x10 meter persegi itu, terpampang foto keluarga berukuran 1x2 meter persegi. Tampak Habib Rizieq berpose dengan istri dan ketujuh putrinya yang semuanya berjilbab. Ya, di rumah Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Habib Rizieq adalah pria idaman keluarga.

Tak aneh pula, istri dan 3 putri Habib Rizieq tampak mendampingi Habib saat masuk ke ruang tahanan, Kamis (5/6), setelah sebelumnya dia dtetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan empat pasal, yakni Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 156 KUHP tentang penghasutan, Pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan pelaku kejahatan, dan Pasal 351 KUHP tentang akibat penganiayaan.

“Saya bangga sebagai anak. Jarang-jarang ada orang yang mau menyatakan 3kebenaran. Padahal menurut Rasul, jika kita melihat kemungkaran, harus dicegah dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Jika itu juga nggak bisa, dengan hati. Padahal dengan hati itu menunjukkan keimanan yang paling lemah,” tutur Rufaidah Syihab, anak gadis pertama Habib Rizieq yang masih duduk di bangku SMU.

Setelah menikah dengan Umi Safirah Fadlun pada tahun 1987, Habib Rizieq dikarunia lima (ada yang menyebut tujuh, red) putri, yakni Humara Syihab, Zulfa Syihab, Najwa Syihab dan Muntaz Syihab. Proses perkenalan mereka tidak seperti anak anak muda jaman sekarang.

Dalam soal mendidik anak, Riziek memasukkan anak-anaknya ke sekolah Jami’at Kheir, yaitu sekolah yang melakukan pemisahan ruang belajar antara anak laki-laki dan perempuan. “Pada hari Minggu, setelah enam hari belajar, saya ajak anak-anak jalan-jalan, biasanya ke tempat wisata Ancol dan Puncak, atau saya kirim mereka ke kolam renang Al-Hakim yang khusus untuk perempuan,” kata Riziek beberapa waktu lalu.

Menurut penuturan istrinya, keluarga sudah menyadari segala risiko yang akan ditanggungnya. Di matanya, Habib Rizieq hanya dijadikan kambing hitam, dari akar masalah yang tidak pernah disentuh. “Pemberitaan media terlalu dibesar-besarkan. Dan terlalu menyudutkan. Seolah-olah Habib yang salah,” katanya.

Dia menambahkan, sebagai pejuang Islam, itu sudah menjadi risiko perjuangan. “Saya sudah pengalaman seperti ini. Tapi yang paling penting, syariat Islam harus ditegakkan, dan tidak diskriminatif,” ujarnya.

Dalam pandangan Umi Safirah, peristiwa yang menimpa Habib merupakan tekanan dari AS. Kayaknya dibikin ke situ. “Habib seolah-olah yang bersalah. Padahal harus dilihat dulu akar masalahnya. Peristiwa ini terjadi kan, karena Presiden SBY belum segera mengeluarkan SK Ahmadiyah. Kami menunggu dan meminta Presiden SBY, untuk segera mengeluarkan SK tersebut,” paparnya.

Umi juga heran, yang benar kok dibilang sesat. Sedang yang sesat dibilang benar. “Kenapa Gus Dur kok juga nggak ditangkap? Padahal dia bela aliran sesat Ahmadiyah. Kok yang ditangkap FPI saja. Padahal yang lain (AKKBB) bawa senjata kok malah nggak ditangkap, dibiarkan begitu saja,” kilahnya.

Seperti diketahui, penangkapan Ketua FPI ini berawal dari tuntutan pembubaran dan penangkapan atas dirinya dan para anggotanya. Tuntutan ini terjadi setelah aksi kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang-orang yang beratribut FPI terhadap massa peserta aksi AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) yang sedang berunjuk rasa di Monas, Minggu (1/6) lalu.

Jejak rekam Rizieq
Nama lengkapnya adalah Al Habib Muhammad bin Hussein Rizieq Shihab, lahir di Jakarta pada 24 Agustus 1965. Kedua orang tuanya bernama Hussein Shihab dan Sidah Alatas dan Habib Rizieq merupakan anak ke 5 dari lima bersaudara.

Pada masa kecilnya, Habib Rizieq merasa sangat beruntung karena dimasa kanak-kanak dan remajanya tidak ada aksi tawuran dan maraknya narkoba seperti yang banyak kita jumpai saat ini.
Pada masa itu, kenakalan anak sekolah masih bisa dimaklumi dan dalam batas-batas kewajaran.
Perkembangan anak anak sekolah pada masa itu lebih beruntung daripada anak masa sekarang sebab para murid sekolah dasar selalu mendapat jatah susu sekali dalam seminggu.

Selalu mendapat pemeriksaan dokter secara rutin dan dipinjamin buku-buku pelajaran sekolah. Keberuntungan inilah yang membuat dia dapat tumbuh dalam keceriaan dan kelebihan ini selalu membekas dalam ingatan diri Habib Rizieq. “Tidak seperti sekarang, anak anak tumbuh tanpa perhatian,” katanya.

Meskipun sudah ditinggal ayahnya ketika dia berusia satu tahun, Rizieq mengaku tidak pernah dididik di pesantren, tetapi sejak berusia empat tahun, dia sudah rajin mengaji di masjid-masjid.
Ibunya yang sekaligus berperan sebagai bapak, dan bekerja sebagai penjahit pakaian serta perias pengantin tetapi ibunya tetap bersemangat dan selalu memperhatikan pertumbuhan dan pendidikan anak anaknya termasuk Habib Rizieq.

Meskipun menerapkan disiplin yang keras kepada anak anaknya namun ibunya tetap memberi kebebasan untuk bermain. Usai menamatkan SDN 1 Petamburan, dia kemudian melanjutkan sekolah di SMP Pejompongan, Jakarta Pusat.

Ternyata karena jarak sekolah dengan rumahnya di Petamburan, yang juga di Jakarta Pusat, terlalu berat bagi fisik Rizieq yang kecil. Ibunya lalu memindahkan dia ke sekolah SMP Kristen Bethel Petamburan yang letaknya lebih dekat dengan rumahnya.

Meskipun dia beragama Islam, Rizieq mampu mengikuti pelajaran agama Kristen yang diberikan di sekolah barunya tersebut dan guru-gurunya selalu kagum padanya. “Nilai saya untuk pelajaran itu tidak pernah di bawah sepuluh, selalu sepuluh,” tutur Riziek yang oleh Paulina, gurunya di SMP Kristen itu, dikagumi karena sikapnya yang kritis dan cerdas.

Lulus SMP, Rizieq kemudian masuk ke SMA. Disekolah ini lagi lagi gurunya dibuat kagum atas prestasinya. Selepas SMA, Rizieq lalu meneruskan pendidikannya di King Saud University di Arab Saudi.

Disekolah ini, dia mampu menyelesaikan pendidikannya dalam waktu empat tahun dan memperoleh predikat Cum-Laude. Riziek juga pernah kuliah untuk mengambil S2 di Malaysia, sayangnya cuma setahun.

Beberapa waktu kemudian, Rizieq mendeklarasikan FPI pada 17 Agustus 1998. Namanya mencuat sejak meletus peristiwa Ketapang, Jakarta, pada 22 November 1998 lalu. Waktu itu, sekitar 200 anggota FPI bentrok dengan ratusan preman. Bentrokan bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan ini mengakibatkan beberapa rumah warga dan rumah ibadah terbakar serta menewaskan sejumlah orang.

Pasca tragedi World Trade Center, sang Habib bersama anggota FPI lalu giat melakukan kampenye anti Amerika dan mengutuk penyerangan Amerika terhadap Afghanistan. Sampai sampai Rizieq mengajak anak-anak dan keluarganya yang doyan melahap makanan McDonald dan Kentucky, memboikot produk Amerika.

FPI juga melakukan sweeping terhadap warga negeri tersebut serta gencar melakukan razia seluruh tempat hiburan yang berbau praktek prostitusi dan narkoba. Pada razia itu, banyak pengelola hiburan yang ketakutan dan sempat menutup usahanya.

Pada suatu ketika, anggota FPI menggerebek tempat hiburan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ada serombongan laskar FPI yang melihat tempat berpapan nama Bar-Ber Shop (tempat potong rambut). Mereka mengira Bar-Ber Shop itu adalah Bar sehingga tempat itu diserbu.

Akibatnya, awak tempat potong rambut itu sambil membawa gunting berteriak-teriak bahwa dia tukang cukur, bukan penjaga bar. “Itulah lugunya orang laskar, karena mereka tidak bisa dan mengerti bahasa Inggris,” tutur Riziek.

Meski namanya populer dan dikenal banyak orang, Riziek tetap tidak berubah sedikitpun. “Dari dulu saya mubalig kampung dan jadwal saya juga tetap melakukan tablig ke kampung-kampung,” kata pembina sejumlah majelis taklim di kawasan Jabotabek ini.

Kegiatannya sehari-hari yakni kalau tidak memenuhi undangan jamaah, menerima tamu. Jika ada waktu luang, waktu itu dia manfaatkan untuk beristirahat dengan keluarga atau membaca buku. Buku buku yang sering dibacanya yakni buku bacaan tentang syariat Islam dan karya-karya Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ghazali. “Buku-buku itu nikmat dibaca dan padat manfaat,” ujar Habib yang kesehariannya suka mengenakan baju dan peci putih ini. mangontang silitonga

Surat Raksasa Biaya Perkara

Mungkin kesal, mungkin marah, yang jelas ICW mengirimkan surat berukuran raksasa kepada MA. Isinya, keberatan atas tertutupnya informasi biaya perkara.

Surat untuk dibaca Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan sudah menumpuk, belum lagi sejumlah berkas yang harus segera diproses ditambah lagi berbagai kesibukan yang benar-benar padat. Namun, manakala dia melihar sebuah surat berukuran 100 cm kali 50 cm berada di ruangannya, so pasti dia akan menoleh lebih dulu lalu, mudah-mudahan, membacanya.

Adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengirimkan surat berukuran raksasa tersebut ke MA. Surat yang diserahkan peneliti ICW Febri Diansyah kepada bagian Tata Usaha MA di Gedung MA, Jumat pekan lalu, itu berisi keberatan atas tertutupnya informasi biaya perkara.
"Kami meminta MA terbuka menjelaskan biaya perkara Rp 31,1 miliar. Sampai saat ini MA tidak terbuka dan merespons kemauan masyarakat agar dana tersebut dapat diaudit," kata Febri usai menyerahkan surat raksasa tersebut bersama 4 aktivis ICW lainnya.

Febri menambahkan, MA harus menindaklanjuti isi surat tersebut jika ingin memperbaiki diri. "Jika surat ini tidak direspons, ICW akan melaporkan ke BPK dan KPK," pungkasnya.

Sebelumnya, ICW melansir MA sudah memenuhi unsur melakukan melawan hukum, terkait menolaknya diaudit biaya perkara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dua hal yang sudah memenuhi unsur melawan hukum pada MA, yakni, rendahnya menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan uang dari BPK dan menolak audit biaya perkara,” jela Febri Diansyah.

Ia mengatakan unsur melawan hukum oleh MA itu dalam biaya perkara, dapat terbukti dari temuan awal BPK adanya rekening Ketua MA, Bagir Manan sebesar Rp7,45 miliar. Kemudian, terdapat salah guna kewenangan jabatan karena mengatur pengelolaan biaya perkara yang tidak transparan dan menghambat KPK BPK menjalankan tugas.

“Unsur melawan hukumnya lainnya, yakni, mengelola perkara tidak berdasarkan asas pengelolaan keuangan negara, dan tidak memenuhi kewajiban mengembalikan sisa biaya perkara pada pihak yang berhak,” katanya.

Ia menyebutkan juga MA tidak menindaklanjuti laporan BPK itu, yang dapat terbukti dari temuan penyimpangan uang pada semester I tahun 2007 sebesar Rp5,82 miliar, namun yang ditindaklanjutinya hanya Rp0. Kemudian, pada semester II tahun 2007, BPK mendapatkan termuan dana sebesar Rp135,61 miliar namun yang baru ditindaklanjuti masih minim, serta tingkat kepatuhan MA itu terhitung sangat rendah hanya 0,27 persen.

“Kondisi pengelolaan keuangan di MA itu, menunjukkan buruknya komitmen MA dalam menaati asas pengelolaan keuangan negara,” katanya.

Di bagian lain, ia juga mengatakan pihaknya menemukan adanya pungutan biaya perkara di pengadilan lebih besar dari biaya yang tertera di Surat Keputusan (SK) MA, seperti, di Pengadilan Negeri (PN) Sleman dengan biaya kasasi yang dipungut Rp1,5 juta seharusnya Rp500 ribu.

Kemudian untuk biaya peninjauan kembali (PK) sebesar Rp3,5 juta padahal seharusnya Rp2,5 juta. Demikian pula di PN Jakarta Pusat, biaya kasasi yang dipungut sebesar Rp1,2 juta padahal seharusnya Rp500 ribu. “Parahnya lagi, MA sendiri tidak punya catatan tentang biaya perkara/punguran tambahan di PN dan PT,” katanya.

Karena itu, ICW merekomendasikan untuk meninjau ulang konsep dan implementasi program pembaruan MA, serta mengumumkan pada publik dalam pengelolaan keuangan MA pasca kebijakan satu atap peradilan sejak 2004. “Kemudian, BPK segera melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan MA, khususnya biaya perkara,” katanya.

MA tidak konsisten
Menurut sebuah sumber, bersikukuhnya MA untuk tidak membuka akses pengelolaan biaya perkara karena uang “sudah digunakan” untuk alokasi nonbudgeter. Sebagin memang digunakan untuk subsidi silang biaya perkara Pidana yang sangat minim ditanggung negara, akan tetapi sayangnya sebagian lainnya (yg lebih besar) digunakan untuk “membiayai” perjalanan tambahan pejabat MA. “Termasuk ditangarai pembiayaan kado untuk beberapa resepsi keluarga hakim agung,” jelas sumber tersebut.

Sementara itu, Koordinator Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin menyatakan, penolakan MA tidak mau diperiksa lantaran BPK menemukan jumlah biaya perkara yang tidak sesuai dengan catatan di pembukuan, menunjukan MA tidak konsisten. “Padahal, MA dulu sudah mau diperiksa oleh BPK. Kalau kemudian MA belakangan tidak mau diperiksa, ada apa?” katanya.

Perbedaan jumlah itu, kata Firman, karena MA memungut biaya perkara sebesar Rp 5.000 setiap perkara. Tapi yang dilaporkan atau yang dicatat dalam pembukuan hanya Rp 1.000. Akibatnya terjadinya selisih atau perbedaan jumlah uang dikumpulkan MA sebagai biaya perkara. “Karena itu, sulit dihindarkan adanya kecurigaan telah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan biaya perkara di MA. Dan ketertutupan MA itu, merupakan bentuk kekhawatiran akan terbongkarnya kecurigaan tersebut,” katanya.

Di samping itu, kata Firman, masyarakat juga bertanya-tanya, mengapa instansi pemerintah yang lain demikian mudah untuk diaudit oleh BPK, sementara MA begitu sulit dan mengemukakan berbagai alasan.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Sarin hamid mengatakan, penolakan MA untuk diaudit oleh BPK terkait pengelolaan biaya perkara merupakan sikap yang wajar. Meskipun wajar, kata Sarin, ketertutupan MA itu merupakan sikap arogansi yang ditunjukkan lembaga peradilan tertinggi tersebut. MA seharusnya bersikap terbuka, dan menjelaskan kepada publik mengenai pengelolaan biaya perkara.

“Publik berhak mengetahui sejauhmana perkembangan pengelolaan biaya perkara yang dilakukan MA. Karena, transparansi itu sangat diperlukan untuk menghindari timbulnya kecurigaan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa permintaan BPK untuk mengaudit biaya perkara yang dikelola MA harus memiliki landasan hukum. Karena itu, ia sependapat dengan argumen MA yang mengatakan harus ada payung hukum terlebih dahulu sebelum BPK mengauditnya.

Namun ia tidak sependapat jika argumen MA itu dijadikan sebagai pembenaran sikap ketertutupannya. Seharusnya, ujar Sarin, jika MA menginginkan adanya payung hukum sebagai syarat bagi BPK untuk mengaudit pengelolaan biaya perkara, bukan berarti MA harus menutup akses masyarakat untuk mengetahui manajemen pengelolaan biaya perkara.

“Untuk mencairkan perselisihan antara MA dan BPK terkait pengelolaan biaya perkara, mau tidak mau harus dirumuskan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengelolaan biaya perkara,” ujarnya.

Terkait dengan perbedaan jumlah uang biaya perkara antara perhitungan MA dengan hasil temuan ICW, hal itu menurut Sarin, tidak serta merta dikatakan adanya penyelewengan. Sebab, ada atau tidak adanya penyelewengan pengelolaan biaya perkara itu, harus dibuktikan dengan data otentik. sofyan hadi

Geliat Desi Meronta Max

Desi Vidyanti blak-blakan telah menjadi korban kekerasan seksual anggota DPR Max Moein.

Seorang wanita paruh baya menggenakan kaca mata hitam, berbalut baju merah muda dan jepit rambut merah muda, bersama temannya menaiki eskalator Gedung Nusantara II di kawasan DPR Senayan. Dialah Desi Vidyanti, yang mengaku korban pelecehan seksual Max Moein, anggota DPR dari Partai PDI Perjuangan. Geliatnya ke parlemen tak lain adalah untuk memberikan laporan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR.

Bagaikan bunga di tepi jalan, Desi yang didamping kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), lantas masuk ke dalam ruangan. Sementara itu, dua staf LBH APIK membawa dus besar dan satu buah kantung plastik, juga berukuran besar, yang merupakan barang bukti. Setelah sempat salam-salaman, Ketua BK Irsyad Sudiro Wakilnya Topane Gayus Lumbuun, berserta anggota BK lainnya, menutup pintu rapat-rapat.

Hitung punya hitung, sekitar tiga jam lebih Desi dan BK berada dalam ruang tertutup itu. Benar-benar serius. Brak! Pintu ruang rapat terbuka. Tampak wajah lesu Desi. Dia pun tak kuasa menahan sedih ketika memberikan keterangan kepada wartawan yang mengerumuninya. Air mata wanita berparas cantik yang memiliki rambut panjang ini kemudian mengalir, tanpa bisa tertahan.

"Saya sudah bercerita banyak apa yang terjadi terhadap diri saya secara detil serta bukti yang saya punya. Saya tidak mencari siapa salah, siapa benar, siapa kalah, siapa menang. Saya hanya mencari keadilan saja. Kini, saya hanya tinggal menunggu sikap dari BK tentang masalah saya ini," tutur Desi lirih.

Desi menambahkan sudah menceritakan apa adanya kepada BK, termasuk alasan seperti apa, awalnya seperti apa serta kekerasan apa yang dialaminya. “Iya, kekerasan seksual," jelasnya seraya menambahkan, “"Sampai sejauh mana kekerasan seksual yang dialami, bagi saya itu suatu kehilangan masa depan yang tidak bisa digantikan oleh apapun.”

Wanita berdarah madura itu kemudian menyatakan dalam kondisi perawan ketika mendapatkan perlakuan seksual dari atasnnya. "Saat kerja dengan bapak (Max Moein), saya masih perawan. Saya masih perawan saat kejadian itu. Kejadiannya (pelecehan seksual) selalu terjadi bertahap-bertahap dan sudah saya jelaskan kepada BK DPR. Barang buktinya juga ada. Saksi serta keterangan medis dari dokter. Saya ke dokter setelah kejadian," paparnya.

Desi juga mengaku tak segera melapor ke polisi lantaran ada proses untuk bisa melakukan itu. Selain karena menjaga kehormatan juga takut dengan ancaman. “Saya harus menjelaskan kepada kedua orang tua saya, keluarga saya. Dan saya harus menjaga kehormatan bapak (Max Moein) sebagai anggota dewan yang terhormat. Saya juga mendapat ancaman, tekanan serta berbagai macam intimidasi dan sudah saya perlihatkan kepada Badan Kehormatan sebagai bukti," papar Desi.

Ditambahkan kuasa hukum Desi, Sri Nurherwati, sistem hukum di Indonesia masih tidak berpihak kepada korban. Sangat sulit pembuktian-pembuktiannya. “Untuk itu, kami berharap kepada BK, karena kami ingin fokus kepada masalah kode etik," jelas Sri.

Ditambahkan, Max Moein mempunyai trik tersendiri mankala melakukan pelecehan seksual terahdap Desi, yakni dengan menghidupkan radio. "Dia punya cara bagaimana tidak terdengar orang lain. Salah satunya, menyetel musik," ungkap Sri .

Selain itu, Desi mengatakan dirinya terlalu takut untuk berteriak saat Max mulai mengeragahi dirinya. Padahal perbuatan tak senonoh itu sudah dilakukan selama berulang kali selama bekerja sebagai sekretaris Max pada Maret 2005-Meret 2006.

Max meronta
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI Max Moein meronta melakukan pembelaan atas berbagai tudingan miring yang diungkapkan Desy Vidyanti. Max membantah pernah melakukan kekerasan seksual terhadap mantan sekreatrisnya itu. "Tentu kalau ada kekerasan seksual dia langsung ke polisi untuk membuat visum. Logika kekerasan seksual itu kan ada visum, bukti-bukti sperma dan sebagainya," kata Max usai bertemu BK DPR awal pekan lalu.

Max mengaku heran dengan pernyataan trauma yang dilontarkan Desy di media massa. Sebab, setelah tidak lagi bekerja padanya, Desy pernah mendatanginya untuk bekerja kembali. Bahkan, lanjut Max, paman Desy sampai mendatanginya agar Desy dipekerjakan lagi.

"Tapi saya sudah tidak mau, sehingga terjadi keributan dan pamdal sempat dipanggil untuk mengusir dia dari kantor. Jadi kalau memang dia trauma (dilecehkan secara seksual) kenapa dia memaksakan untuk masuk lagi," tutur Max.

Anggota Fraksi PDIP ini mengakui, Desy pernah bekerja padanya selama hampir satu tahun. Max mempekerjakan Desy setelah mendapat rekomendasi mengenai dia dari Iskandar, rekannya sesama anggota DPR yang kala itu menjabat sebagai Ketua Pansus BLBI. "Karena saya sudah mengenal beliau (Iskandar) sejak di Pansus BLBI maka saya terima saja (Desy)," ungkapnya.

Awalnya, menurut Max, kinerja Desy tidak ada masalah. Namun belakangan diketahui bahwa banyak debt collector yang datang mencari Desy untuk menagih sembilan mobil yang, kata Max, digelapkan Desy. Selain itu, lanjut Max, Desy juga sering meminjam uang ke sesama sekretris di sekitar ruang kerja Max di DPR. Terakhir sebelum dipecat, Desy dituduh mencuri laptop milik Max yang berada di ruang kerja.

Max Moein juga mencurigai penyebaran foto syur dirinya dengan seorang wanita, diduga untuk menjegal dia sebagai caleg PDIP pada pemilu legislatif 2009 mendatang. "Saya heran sekali, kenapa menjelang pemilu hal itu diangkat," katanya.

Max yang mengaku foto tersebut diambil pada tahun 2003, mempertanyakan kenapa foto tersebut tidak diedarkan pada tahun 2005 lalu. "Apalagi diangkatnya menjelang rakernas (PDIP) di Makasar, untuk bicara pencalegan," paparnya seraya menambahkan, penyebaran foto ini memang ditujukan untuk pembunuhan karakter dirinya yang memang sudah direncanakan pihak tertentu.

BK ragu
Sementara itu, salah seorang Wakil Ketua BK DPR, Tiur Basaria Hutagaol dari Partai Damai Sejahtera (PDS) mengungkapkan, satu dus bukti pelecehan yang ditunjukan Desi kepada BK DPR antara lain beberapa pil menahan sakit serta minyak pelicin vagina dan visum dokter.

"Dokter memang membenarkan hasil visum itu. Tisu noda darah yang kata Desi darah keperawanannya juga ditunjukkan. Tapi dokter itu tidak menjelaskan apakah ada sperma Max Moein di hasil visum itu? Dokter tidak bisa membenarkan karena harus dicek kepastiannya, apa betul itu spermanya Max Moein.

Sperma yang ada divisum itu harus dicocokkan dulu dengan Max Moein. Nah, kalau sudah begini kan, sebenarnya bukan urusannya BK DPR, tapi polisi ," tutur Tiur.

Menurut Tiur, dari pengakuan Desi, ada kejadian yang menjadi tidak nyambung. Antara kejadian yang sudah terjadi lama dan laporan yang baru dilakukan sekarang. “Dulu kemana saja? Saya ingin tegaskan, saya bukannya membela siapa-siapa dalam hal ini. Yang salah ya salah, benar ya benar," katanya.

"Kalau memang Desi mendapat pelecehan seksual, apakah ada saksi saat itu? Dan hasil visum dokter yang ditunjukkan apakah benar hasil hubungan badan Desi dengan Max Moein? Dokternya saja tidak berani memastikan kalau hasil visumnya dari hubungan Desi dengan Max. Ini yang membuat kami ragu," kata Tiur.

Dalam pengakuan di depan para anggota BK DPR, Tiur juga mengaku sempat mengkonfrontir dengan salah seorang wanita yang tak lain salah satu staf BK DPR yang bercerai dengan suaminya gara-gara melakukan hubungan gelap dengan Desi Vridiyanti. “Namun, Desi tidak mengaku," kata Tiur seraya menyatakan saat bertanya sambil tangannya menunjuk ke arah wanita yang dimaksud itu.

Kisah masih panjang, karena BK DPR akan mempertemukan Desi dan Max Moein untuk mencari tahu yang sebenarnya. Max Moein kemungkinan akan kami dipanggil Kamis (12/6), setelah itu baru keduanya akan dipertemukan, biar jelas sehingga tidak kemudian merasa menuduh siapa sebenarnya yang bersalah. sofyan hadi

Kosmetika Palsu Ala Johnny Andrean

Bak disambar petir di siang bolong, masyarakat pecinta salon setengah tidak percaya setelah polisi melakukan penggerebekan gudang kosmetik milik Johnny Andrean. Apa pasal, karena kosmetika itu tanpa register dan palsu.

Terbongkarnya kasus kosmetik palsu ini bermula dari masuknya telepon ke piket Mapolres Jakarta Barat. Telepon itu berdering dan setelah seorang petugas jaga mengangkat gagang telepon, terdengar suara dari seorang warga yang menyebutkan sebuah gudang milik pengusaha salon ternama Johnny Andrean yang berlokasi di Jalan Meruya Selatan RT 001/04 No 66, Kembangan, Jakarta Barat merupakan tempat pembuatan sampo dan kosmetik palsu. Informasi berharga itu langsung diteruskan petugas jaga ke unit Satuan Narkoba Mapolres Jakarta Barat.

Setelah mendengar informasi itu, sejumlah polisi anti narkoba di bawah pimpinan Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat Komisaris Adex Yudiswan dan Kanit IV Satnarkoba AKP Tri Bayu Nugroho, SE, pada hari Senin 2 Juni 2006 sekitar pukul 12:00 Wib (siang hari), melakukan pengamatan ke lokasi yang menjadi target.

Setelah diamati dan diyakini tempat itu merupakan gudang kosmetik palsu, polisi yang sejak awal sudah mengawasi tempat tersebut kemudian melakukan penggrebekan.Begitu berada di dalam gudang, mata polisi langsung terbelalak setelah melihat banyaknya kosmetik palsu yang tersimpan dalam kemasan plastik berbentuk pot digudang si pemilik salon ternama itu.

Usai menggerebek, Komisaris Adex Yudiswan bersama AKP Tri Bayu Nugroho pada saat itu lalu melakukan pengembangan ke sejumlah saksi yang berada di gudang tersebut. Polisi kemudian mendapat keterangan yang menyebutkan kosmetik palsu itu diporeleh dari sebuah gudang milik perusahaan Nicam Cosmetik yang berlokasi di Kompleks Bangun Reksa Indah II Blok U No 26, Karang Tengah Cileduk, Kota Tangerang.

Pada saat itu, polisi lalu bergerak menuju ke gudang yang dikatakan saksi. Ternyata benar, di gudang milik perusahaan Nicam Cosmetik itu, lagi-lagi polisi menemukan enam ton krim kosmetik palsu dan total keseluruhannya menjadi 10 ton krim palsu.

Adex Yudiswan menyebutkan temuan itu awalnya dari laporan warga dan laporan itu kemudian kami tindak lanjuti. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata krim kosmetik itu illegal alias palsu dan tidak memiliki surat registrasi di pasaran. "Seharusnya untuk produk tersebut harus ada izin edarnya,” kata Adex.

Menurut Adex, empat ton kosmetik yang ditemukan di dalam gudang milik Johnny Andrean tersebut sudah dimasukkan ke dalam kemasan pot sebanyak 1.035 buah, dan masing-masing pot berisi 4 kilogram.

Saat ini, menurut Adex, seorang tersangka sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Dari tersangka ini nantinya polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, terutama mengenai peredaran kosmetik illegal.

Tersangka, menurut Adex akan dikenai pasal UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan pemanggilan dan penyelidikan terhadap pemilik gudang salon yakni Johnny Andrean belum ada. “Untuk sementara pemeriksaan hanya sebatas ke saksi saksi dulu, “ kata Adex kepada Tabloid Sensor sambil menyebutkan sampai saat ini belum ada rencana pemanggilan terhadap sipemilik gudang salon, Johnny Andrean.

Menurut Adex, untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi Kanit IV Satnarkoba Tri Bayu Nugroho. Sementara Tri Bayu Nugroho, SE, pada saat dihubungi enggan memberitahu kelanjutan dan perkembangan penggrebekan tersebut. Begitu juga soal asal-usul si pemberi informasi dan adanya dugaan perang bisnis antara pemilik salon ternama.

Bayu hanya menyebutkan dirinya tidak berwewenang memberikan penjelasan tentang kasus tersebut karena penjelasan merupakan wewenang dari pimpinan yakni Kasat Narkoba. “Saya belum mendapat perintah dari Kasat untuk menjelaskan kelanjutan dan perkembangan kasus tersebut,” jawab Bayu

Pelanggan kecewa
Tak dipungkiri, para pelanggan salon Johnny Andrean mengaku kaget setelah mengetahui produk-produk kosmetik yang digunakan Jhonny merupakan sampo dan kosmetik palsu serta dibuat di industri rumahan atau pergudangan.

Mereka tidak menyangka salon ternama dan beken itu ternyata menggunakan produk kosmetik palsu, sebab selama ini para karyawan dan manajer salon itu selalu mengatakan menggunakan produk produk impor dengan kualitas bermutu untuk perawatan rambut pelanggannya dan kosmetik itu dibuat pada pabrik besar dengan menggunakan peralatan yang canggih

“Awalnya saya tidak percaya dan menganggap cerita itu hanya isu belaka, tetapi setelah saya baca di sejumlah media massa bahwa polisi telah menggrebek gudang kosmetik palsu milik Johnny Andrean, baru saya percaya,” kata Rita warga Tomang, Grogol, Jakarta Barat.

Rita mengaku, dirinya memang tidak pernah mengalami ganguan atau gatal gatal di kepala sejak melakukan perawatan rambut di salon Johnny Andrean, tetapi setelah polisi mengatakan itu kosmetik palsu dan tidak terregistrasi di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), saya jadi enggan kesana lagi. Sebenarnya salon itu merupakan langganan saya dan teman-teman lainnya, sebab biaya perawatan rambut dan lainnya harganya sangat murah dan tempatnya sangat nyaman bila dibandingkan dengan salon ternama lainnya, ujar Rita, seraya bertanya apa mungkin pengungkapan ini merupakan adanya persaingan bisnis antara pengelola salon yang belakangan ini mulai menjamur?

Pengamatan Tabloid Sensor, sejak pengungkapan sampo dan kosmetik palsu itu, sejumlah salon milik Johnny Andrean terlihat sepi. Di mal Pluit, Jakarta Utara, salon Johnny Andrean terlihat sepi. Padahal sebelum ada berita itu, salon tersebut terlihat sangat ramai. “Memang sejak adanya berita itu pengunjung agak berkurang,” kata seorang karyawan salon.

Terbongkarnya produk kosmetik palsu milik salon Johnny Andrean memang mengagetkan masyarakat para pecinta salon, termasuk para pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Menurut Juru bicara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, polisi harus menindaklanjuti temuan kosmetika palsu tersebut sampai tuntas. Polisi jangan hanya melakukan penggrebekan dan penyitaan barang bukti semata tetapi harus mengembangkan kasus ini sampai tuntas termasuk dengan mamanggil dan memeriksa si pemilik salon yakni Johnny Andrean agar masyarakat luas mengetahuinya.

“Kalau dalam pemeriksaan ternyata Johnny Andrean terbukti bersalah, polisi jangan hanya menjeratnya dengan UU Kesehatan, tetapi harus dikenai juga dengan UU Konsumen sebab akibat perbuatannya banyak masyarakat yang dirugikan,” kata Tulus.

Sementara Humas salon Johnny Andrean, Gita Herdi kepada wartawan usai penggrebekan itu mengaku tidak mengetahui bahwa produk krim untuk pijat dan kosmetik tersebut belum teregistrasi atau ilegal. "Pertama kali ketemu produsen produk tersebut, mereka mengaku sudak dilegalisasi. Kami tidak tahu ternyata belum teregistrasi," ujarnya.

Menurut Gita, kami merupakan pihak yang sangat dirugikan karena tidak mengetahui registrasi keberadaan produk ini sebenarnya. Namun demikian, produk tersebut bukan untuk umum tetapi digunakan untuk school training Johnny Andrean yang ada di seluruh Indonesia. " Saat ini ada 35 sekolah dan pelatihan di sejumlah kota besar," ujarnya.

Gita mengatakan tidak mengetahui persis jumlah krim ilegal yang ditemukan polisi, tetapi semua produk yang ada di gudang itu untuk stok tiga bulan. Agar masalah ini cepat selesai dan tidak ada yang dirugikan, Gita mengtakan semua telah kita serahkan ke pihak kepolisian untuk terus menyelidiki kasus ini. mangontang silitonga

Akal-akalan Hakim Nakal Binjai

Sanksi MA terhadap hakim nakal membuka peluang terjadinya KKN di lembaga tempat mereka masih bertugas. Terbukti, seorang hakim nakal yang sudah menjadi tahanan kejaksaan malah dibebaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Acungan ibu jari sempat mengarah ke Mahkamah Agung (MA) ketika medio April lalu mengeluarkan rilis telah memberikan hukuman tegas terhadap 18 hakim nakal. Hebat, apalagi MA menjelaskan enam hakim Pengadilan Negeri (PN) tidak diperbolehkan melaksanakan tugas pokok sebagai hakim, satu hakim PN tidak diperbolehkan melaksanakan tugas pokok sekaligus penurunan pangkat satu tingkat selama satu tahun, satu hakim PN dan Pengadilan Tinggi (PT) diberikan izin kepada polisi untuk memeriksa karena diduga kuat melakukan tindak pidana.

Selain itu, dua ketua PN, dua Ketua PTA, satu Ketua PTUN, satu wakil ketua PTUN, dibebaskan dari jabatannya dan dipekerjakan untuk petugas peradilan atau yudisial. Sedangkan dua kepala pengadilan militer dikenakan tahanan ringan selama 14 hari dan an satu kepala pengadilan militer mendapat tahanan ringan tujuh hari. Ke-18 hakim itu adalah PS (PT Ambon), PW (PN Sabang), LT, NG, DS (PN Jayapura), H LH (PTA Sengkang), AL, IF (PTUN Makassar), SM (PTA Cianjur), MP, LMNR (PN Binjai), BS (PN Sidoarjo), SK, IST (PN Maumere), BAW (Kadilmil III/7 Manado), Letkol CHK (Kadimil III/7 Makassar), Letkol ODI (Kadilmil III/7 Denpasar).

Namun, manakala acungan ibu jari terkikis tugas sehari-hari, tersebutkan seorang hakim nakal plus preman yang namanya termasuk dalam rilis MA melakukan konspirasi kolusi dan nepotisme dengan pejabat pengadilan setempat. Ya, dia yang berinisial LMNR alias Leba Max Nandoko Rohi, bekas hakim PN Binjai, yang oleh Kejaksaan Negeri Binjai telah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata bisa melenggang bebas keluar dari sel tahanan atas kekuasaan Ketua PN Binjai Irama Chandra Ilja.

Padahal, pekan ketiga Mei lalu pemberitaan tentang penahanan hakim oleh jaksa telah menghiasi hampir semua media massa nasional. Alasan jaksa ketika itu, setelah polisi menyatakan berkas perkara Leba MNR telah P21, Kejari Binjai kemudian melakukan penahahan. Lagi pula, untuk menahan tersangka kasus percobaan pembunuhan bak preman terhadap rekan seprofesinya sesama hakim pada 30 Maret 2007 itu, pihak Kejari Binjai telah mendapat izin dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut dan Mahkamah Agung (MA).

Mencium aroma KKN, Indonesia Corupption Watch (ICW) kemudian mendesak MA dan Komisi Yudisial untuk segera melakukan penyidikan terhadap kasus Binjai tersebut. Apalagi, baru sehari menjadi tahanan kejaksaan sudah bisa bebas lagi atas surat penetapan yang dikeluarkan Ketua PN Binjai.

“Ya, pasti ada kolusi. Padahal, dalam penegakan hukum harus dilakukan equality be law atau semua masyarakat sama kedudukannya di mata hukum. Tidak ada tebang pilih. Apalagi yang melakukan perbuatan hukum adalah hakim. Ini harus ditindak,” ujar Iliandeta Artasari, peneliti hukum ICW, kepada Tabloid Sensor, ketika mendatangi MA untuk mengirimkan surat berukuran raksasa, Jumat pekan lalu.

Sementara itu, pihak MA yang sesungguhnya bertanggung jawab atas tindak-tanduk para hakim, termasuk mereka yang sudah diberikan sanksi, sama sekali tidak mau memberikan penjelasan. Rumors berkembang, pejabat MA sepertinya “dipermalukan” oleh tindakan Kejaksaan Negeri Binjai yang menahan hakim preman, apalagi sampai menghiasi halaman pemberitaan media massa.

Itulah sebab, Kepala Badan Pengawasan MA Ansyahrul menolak memberikan keterangan ketika Tabloid Sensor mengajukan pertanyaan seputar perkembangan terakhir hakim preman tersebut. ”No comment,” ujarnya singkat usai salat Jumat.

Reaksi berbeda justru terlihat dari anggota Komisi Yudisial Soektjo Soeprapto. Dia yang mengaku sebagai komisioner yang memeriksa berkas kasus hakim Leba Max, kepada Tabloid Sensor menyatakan seharusnya MA memecat hakim preman tersebut. “Ini cerita lama yang sudah diproses oleh KY. Kalau tidak salah dia (Leba Max) direkomendasikan untuk diberhentikan oleh MA. Kebetulan saya sebagai pemeriksa,” terang Soektjo.

Soektjo kemudian mengingat-ingat pekerjaan memeriksa berkas hakim nakal yang pernah dilakukannya dulu. Dia kemudian menyebut, selain Leba Max ada 65 hakim dan panitera yang direkomendasikan ke MA untuk diberikan sanksi. ”Satu dan dua diantaranya termasuk Leba. Malah, dua hari lalu Leba sempat SMS saya,” ungkap Soektjo tanpa mau menjelaskan isi pesan singkat hakim preman Leba Max itu.

Izin MA
Leba Max ditahan setelah berkas perkaranya lengkap yang dilimpahkan Polresta Binjai. Jaksa juga menahannya setelah mendapat izin Kajati Sumut selaku atasan dan Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta. Setelah melalui proses panjang, berkasnya P21. Status penahanannya (hakim Leba Max Handoko SH) adalah tahanan jaksa. Malahan, jaksa penuntut umum sedang mempersiapkan dakwaan kepada Leba Max.

Ketika berada di kantor Kejari Binjai, Leba Max tampak gugup. Ia enggan memberi menanggapi pertanyaan wartawan atas penahanannya. Proses membawa Leba Max ke Lapas Kelas II Binjai dikawal ketat aparat dari Polresta Binjai. Ketika memasuki pintu Lapas, tersangka juga buru-buru.
Tempat penahanan Leba Max dititipkan jaksa ke Lapas Binjai. Dari tempat inilah awal kisah Leba Max terseret kasus hukum karena mengeluarkan tanahan bernama Leong Fei Lie, terdakwa dalam kasus judi internet.

Kasus yang mencoreng citra hakim tersebut bermula dari ulah tersangka yang memberikan izin kepada terdakwa kasus judi untuk mengunjungu seorang famili yang meninggal dunia. Namun, hingga waktu yang telah diberikan habis, terdakwa belum juga pulang. Serta merta saat itu muncul dugaan terjadi kesalahan prosedur dalam pemberian izin.

Ketua PN Binjai yang saat itu menjabat kemudian memanggil Hakim Leba Max Handoko untuk menghadap serta memintanya untuk mengembalikan tahanan yang sudah keluar dimasukkan kembali ke dalam LP. Akibanya, yang bersangkutan terpaksa kembali ke Binjai untuk mengawal terdakwa masuk LP dan menemui hakim ketua.

Namun, ketika kendaraannya berada di pintu LP, Hakim Leba bertemu dengan Hakim Perancis Sinaga. Dengan penuh curiga, Leba menduga Perancis Sinaga yang telah melaporkannya kepada Hakim Ketua untuk cepat meminta mengembalikan tahanan.

Bagaikan bertemu musuh lama, seketika itu pula Leba mengarahkan kendaraannya ke Perancis Sinaga. Tanpa peduli risiko selanjutnya, dia berencana menabrakannya. Untun Perancis Sinaga cepat menghindar

Hakim Leba sudah gelap mata. Emosinya tampak menggebu-gebu dan berusaha ingin membunuh Perancis Sinaga dengan cara mengajak duel kemudian mencekik leher Hakim Perancis Sinaga.

Seandainya saat itu tak ada Wakil Lapas Binjai, kemungkinan Hakim Perancis Sinaga tidak terselamatkan. “Besok tungu aku! Aku matikan kau,” ancam Leba bagaikan preman yang tak mengenal bangku sekolah.

Kasus ini pun akhirnya diadukan ke Polresta Binjai namun karena melibatkan hakim, Polresta Binjai meminta izin MA RI untuk menindak lanjutinya. Marta Sitorus SH selaku pengecara Perancis Sinaga mengatakan setelah kasusnya P21 maka tersangka pengancaman pembunuhan dan peganiayaan itu dimasukkan ke sel kejaksaan, karena kejaksaan tidak memiliki ruangan tahanan khusus maka Leba langsung dibawah ke LP sebagai titipan Jaksa.  sofyan hadi, mhd chandra s

Rampok Sadis Berjubah Polantas

Sekawanan perampok sadis membunuh 3 orang dan menggasak harta ratusan juta rupiah pemilik toko emas di Semarang. Di antara pelaku tersebut ada yang memakai pakaian seragam polisi lalu lintas.

Aksi sadis perampok yang membuat hati kita miris kembali terjadi di Kota Semarang, Rabu (4/6). Korban yang sudah tak berdaya dieksekusi bunuh dengan pistol secara membabi buta setelah sebelumnya menyekap dan memborgolnya.

Alkisah berujung maut bagi keluarga pemilik toko emas “Bintang Emas”, Kranggan, Semarang, itu berawal ketika Welly Chandra (34), Anik Wijaya (32, istri Welly), Soy Eng Ing (60, Tante Welly) dan Wulandari (15, pembantu Welly), keluar dari rumah tempat penyimpanan emas miliknya di Jalan Kranggan No. 12, Semarang Tengah. Rumah penyimpan ini tidak jauh dari toko emasnya, sehingga mereka tak pernah curiga bakal dikuntit penjahat. Apalagi, keamanan di rumah penyimpanan itu cukup ketat, selain dijaga seorang satpam juga dilengkapi kamera pengintai (CCTV). Malah, untuk meyakinkan keamanan, Welly juga memelihara anjing di rumah itu.

Namun, Rabu (4/6) malam itu, Welly dan keluarganya benar-benar tak menyangka ketika baru beberapa kilometer keluar dari rumah tempat penyimpanan itu hendak pulang ke tempat tinggalnya di Ungaran, Kabupaten Semarang, dicegat oleh sekawan orang bertutup kepala, yang salah satunya berseragam polisi lalu lintas (polantas). Merasa tidak bersalah, dia menghentikan kendaraan mobil Kijang Innova H 8621 WG warna hitamnya.

Namun, tanpa diduga dan disangka, ternyata sekawanan orang itu adalah perampok. Di bawah todongan senjata api, seketika itu pula Welly sekelurga disandera kemudian kembali ke rumah tempat penyimpanan emasnya di Jalan Kranggan. Satpam yang menjaga rumah itu juga tidak mengira jika orang berseragam polantas yang muncul di layar CCTV bersama Welly adalah perampok.

Buktinya, Eko lantas membukakan pintu gerbang dan baru sadar setelah sejumlah pelaku menganiaya dirinya. Dua rampok ikut masuk ke rumah bersama Welly, sementara dua pelaku lain berjaga di luar rumah sembari menyandera istri, tante, dan pembantunya di dalam mobil. Perampok juga sempat membius anjing dan merusak CCTV.

Perampok kemudian mengobrak-abrik seisi rumah penyimpanan itu untuk mencari barang berharga yang ada. Salah satu ruangan yang diincar pelaku adalah tempat penyimpanan emas dalam bentuk batangan dan perhiasan. Puas memperoleh hasil yang nilainya antara lima ratus juta hingga miliaran rupiah, perampok kemudian meninggalkan Welly dengan mulut dan hidung tersumbat lakban. Sedangkan istri Welly, tantenya dan pembantu, dibawa perampok pergi.

Mereka baru ditemukan polisi di pinggir Jalan Cikere, tak jauh dari kompleks Universitas Negeri Semarang (Unnes), Gunungpati, Kamis (5/6) pagi.

Sedihnya, Welly meninggal dunia kehabisan nafas karena mulut dan hidung tersumbat lakban, sedangkan istri Welly dan pembantunya ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tembak di kepala dan punggung hingga tembus dada. Lima selongsong peluru ditemukan tergeletak di lantai mobil. Sementara, satu proyektil peluru yang bersarang di kepala Anik diketahui berkaliber 22 mm.

Beruntung, Tuhan punya rencana lain, karena salah satu korban yang hendak dihabisi oleh kawanan rampok itu, Tante Iing ditemukan selamat sekalipun terluka parah dan kini dalam perawatan intensif Rumah Sakit dr Kariadi Semarang. Dialah yang kini menjadi saksi kunci atas kebiadaban perampok sadis berjubah polantas itu.

Kabar terakhir, kondisi Tante Iing (Soy Eng Ing) membaik setelah menjalani operasi pengangkatan proyektil di pelipisnya. Korban sadar, meski masih terlihat shock. Kini, tim medis Rumah Sakit dr Kariadi Semarang masih memfokuskan perawatan medis. Sementara kondisi kejiwaan akan ditangani kemudian.

Pelaku profesional
Informasi berkembang, diduga kuat pelaku adalah orang-orang profesional. Para pelaku sudah merencanakan aksinya secara matang dari A sampai Z. Terlebih jika melihat lokasi perampokan yang hanya berjarak 25 meter dari pos polisi. Para pelaku beraksi dengan tenang tanpa merasa khawatir aksi mereka terpergok oleh polisi yang berjaga di pos itu. Belum lagi cara jitu mereka mengatasi piranti elektronik keamanan, yakni dengan mengambil hasil rekaman lima CCTV yang terpasang di rumah.

Tak cuma itu, perampok sadis itu juga menyiapkan senjata bius untuk melumpuhkan anjing penjaga serta tak lupa membawa cat semprot untuk menutupi kaca mobil Innova agar tak bisa terlihat. "Ini kasus besar. Mereka (perampok) sangat profesional," aku Direktur Reserse dan Kriminal Polda Jawa Tengah Kombes Dewa Parsana.

Itulah sebab, imbuh Dewa Parsana, polisi bekerja dari nol. Semua jejak berusaha dihapus oleh perampok. "Semua masih kami data. Mohon kami diberi waktu," jelasnya.

Namun, rumor lain mencuat, perampok sadis itu bermotif penggalangan dana teroris, seperti yang pernah terjadi di Yogyakarta dan Pekalongan. Di Kawasan Terban, Yogyakarta pada tahun 2005, polisi juga menduga peristiwa itu ada kaitannya dengan terorisme. Di Pekalongan, sebagaimana terungkap dalam persidangan di PN Semarang akhir 2006 silam, jaringan teroris merampok toko ponsel. Hasil perampokan diduga kuat diberikan kepada Noordin M Top. "Semua masih kita data. Bahkan soal jumlah barang yang dibawa, saat ini masih kita data," jawab Dewa Parsana.

Pola pengamanan
Sementara itu, menyusul kejadian perampokan yang menewaskan tiga orang pemilik dan pembantu rumah tangga toko emas "Bintang Emas" di Semarang, polisi melakukan perubahan pola pengamanan terhadap toko-toko emas tersebut.

"Kita harus mengubah pola pengamanan terhadap toko-toko emas karena cara bertindak pelaku perampokan sudah lebih bagus daripada kasus-kasus perampokan terdahulu," kata Kapolwiltabes Semarang Kombes Pol Masjhudi.

Ketika ditanya kerugian materi akibat peristiwa tersebut, dia mengatakan, masih diperiksa karena begitu ada kejadian tersebut pintu (pintu brankas tempat menyimpan emas) tersebut terkunci dan sampai kini polisi belum tahu siapa yang menyimpan. "Tetapi yang jelas barang yang ada di dalam rumah tersebut masih banyak sehingga pelaku tidak mengambil semua barang yang ada di dalam," katanya seraya menambahkan laboratorium forensik sedang memeriksa proyektil yang ditemukan sebagai barang bukti.

Ancaman kejahatan sadis masih terjadi. Polisi harus waspada, apalagi pelaku menggunakan antribut polisi. Untuk itu, polisi harus segera ungkap kasus ini sebelum perampokan sadis lainnya terjadi lagi. Ya, polisi sebenaranya berkeinginan kasus perampokan sadis tersebut diungkap. Hanya saja, polisi tak mau diberi batasan waktu.

"Tetapi kalau diberi batasan waktu setengah bulan, satu bulan atau berapa bulan, kemungkinan akan mundur tetapi kita sabar untuk mengungkap kasus tersebut dan tetap akan mengungkap kasus itu," jawab Masjhudi. ary hidayat, tulus supangkat

Kamis, 05 Juni 2008

Monas itu Bandar Besar

Sosok Liem Piek Kiong alias Monas adalah salah satu bandar besar pendistribusian ekstasi ke pelbagai diskotek di Jakarta dan Surabaya. Berpenampilan sederhana, namun punya jaringan Asia Tenggara hingga Belanda.

Menyebut nama Monas di kalangan bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), jangan heran kalau berbagai cerita heroik mengantarkannya. Maklum, dia yang dekat dengan kalangan jetset adalah bandar besar yang patut diperhitungkan di Jakarta.

Selain dirinya, Stalin Law Yong Kiat alias Steven, Cheong Mun Yau alias Andrew atau Heri dan Diong Chee Meng, diketahui menjadi otak bagi peredaran ekstasi di Indonesia. Termasuk di Apartemen Taman Anggerek, November silam. Sedangkan warga Taiwan yang buron adalah Huang Wen Jhang, yang juga menjadi bos dari perusahaan Hup Seng Ltd, menyusul terungkapnya empat pabrik pembuat sabu-sabu di Batam pada Oktober 2007 atas kerja sama badan penanggulangan narkotika (DEA) Hongkong dan Singapura.

Cece, istri Monas, berperan besar urusan lobi melobi. Pasalnya, ia pandai berbahasa Inggris dan Mandarin. Sebab pil godek didatangkan dari asia seperti China, Singapura dan Taiwan. Selain itu pemasok utamanya dari Belanda. Seperti yang dilakukan Bahari alias Bocel. Ia menyelundupkan ekstasi sebanyak 600.000 butir ke dalam kompresor udara. Sayangnya Boncel kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Mabes Polri.

Namun polisi berhasil menggagalkan upaya tersebut dan berhasil menangkap lima warga asing dan satu WNI. Kelima warga negara asing tersebut adalah Segrefred (Belanda), Ong Tiong Yoh (Singapura) Ong Oah (Taiwan) Tzu Chieng (Taiwan) Lil alias Chy (Taiwan) dan Alek (Indonesia). WNA itu ditangkap di Taman Palem Mutiara Blok C-9/62, Cengkareng, Jakarta Barat pada 28 Februari 2008.

Narkoba ini berhasil melewati jalur ‘tikus’ yakni Belanda- Taiwan dan Jakarta. Anehnya dalam pemeriksaan di pelabuhan Tanjung Priok petugas bea cukai membebaskan benda aneh dalam kompersor udara.

Bicara soal bandar narkoba, para clubber’s (penikmat dunia malam) atau sindikat barang haram pasti sudah mahfum dengan nama Liem Piek Kiong alias Monas, atawa Key Person alias Jekly alias Jenny Chandra alias Cece alias Jat Lie Chandra. Ia tak lain adalah istri Monas yang kini terantuk bisnis pil laknat. Keduanya merupakan pemasok ekstasi dan sabu-sabu ke diskotek di negeri ini. Perempuan dengan empat nama samaran ini setali tiga uang dengan Monas. Namun Cece lebih beruntung dibanding dengan suaminya.

Beruntungnya meski telah ditangkap polisi bersama adiknya, Iskandar Chandra. Cece masih bisa lolos dari sangkaan polisi. Ia mengatakan bahwa barang bukti yang diperoleh polisi bukan miliknya.”Dia ( Cece) bisa membuktikan sabu- sabu dan lain-lainnya bukan miliknya,” kata sumber di kepolisian. Padahal barang bukti yang berhasil disita adalah 202 kilogram sabu-sabu, 1 kg ganja kering, bahan-bahan precusor (bahan kimia untuk membuatan narkotika) dan berbagai peralatan untuk membuat sabu-sabu. Sabu-sabu serta barang bukti lainnya didapat polisi dari Apartemen Menara Pluit Jakarta Utara lantai 16, kamar 161, pada1 Februari 2006 silam.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Rabu (21/5) silam, Monas mengaku pernah nyabu bersama Ahmad Albar. “Sudah lama, 2-3 tahun yang lalu," jawab Monas ketika ditanya kapan ia nyabu bersama pelantun 'Semut Hitam' itu. Iyek, panggilan Ahmad Albar, mengaku, “Memang benar saya pernah nyabu (mengonsumsi sabu) bersama Monas. Tapi, itu dulu. Sudah masa lalu. Saya dan Monas hanya bersahabat. Kami berhubungan baik dan erat karena dia suka musik dan pernah mengelola diskotek. Saya juga pernah.".

Sebaliknya Monas sang residivis, diseret ke kursi ‘panas’ Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sayangnya hakim PN Jakut masih ‘berbaik hati’ dan memberi hukuman empat bulan kepada Monas. Dari pantuan Tabloid Sensor, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (29/5). Meski Monas berada di sel tahanan namun ia tetap bisa berinteraksi dengan dunia luar. Buktinya di dalam sel tahanan sementara PN Jakbar, ia masih bisa menggunakan telepopn selular. Kendati petugas tahanan kerap memergoki Monas tengah bertelepon ria, namun tidak ada teguran atau pun larangan dari pihak petugas tahanan. Adaan dugaan Monas masih mengendalikan jaringan sindikat narkoba dari dalam sel.

`Seperti diwartakan sebelumnya, dari Apartemen Taman Anggrek polisi menyita 481.000 butir ekstasi dan uang tunai Rp. 2,5 miliar. Salah satu tersangka, Lim Piek Kiong alias Monas (47) dengan istrinya Jenny Chandra alias Jacklyn alias Cece, merupakan pemasok ekstasi ke sejumlah diskotik besar di Jakarta dan Surabaya. ”Barang” yang digunakan memiliki kualitas nomor satu. Dengan kualitas terbaik itu, diskotik terkait diuntungkan dengan ramainya pengunjung.

Anehnya jaksa penuntut umum (JPU) Supardi dan Idianto dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta hanya mendakwa sang bandar narkoba dengan pasal pengguna bersama rekan senasibnya, Thio Bokan alias Johan. Yakni pasal 62 Undang-Undang nomor 5 tentang psikotropika. Padahal saat penangkapan polisi mendapati ratusan ineks di kamar Monas yang berada di Tower lima kamar nomor 19A Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat.

Monas menancapkan kukunya melalui Abdurohim dan Ucok sebagai bandar di sejumlah diskotik besar di Jakarta. Keduanya ikut tertangkap dalam rangkaian penangkapan yang dilakukan BNN di Apartemen Taman Anggrek. Ada tiga jenis ekstasi yang diperdagangkan. Warna putih untuk daya tahan tubuh saat tripping, cream agar bisa tidur usai tripping dan dijamin bermimpi indah, serta hijau muda untuk meningkatkan libido seks. "Jika sudah merasakan barang milik Monas, pemakai akan sulit pindah (dari lokasi hiburan tempat peredaran ekstasi tersebut)," papar sumber itu.

Residivis
Mengenai sepak terjang Monas dalam berbisnis ekstasi, ia dikenal cukup tajir. Tak hanya itu dia juga sanggup menyulap barang bukti ribuan ekstasi dan sabu-sabu menjadi pulus. Sebab, pria ini sudah pernah masuk bui setelah dibekuk jajaran Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya pimpinan Kombes Pol. Carlo Brix Tewu. Tidak tahu kenapa, Monas yang merupakan bandar besar narkoba hanya mencicipi dua tahun penjara, sedangkan istrinya, Jenny alias Cece, tidak tertangkap.

Bahkan, is sempat menjadi "liong" dalam bisnis butiran pit memabukkan itu. Sepak teriangnya diakui. Untuk mendapatkan satu lokasi peredaran ekstasi, Monas tak segan-segan membayar dua atau tiga kali lipat dari setiap butir ekstasi yang terjual kepada "penguasa" tempat hiburan malam.

Monas juga sempat memiliki kaki tangan bernama Edi Bewok. Bewok pada tahun 2002 merupakan buronan nomor satu Polda Jawa Timur dalam kasus narkoba, karena kabur dari penjara di Surabaya. Langkah Bewok akhirnya terhenti setelah dibekuk Polda Metro Jaya. Setelah mendekam di LP Cipinang, beberapa lama, Bewok tak jera. Ia kembali menjalankan bisnis haram itu di Jakarta. Nyawanya akhirnya melayang dalam penangkapan kedua yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya di Hotel Olimpic, Lokasari, Jakarta Barat.

Meski kehilangan nyawa kaki tangannya, Monas terus mengembangkan bisnis ekstasinya. Informasi yang diperoleh, pil setan Monas beredar di beberapa diskotik besar Jakarta diantaranya, RM, Mil, Les, San, GC, dan lainnya. Sebagai "liong", ekstasinya pun beredar ke seantero Nusantara.

Untuk menggaet konsumen dari kalangan publik figur, Monas punya kiat sendiri. Jenny lah yang ditugaskan. Termasuk kalangan selebritis, yang salah satunya rocker gaek, Ahmad Albar. Ahmad Albar mengakui, Jenny adalah teman dugemnya. Selain itu, Jenny yang mahir berbahasa Mandarin dan Inggris, dikenal mempunyai jaringan luas, yakni meliputi Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia. sofyan hadi

Nafas Terakhir Tahanan Polres

Kasus kematian seorang tersangka bernama Ali Akbar (28) di tahanan Polres Jakarta Barat belum terungkap jelas. Namun, peristiwa ini menguatkan tuduhan Komisi Anti Penyiksaan PBB bahwa Polri kerap menyiksa tahanan.

Ratna (27), ibu tiga anak, memang tidak menyangka dirinya bakal menjadi janda. Tetapi, apa mau dikata predikat yang tidak diinginkan itu ternyata menghapiri dirinya juga. Dia menjanda karena sang suami, Ali Akbar tewas mengenaskan dihotel prodeo milik Polers Jakarta Barat.

Saat mendengar kabar kematian sang suami, Ratna yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat sangat miskin yang tinggal di RT 016/017 Kelurahan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, secara resmi menjanda dan harus berjuang sendiri menghidupi ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Padahal kondisi suaminya saat dimasukkan ke tahanan dalam kondisi keadaan sehat dan tidak pernah mengalami gangguan kesehatan.

Menurut polisi, pada hari Rabu 22 Mei 2008, sekitar pukul 23:20 Wib, korban mendadak kejang-kejang. Untuk menyelamatkan jiwanya, suami Ny Ratna ini langsung dibawa petugas ke RS Pelni Petamburan untuk perwatan. Khabar kematian suami tercinta itu diterimanya pada hari Kamis 22 Mei 2008 lalu, sekitar pukul 08:12 Wib (pagi hari).

Berawal pada dari korban yang bekerja sebagai tukang ojek membawa seorang penumpang keluar dari komplek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun, di Jalan Raya Daan Mogot, polisi melakukan penyergapan. Manakala dia menghentikan kendaraan, sang penumpang malah berhasil kabur dan meninggalkan korban berserta tas berisi dua amplop ganja siap pakai.

Dari penangkapan itu, polisi kemudian menjebloskan korban ke dalam tahanan. Disalah satu ruang tahanan yang berukuran 3 x 4 itu korban digabungkan dengan 15 orang tahanan lainnya.

Pada hari pertama dan kedua, kondisi korban saat itu memang baik baik saja, tubuhnya belum tersentuh benda tumpul atau lainnya. Tetapi dihari ketiga, korban mulai diintimidasi dan dipukuli oleh sejumlah tahanan senior alias kepala kamar maupun oknum petugas tahanan. Dihari keempat, korban mulai dimintai sejumlah uang dengan dalih uang kamar, uang kebersihan dan uang makan. Dan permintaan uang itu dilakukan oleh seorang senior tahanan atas suruhan oknum petugas.

“Suami saya pernah dimintai uang oleh seorang senior tahanan sebesar Rp 700 ribu, katanya untuk petugas tahanan. Kalau tidak diberi akan dipukuli. Suami saya bilang begitu,” kata Ratna.

Dia memperkirakan, ucapan suaminya itu hanya main-main (berbohong), ternyata memang benar. Saat pertama kali dibesuk, wajahnya penuh memar dan badannya semakin kurus dan sakit sakitan akibat dipukuli. “Dia mengaku sering dipukuli karena tidak mau memberi uang,” tutur Ratna.

Melihat kondisi suaminya semakin memprihatinkan, Ratnapun merasa kasihan, sebagai istri yang berbakti kepada suami, Ratna langsung berusaha mencari pinjamam uang ke sanak-saudara untuk diberikan kepada suaminya. Namun pinjaman itu tidak didapat.

Meskipun sudah berupaya mencari pinjaman, tidak satupun yang peduli dengan penderitaan Ratna sehingga dia hanya bisa berpasrah diri pada nasib dan berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberi perlindungan kepada suaminya.

Namun kehendak berkata lain, ternyata suaminya meninggal dengan mengenaskan. Sekujur tubuh seperti wajah, dada dan punggung penuh dengan luka memar bekas benda tumpul. “Padahal suami saya tidak pernah menderita penyakit pernafasan seperti asma. Saya menduga dia dianiaya karena tidak ada uang, diperas dan dipukuli,” katanya dengan wajah berlinang air mata.

Menurut Ratna, kalau memang polisi mengatakan suami saya sakit asma, kenapa tidak dari awal diobati. Apakah harus menunggu suami saya sakit parah baru diberi pertolongan dan adanya pertolongan itu seakan-akan polisi berusaha menyelamatkan nyawanya. Disebalah ruang tahanankan ada klinik kesehatan, kenapa tidak dibawa kesana, Apakah karena kami keluarga miskin sehingga dibaikan, kata Ratna seraya mencibir sikap dan perlakuan petugas tahanan yang menelantarkan suaminya hingga meninggal dunia.

Seorang petugas RS Pelni Petamburan yang menangani perawatan korban mengatakan saat korban dibawa petugas, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sebelum mendapatkan perawatan korban keburu meninggal dunia, kata seorang perawat Pelni.

Bantah
“Saya tidak melihat ditubuhnya ada bekas penganiayaan, sebab saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban kondisinya dalam keadaan sehat. Tidak tahu kalau dibagian dalam tubuhnya ada yang sakit,” jawab Kasat Narkobat Polres Jakarta Barat, AKP Adex Yudistria kepada Tabloid Sensor di ruang kerjanya.

Menurut Adex, sebelum pemeriksaan terhadap tersangka dimulai, terlebih dahulu kita menanyakan kondisi kesehatan tersangka. Kalau sehat, pemeriksaan terhadap tersangka dilanjutkan tetapi kalau sakit tersangka kita arahkan agar dirawat dulu.

Kalaupun korban akhirnya meninggal dunia, Adex membantah korban tewas di dalam sel tahanan. Adex mengatakan,”korban meninggal di RS Pelni pada hari Kamis (22/5) sekitar pukul 23:20 Wib (jelang dini hari) saat dalam perawatan karena menderita penyakit asma dan bukan di dalam sel.”

Soal dia menderita sakit selama dalam tahanan bukan urusan saya, coba tanyakan ke petugas tahanan dilantai bawah, katanya.

Sementara Kaur Pengawasan Tahanan (Watah) Iptu Astawah saat dihubungi Tabloid Sensor tidak mau ditemui, padahal pejabat Kepolisian itu berada diruangannya. “Bapak tidak mau ketemu,” kata seorang petugas tahanan.

Sementara Kaur Kesehatan Polres Jakarta Barat, AKP Kuswanto saat dihubungi ditempat praktek yang letaknya bersebelahan dengan ruang tahanan, Jumat (30/5) sekitar pukul 14:20 Wib, juga tidak berada ditempat. Seorang perawat klinik mengatakan, bapak tidak sedang keluar. Soal adanya tahanan yang meninggal di sel akibat sakit kami belum menerima infomasinya. “Kami belum menerima informasi itu sebab kejadiannya pada malam hari. Pada jam itu klinik sudah tutup,” kata seorang perawat tanpa mau disebut namanya.

Soal kesehatan tahanan, semuanya itu urusan dari para penjaga tahanan sebab merekalah yang lebih awal mengetahui seorang tahanan itu menderita sakit atau tidak.

“Sebab petugas kesehatan tidak boleh sembarang masuk ke dalam ruang tahanan tanpa seijin dari penjaga jaga, kalau penjaga menginformasikan ada tahanan yang sakit, baru kita periksa tahanan tersebut,” kata perawat.

Sayang, Kapolres Jakarta Barat Kombes Iza Fadri tidak berada di tempat. Satu stafnya AKP Firdaus mengatakan, dia sedang keluar monitor lapangan.

Penyiksaan versi PBB
Usai kematian tersangka narkoba, Ali Akbar, seorang tersangka kasus penganiayaan bernama Sala bin Aning (20) pada Selasa (27/5) sekitar pukul 06:10 Wib juga tewas di sel tahanan Polsekta Benda, Tangerang Kota. Menurut Koodinator Komisi Anti Penyiksaan PBB, Refendi Djamin, penyiksaan yang dilakukan polisi, tentara dan intelijen Indonesia terhadap tersangka didalam tahanan masih terus terjadi.

Berdasarkan temuan Pelapor Khusus PBB Manfred Novak yang berkedudukan di Jenewa Swiss menyebutkan, kasus penyiksaan terhadap tersangka masih terjadi.

“Dalam prakteknya perlindungan terhadap tersangka selama penahanan tidak ada. Ironisnya peraturan yang ada seolah-olah mengijinkan polisi untuk melakukan kekerasan terhadap tersangka demi memperoleh sebuah pengakuan,” kata Rafendi

Menanggapi temuan itu, Devisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira membantah. Abu Bakar sangat meragukan data yang digunakan Komisi Anti-Penyiksaan itu. ”Tuduhan itu sah-sah saja, tapi datanya dari mana?” ujarnya

Abubakar menegaskan, polisi tak bisa melakukan penyiksaan demi memperoleh sebuah pengakuan dari tersangka. Seorang tersangka bisa juga dinyatakan bersalah lewat bukti-bukti. ”Pengakuan tersangka bukan yang utama,” ujarnya seraya mengatakan setiap tersangka berhak didampingi pengacara dan diberi bantuan hukum. mangontang silitonga

Polisi Pangkat Rendah Dipersalahkan

Tindak kekerasan untuk meredam penyampaian aspirasi masih melekat di tubuh polisi. Terbukti, di saat mahasiswa menggelar aksi penolakan naiknya harga BBM, polisi malah melakukan penyiksaan.

Reaksi polisi yang berlebihan terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa terbukti sudah. Sekalipun cuma polisi berpangkat brigade satu dan dua yang menjadi tersangka, namun ini membuktikan mereka, Briptu ESP, Briptu HR, Briptu TH, Bripda RY, Bripda HS, dan Bripda IK, dipersalahkan atasannya terindikasi melakukan pemukulan terhadap mahasiswa.

“Apa yang dilakukan kepolisian di level bawah, seperti pemukulan dan pengrusakan, tidak dibenarkan,” kata Kapolres Jaksel Kombes Pol Chairul Anwar.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menjanjikan akan mendapatkan penangguhan penahanan terhadap 31 Mahasiswa Universitas Nasional (Unas) yang ditahan di Mapolres Jakarta Selatan. "Maksimal hari Senin, semuanya sudah bisa ditangguhkan penahanannya," katanya.

Penangguhan penahanan yang dikatakan Trimedya merupakan hasil pertemuan antara 8 anggota DPR Komisi III dengan Kapolres Jaksel Kombes Pol Chairul Anwar. Mulai Sabtu, 31 Mei 2008, penangguhan penahanan sudah bisa diberikan. Namun, proses pemberian penangguhan penahanan tidak serta merta diberikan kepada seluruh mahasiswa yang masih ditahan. Sebab, beberapa mahasiswa masih dibutuhkan untuk dimintai keterangan.

Main tuduh
Seperti telah dilansir media massa, usai penyerbuan, suasana kampus Unas berantakan, sarana dan prasarana kampus memang banyak yang rusak. Namun tuduhan polisi yang menyebutkan masyarakat juga terlibat dalam pengrusakan itu dibantah warga setempat. Mereka mengatakan tidak mungkin warga berani ikutan masuk ke dalam kampus sementara suasana kampus semakin mencekam.

"Tidak benar itu, pada kejadian itu tidak ada warga yang berani mendekat karena takut menjadi sasaran amukan polisi atau mahasiswa,” kata Rony seorang pedagang tidak jauh dari kampus.

Soal temuan ganja dan lainnya juga dibantah oleh para mahasiswa, mereka mengatakan temuan itu hanyalah rekayasa untuk mengalihkan perhatian publik atas kebrutalan polisi. “Tidak ada ganja dalam aksi itu. Coba bayangkan, mana ada orang yang berani membawa barang seperti itu disaat menghadapi polisi,” kata Oting seorang mahasiswa.

Adanya modus pengalihan perhatian ini juga dibenarkan oleh pengamat komunikasi, Effendi Ghazali. Menurutnya, hal itu tak pantas dilakukan polisi, melebarkan persoalan dan melenceng dari permasalahan awal. "Kalau mau cari ganja bukan dikampus, tetapi di dalam penjara. Di sana banyak sekali ganja. Lagian kenapa mencarinya saat demo. Sebenarnya cukup intel saja dimasukin ke kampus," kata Effendi.

Begitu juga soal penyerbuan, apapun alasanynya penyerbuan itu tidak dibenarkan. Sebab hal itu akan mengancam demokrasi. "Soal masuk kampus, apapun alasannya polisi tak bisa masuk. Kalau kita sedang ngisi kuliah, tiba-tiba diserang bagaimana nanti," ucapnya.

Temuan polisi itu hanya sebuah alibi dan temuan itu direkayasa untuk menekan mahasiswa dan mengalihkan perhatian publik atas penyerbuan itu. “Kalau mau cari narkoba, cari saja di diskotik. Ditempat hiburan seperti itu peredaran narkoba sangat marak, kenapa tidak ditindak,” kata Panglima Lepas, Eggi Sudjana.

Pecat Kapolda
Pernyataan serupa juga dilontarkan Ketua Indonesia Police Watch, Neta S Pane. Dalam kasus penyerbuan Unas, Neta malah mendesak Kapolri Jenderal Sutanto segera memecat Kapolda Metro Jaya, Irjen Adang Firman dan kejadian itu merupakan lampu kuning buat Kapolri.

“Kapolri harus segera memecat Adang karena sampai saat ini dia tidak memiliki konsep yang jelas atau program tetap (protap) dalam menghadapi setiap aksi, selain itu polisi juga kerap melanggar HAM,” kata Neta seraya mengatakan telah menyurati Kapolri yang intinya menyebutkan tindakan Adang sudah menyalahi aturan.

Neta mengatakan penyerbuan itu terjadi karena polisi tidak memiliki program tetap (protap) dalam menghadapi mahasiswa. Kenapa saya katakan demikian ?

Pada waktu rencana pengumuman naiknya BBM, polisi seharusnya sudah tahu bahwa mahasiswa bakal melakuan aksi penolakan. Sebelum aksi itu dimulai, polisi seharusnya melakukan pendekatan persuasif kepada mereka yaitu dengan memanggil para Rectornya. Para Rektor ini kemudian diberi pengarahan agar mahasiswa melakukan aksi dengan tertib.

Nah, jika terjadi aksi. Polisi harus bersikap sabar, jangan mudah terpancing dan lakukan pendekatan persuasif kepada mahasiswa yaitu dengan mendekati para koordinator lapangannya. Jika upaya ini tidak berjalan dan mahasiswa semakin nekat baru polisi bertindak tegas. “Tetapi tindak tegas itu tidak boleh dengan kekerasan,“ kata Neta.

Tindak tegas yang dimaksud yaitu dengan menembakkan gas air mata ke udara, jika tindakan ini tidak berjalan polisi bisa menggunakan mobil water canon untuk meredam aksi. Jika tindakan ini tidak berjalan juga dan aksi semakin nekat disertai adanya tindakan anarkis, polisi boleh menggunakan senjata berpeluru karet dan senjata itu harus di tembakkan keatas jangan diarahkan ke mahasiswa.

Seandainya aksi semakin beringas dan brutal dan nyaris memakan korban, baru polisi boleh menggunakan senjata api dan tembakan harus keatas. “Semua tindakan ini terlebih dahulu harus diberitahu dengan pengeras suara dan diucapkan berulang-ulang agar mahasiswa mengetahui langkah tegas yang akan diambil polisi,” jelas Neta.

Soal polisi menyebutkan adanya ganja di Unas, Neta menyebutkan itu hanya rekayasa untuk mengalihkan perhatian. Boleh saja polisi bersikukuh ganja itu milik mahasiswa setelah polisi melakukan test urine dan hasil test positif.

Tetapi hasil test itu harus dilihat akurasinya apakah benar urine positif itu berasal dari ganja atau jenis narkoba lainnya. “Setahu saya, seorang pecandu ganja tidak bisa dilihat dari urine, karena ganja hanya mempengaruhi saraf. Untuk memperjelas kasus ini sebaiknya dibentuk sebuah Tim Independent dan melibatkan para ahli narkoba,”kata Neta.

Menurutnya, Tim juga harus bekerja hati hati sebab jika salah mengambil kesimpulan dampaknya akan sangat buruk. Kalau benar ganja itu milik mahasiswa, yah langsung diproses, tetapi jika tidak tentu akan mempengarui citra Unas. Masyarakat akan menyebut Unas sebagai sarang narkoba, kata Neta.

Terkait insiden Unas, Polri telah melakukan pemeriksaan dengan melibatkan Divisi Propam dan Inspektorat Pengawasan Daerah. "Kita sudah memeriksa anggota yang ada dilokasi dan Kabag Operasi sudah kita mintai keterangan. Tapi hasilnya belum kita peroleh," jelas Abubakar.

Sementara Kapolri Jenderal Sutanto membantah telah melakukan pelanggaran HAM dalam meredam aksi mahasiswa Unas. "Tidak benar polisi melanggar HAM, karena ada sekelompok oknum yang membawa benda keras dan bom Molotov maka kami bertindak," kata Sutanto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/5).

Selain itu, polisi memasuki kampus karena warga sekitar mulai komplain, aksi unjuk rasa dianggap mengganggu ketenteraman lingkungan yang padat penduduk.

"Sampai jelang subuh, masyarakat merasa terganggu saat hendak salat. Polisi tidak bisa membiarkan. Ini tuntutan masyarakat," tegas Sutanto. mangontang silitonga

Setelah Oentarto, Hari Sabarno?

Mantan Direktur Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kini, akankah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup bernyali meringkus Hari Sabarno?

Ikhwal penyimpangan pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) tersebut bermula dari radiogram Departemen Dalam Negeri (Depdagri) bernomor 27/1496/Otda tertanggal 13 Desember 2002. Oentarto adalah orang yang menerbitkan radiogram pengadaan mobil damkar ke sejumlah pemerintah daerah. Isinya menunjuk PT Istana Sarana Raya (ISR) sebagai rekanan penyedia mobil damkar jenis tertentu yang hanya diproduksi perusahaan tersebut.

Namun, kala diperiksa sebagai saksi di persidangan eks Walikota Makassar Baso Amiruddin Maula, Oentarto menolak bertanggung jawab atas keluarnya radiogram yang menjadi biang keladi kasus tersebut. Ia menunjuk Mendagri kala itu, Hari Sabarno, yang memerintahnya untuk membuat radiogram.

Oentarto bersikeras, Hari Sabarno yang memperkenalkan Hengky Samuel Daud, Direktur Utama PT ISR, kepadanya. Saat itu, dia mengira Hengky adalah anggota staf ahli menteri yang perlu dibuatkan surat untuk kepentingan pengadaan.

"Pak Menteri bilang, ini teman saya, tolong dibantu," kata Oentarto menirukan. Bahkan, Oentarto menyebut kalau Hari Sabarno memang dekat dengan Hengky.

Eks Gubernur Riau Saleh Djasit, yang kini berstatus terdakwa korupsi pengadaan 20 unit mobil damkar Provinsi Riau, sebelumnya juga mengaku diperkenalkan dengan Hengky oleh Hari Sabarno. Hal itu diungkapkan pengacaranya, Victor Nadapdap.

“Ini pengusaha, kalau ada sesuatu tolong dibantu,” begitulah bunyi pesan Hari Sabarno kepada Saleh Djasit. Victor mengatakan, perkenalan itu dilakukan di kantor Depdagri, sebelum proyek damkar Provinsi Riau direalisasikan.

Pertemuan dengan Hengky berlanjut saat DPRD Riau mengesahkan usulan pengadaan mobil damkar. Menurut Victor, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil damkar Provinsi Riau, Saleh hanya menjalankan radiogram Mendagri Hari Sabarno.

Hari Sabarno sendiri tidak mau dituding begitu saja bertanggungjawab atas terbitnya radiogram tersebut. Dia membantah pernah memerintahkan secara lisan kepada Oentarto untuk mengeluarkan radiogram dan menunjuk PT ISR sebagai rekanan penyedia mobil damkar.

Selain itu, mantan menteri era Megawati itu juga mengelak mengetahui asal muasal terbitnya radiogram. Akan tetapi, Hari tidak membantah kalau dirinya mengenal Hengky.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP, kepada wartawan, Senin (26/5), mengungkapkan, penetapan Oentarto sebagai tersangka lantaran KPK sudah mengantongi alat bukti yang cukup. Oentarto bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 12 Mei 2008 lalu.

"Ada dua alat bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka, yaitu adanya penerbitan radiogram," ungkapnya. Menurut Johan, saat ini KPK sedang menghitung kerugian negara akibat dugaan korupsi pengadaan mobil damkar dari empat wilayah itu.

Bukti Lain
Selain menuding Hari Sabarno yang memerintahkan menerbitkan radiogram, Oentarto melalui pengacaranya, Firman Wijaya, membeberkan adanya bukti lain dalam dugaan penyimpangan pengadaan mobil damkar tersebut. Bukti yang ia sebut yakni surat Sekjen Depdagri Suryatna Subrata No 027/996/SC tertanggal 12 Maret 1997.

Firman mengatakan, dugaan penyimpangan pengadaan mobil damkar sudah terjadi sebelum radiogram diterbitkan Oentarto. “Surat pengantar dari Sekjen Depdagri secara jelas menunjuk PT ISR sebagai rekanan,” ujar Firman di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/5).

Selain itu, lanjut Firman, keberadaan radiogram yang dijadikan dasar sejumlah pemerintah daerah untuk mengadakan mobil damkar, tidak mengarah pada penunjukan langsung maupun menunjuk spesifikasi mobil tertentu. “Tak ada indikasi radiogram itu ditujukan kepada pihak tertentu yang mungkin diuntungikan. Sifatnya umum saja,” ujarnya.

Fakta lain, imbuh Firman, dalam kasus ini Oentarto pernah mengoreksi sebuah dokumen tentang pengadaan mobil damkar. Tapi, hasil koreksi itu tidak dikirimkan ke pemerintah daerah. “Saya yakin beliau (Oentarto) punya dokumen yang bisa menjelaskan itu,” cetusnya.

Terkait dugaan keterlibatan Hari Sabarno, Firman berharap KPK bisa bertindak adil. “Saya rasa harus ada perimbangan hak juga. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait harus didengarkan sehingga ada keadilan,” katanya.

Dia pun yakin, KPK dapat menuntaskan kasus ini dari hulu hingga hilir. Termasuk menghadirkan Hengky yang sekarang buron.

Sementara KPK melalui Wakil Ketuanya Chandra M Khamzah sebelumnya menuturkan, KPK akan menempuh segala upaya untuk mencari Hengky. Untuk itu, KPK juga akan melibatkan Interpol. “Yang jelas dia akan tetap kita lacak keberadaannya,” tegas Chandra.

Dimulai dari Maula
Catatan Tabloid Sensor, dari empat wilayah yang bermasalah dalam pengadaan mobil damkar, KPK berhasil menjebloskan eks Walikota Makassar Baso Amiruddin Maula ke balik jeruji. Dialah pejabat negara pertama yang terperosok kasus pengadaan mobil damkar.

Dari tiga wilayah sisanya, kini sudah berstatus terdakwa. Satu lagi, dari hulu, yakni Oentarti baru saja diumumkan telah berstatus tersangka.

Baso Amiruddin Maula dipidana selama 4 tahun penjara di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Maula dipersalahkan mengorupsi anggaran pengadaan 10 unit mobil damkar Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2003. Mobil damkar tersebut dipesan Maula dari PT ISR dengan harga borongan sebesar Rp 8,182 miliar.

Padahal, saat itu APBD Kota Makassar belum ditetapkan dan hanya sanggup menganggarkan dana Rp 750 juta untuk pengadaan satu unit mobil damkar. Dari proyek tersebut, Maula menerima komisi dari Hengky sebesar Rp 600 juta.

Kasus itu juga bermula dari terbitnya Radiogram No T.131.51/299/Otda tertanggal 14 Maret 2003. Isinya petunjuk pengadaan mobil damkar. Dalam radiogram tersebut juga terlampir nama Hengky Samuel Daud.

Usai Maula, Ismed Rusdany menyusul diseret ke kursi pesakitan. Ismed menjabat Kepala Sub Bagian Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus menjabat Pimpinan Proyek pengadaan 29 unit mobil damkar. Mobil damkar tersebut juga dipesan dari Hengky, dengan nilai anggaran mencapai Rp 22,997 miliar.

Padahal, dalam APBD Kaltim 2003 hanya menganggarkan 22 unit, yaitu dua unit damkar khusus dengan tangga hidrolik dan 20 unit untuk kabupaten/kota dengan tipe V80 ASM. Berdasarkan hasil perhitungan BPKP dan ahli teknik ITB, nilai 29 unit damkar itu ternyata berada jauh di bawah harga perjanjian, yaitu Rp 13,456 miliar. Artinya, ada selisih harga sebesar Rp9,54 miliar.

Jumlah selisih ini kemudian mengalir ke orang-orang yang mengambil keuntungan dalam kesempitan. Diantaranya Hengky, Ismed (Rp 200 juta), Mu'ran Latief-Kabiro Keuangan (Rp150 juta), Syaiful Teteng-Sekda Kaltim (Rp 250 juta), Abdi Buhari Muslim (Rp100 juta), termasuk Suwarna Abdul Fatah yang saat itu menjabat Gubernur sebesar Rp 2,175 miliar.

Walikota Medan Abdillah dan Wakilnya H Ramli Lubis juga diseret ke Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang terpisah, Ramli dan Abdillah didakwa secara bersama-sama menyelewengkan APBD Medan hingga merugikan negara Rp 54 miliar.

Jaksa KPK Muhibuddin, menguraikan, penyelewengan dana APBD Medan yang dilakukan Ramli dan Abdillah, salah satunya dalam pengadaan satu unit mobil damkar ladder truck Morita model MLF 4-30 R yang merugikan negara Rp 3,698 miliar. Dari jumlah itu, Ramli menerima sebesar Rp 1 miliar.

Selain pengadaan mobil damkar, penyelewengan APBD Medan yang dilakukan Ramli dan Abdillah yakni terkait tukar gulling 19 aset Pemkot Medan. Keduanya dituduh merugikan negara sebesar Rp 50,588 miliar.

Tindak pidana keduanya dilakukan antara Juni 2002 sampai April 2005. Saat itu, Ramli masih menjabat Sekda, sedangkan Abdillah sudah menjadi walikota. Periode 2005-2010, Ramli kemudian menjadi wakil walikota.

Akan halnya Saleh Djasit, dicokok KPK saat sudah mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Riau, dan kemudian duduk sebagai anggota Komisi VII DPR RI periode 2004-2009. Jaksa KPK Rudi Margono mendakwa Saleh mengorupsi anggaran pengadaan mobil damkar Provinsi Riau pada 2003.

Dia menyetujui penunjukan langsung PT ISR sebagai rekanan penyedia 20 unit mobil damkar tipe V80 ASM. Padahal, pada RAPBD Riau sebelum dilakukan perubahan, hanya dicantumkan pengadaan 10 unit. Namun, setelah Saleh bertemu Hengky, Saleh kemudian menambah jadi 20 unit dengan total nilai borongan mencapai Rp 15,2 miliar.

Dari jumlah tersebut, BPKP menemukan terjadinya penyimpangan anggaran. Jumlahnya sebesar Rp 4,719 miliar. mahadir romadhon

Mesum dalam Ruang Wakil Rakyat

Memasuki ruang kerja wakil rakyat di Gedung DPR Senayan bagaikan rumah sendiri. Setelah pintu terkunci, sekehendak apa pun bisa terjadi, termasuk berbuat mesum.

Luas ruang kerja wakil rakyat di Gedung DPR Senayan rata-rata sama, sekitar 20 meter persegi. Ada memang yang lebih dari ukuran itu, tapi biasa untuk wakil rakyat yang punya jabatan, semisal ketua fraksi atau ketua komisi. Maklum, semakin besar ruangan berarti semakin banyak staf yang menemaninya.

Namun, bagi wakil rakyat yang mempunyai mobilitas tinggi, merasa luas ruangan itu kecil. Apa pasal, karena mereka bekerja bukan semata-mata berdasarkan agenda rapat, namun harus pula menerima konstituen, rekanan, rapat khusus atau melakukan tindakan “semau gue” setelah lelah berpikir untuk rakyat.

Itulah sebab, Koordinator Layanan Hukum LBH APIK Sri Nurherwati mengungkapkan, tata ruangan anggota DPR tidak menggambarkan kenyamanan kerja dari para tenaga asisten. "Kita semua tahu, kondisi ruang kerja di DPR seperti apa, sangat privasi sehingga tidak saling tahu apa yang terjadi di dalam," tukas Nurherwati, yang kini menjadi kuasa hukum Desi Vidyawati.

Bukan itu saja, imbuh Nurherwati, sistem perekrutan tenaga asisten juga tidak jelas. "Ada yang tidak jelas dalam proses rekruitmen sebagai tenaga asisten di DPR. Menurut pengakuan Desi, saat itu dia hanya ditelepon, ditanya mau atau nggak, terus baru keluar SK dari sekretariat," paparnya.

Untuk itu, Nurherwati dan teman-teman mendesak BK DPR untuk memperbaiki dan memperjelas mekanisme sistem rekruitmen tenaga asisten anggota DPR RI menjadi lebih profesional dan transparan. Nurherwati juga mendesak DPR untuk mengagendakan pembuatan kebijakan yag melindungi korban pelecehan seksual di tempat kerja, bahkan di rumah wakil rakyat.

Terlepas perangkap ruang kerja wakil rakyat, yang jelas hari-hari belakangan ini perempuan cantik berkulit bersih tiba-tiba mencuri perhatian publik. Namanya langsung melesat bak pemain sinetron yang naik ranting. Dia bukan seorang pengusaha muda, bankir atau pejabat yang mempunyai posisi strategis, namun Raden Ayu Desi Vidyawati (35), seorang mantan sekretaris Max Moein Wakil Komisi XI DPR-RI.

Karir Desi memang tak semoncer adik-adiknya. Ia diterima bekerja sebagai sekretaris melalui pesan singkat atau SMS yang diterimanya dari Moein. Berbagai bujuk rayu yang peragakan politisi moncong putih ini. Membuat dirinya tak berdaya. proses rekrutmen yang dilakukan anggota DPR Max Moein kepada Desy pada tahun 2005 lalu, berawal dari tawaran kerja sebagai sekretaris pribadi melalui pesan singkat (sms) yang dikirim Max kepada Desy. "Pada saat itu, Max masih menjadi Ketua Pansus BLBI," katanya.

Setelah itu, Desy menyanggupi tawaran Max sebagai sekretaris pribadi dengan bayaran Rp1.5 juta per bulan. Saat menjadi asisten pribadi, Desy mengaku banyak mendapat perlakuan yang tidak senonoh. "Saat ini, kondisi Desi masih trauma dan syok. Meski demikian, Desi tidak pernah mengeluh atau antipati terhadap laki-laki," jelas kuasa hukumnya.

Sampai kemudian Desi dipecat, tak ada yang tahu apa penyebabnya. Yang jelas, Desi sudah jauh-jauh hari memperkarakan bekas bosnya. Namun, karena tak ditanggapi Badan Kehormatan (BK) DPR keberadaannya nyaris tak terdengar. Dia baru menjadi pusat perhatian ketika beredar gambar yang terhormat wakil rakyat Max Moein tanpa sehelai benang menutupi tubuh sedang memeluk perempuan, yang kabarnya adalah Desi.

Isu beredar, ketika Desi masih menjadi sekretaris wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu, Max memang telah lama jatuh hati. Maklum gadis berdarah Madura itu cantik bukan kepalang. Selain rambut ikal yang tergerai sebahu dan ditunjang tubuh proposional, kelopak matanya merayu kaum adam melumatnya. Padahal Max sendiri sudah mempunyai istri serta keturunan.

Sayang, Desi telah dipecat Max Moein pada tahun 2006. Disebut-sebut, Desi yang kemudian bekerja membantu Nursjahbani Katjasungkana, anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), dituduh ayahanda Max Moein mencuri komputer jinjing alias laptop dan printer.

Serta merta tuduhan yang melecehkan harkat kewanitaan itu dibantah Desi. Menurutnya, laptop dan printer di bawa ke rumah atas perintah Max dengan maksud agar Desi bisa belajar lebih banyak. “Setelah dipecat saya berusaha mengembalikannya tetapi Max tidak mau menerimanya,” kata Desi lirih.

Okelah, Max Moein memang benar-benar sudah tak suka lagi denga Desi. Namun, apa pertanggjawabannya ketika Max melakukan pelecehan beberapa kali. Sayang, Desi tidak menyebutkan jenis pelecehan apa yang telah terjadi selama dia bekerja dengan Max Moein sejak Maret 2005 hingga Maret 2006.

LBH APIK memastikan, pemecatan Desy bukan karena mencuri komputer jinjing Max. "Karena tidak tahan, Desi akhirnya mengadukan kepada keluargannya. Setelah mengadu, Desy malah dipecat sebagai asistennya," kata Kordinator layanan publik LBH Apik, Sri Nurherwati.

Sebelumnya, lanjut dia, Desi diancam akan dipecat sebagai asisten Max jika mengadukan kasus pelecehan tersebut. "Saudari D tidak berani mengadukan permasalahan ini karena MM mengancam akan memecat dirinya apabila mengadukan kepada orang lain," tandasnya.

Pelecehan seksual yang dilakukan politisi asal PDI Perjuangan Max Moein ternyata berjalan lama. LBH Apik memaparkan, pelcehan tersebut dilakukan sejak Desy menjadi asisten Max. "Bahkan tindakan itu dilakukan secara terus menerus di ruangan kerja selama dia bekerja," imbuh Nurherwati.

Hanya saja, informasi lain dari seorang wanita bernama Uly yang mengaku kenal dengan Desi memberitakan, bahwa Desi pernah bekerja bersama Max Moein. Uli yang mengaku sempat bekerja dengan Desi membantu Nursjahbani di DPR, malah menuturkan hal yang mengejutkan. Menurutnya, Desi adalah korban dugaan perkosaan dan pelecehan seksual. Desi, kata Uly, mengaku beberapa kali difoto dalam keadaan bugil.

Sebagian penuturan Uly ini senada dengan pernyataan Nursjahbahni dalam pesan singkatnya (SMS) yang dikirimkan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/5) kemarin, dari New York. Kata Nursjahbani, kasus tersebut pernah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR setahun lalu namun tidak ditindaklanjuti. “Desi memang mantan asisten muin yg sdg mengadukan max muin (maksudnya Max Moein, red) ke badan kehormatan karena dugaan perkosaan dan pelecehan seksual. Sudah setahun tak direspon BK dpr,” demikian isi SMS Nursjahbani pada wartawan.

Dua kali
Nurherwati membenarkan bahwa pihaknya telah mengadukan masalah tersebut ke BK DPR lewat surat pada tahun 2007. Bahkan sampai dua kali. “Tetapi, sampai sekarang tidak ada tindak lanjut apapun. Saat kami melapor ke BK, sifatnya kan tertutup. Aneh juga sampai wartawan tahu,” ucap Nurherwati.

Wakil Ketua BK DPR, Gayus Lumbuun juga mengakui bahwa kasus dugaan pelecehan seksual tersebut memang pernah masuk ke BK. Namun, kini kasus itu sudah ditangani pihak kepolisian. "Memang ada dulu. Akan tetapi, kasus itu sudah diproses di kepolisian. Kuasa hukumnya yang meminta agar diselesaikan di pengadilan," ungkap Gayus yang rekan separtai Moein di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Seperti diberitakan sejak beredar luas foto mesra yang menampilkan wajah Max Moein dan seorang perempuan muda cantik. Dalam foto, Max terlihat bertelanjang dada sambil mendekap wanita itu dengan posisi saling merapatkan bagian dada. Sedangkan tangan kiri Max melingkar di punggung wanita ayu berambut kecoklatan, yang terlihat tidak berbalut busana itu.

Foto close-up (dada ke atas) tersebut terlihat seperti diambil di dalam sebuah kamar karena pada latar belakang foto tampak AC central yang menyatu dengan dinding. Penyejuk ruangan semacam itu biasanya difungsikan di kamar-kamar hotel dan apartemen.

Nurherwati menolak menjelaskan rinci masalah yang menyangkut Desi, yang ia sebut sebagai korban. Tapi, Nurherwati membantah tegas bahwa kasus itu telah dibawa ke kepolisian. Nurherwati juga mengatakan, Desi tidak bisa memastikan apakah foto yang beredar itu memang wajah Desi karena dia sendiri belum melihat foto yang sudah beredar luas di internet itu.

“Yang jelas, Desi sekarang ketakutan sekali, shock berat. Desi kerap diteror lewat telepon baik saat berada di ruang Ibu Nursjahbani atau melalui telepon selulernya. Akibat diteror, no HP-nya diblokir, tidak bisa dihubungi, hanya bisa menghubungi,” ungkap Nurherwati. sofyan hadi

ANTARA MAX, DESI DAN SELINGKUHANKU

Sepintas, foto yang bikin geger ketahanan keluarga para wakil rakyat itu, biasa saja. Malah, ada yang menilai, foto tersebut adalah foto keluarga: seorang ayah yang sedang mendekap anaknya. Tapi, keluarga siapa?

Harga BBM sudah naik, suplai gas tersendat dan PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir, tapi apalah maksud dengan merebaknya foto syur anggota DPR Max Moein dengan seorang wanita belia. Ya, lumayan untuk menghibur diri, toh wanita yang dipeluk wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu belum ada yang mengabarkan pembenaran empunya.

Sepintas, foto yang bikin geger ketahanan keluarga para wakil rakyat itu, biasa saja. Malah, ada yang menilai, foto tersebut adalah foto keluarga: ayah yang sedang mendekap anaknya. Tapi, keluarga siapa? Wong gambar ayah yang dimaksud adalah Max Moein, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Lagi pula, di lihat dari latarnya, foto diambil di sebuah kamar. Terlihat lampu menyala di plafon, ada saklar di dinding. Di bagian kanan belakang terlihat seperti kain atau selimut warna kehijauan di atas ranjang. Postur prianya gagah, alisnya agak tebal, rambutnya keperakan. Perempuannya cantik, rambut sebahu dicat keemasan. Max dan perempuan itu tersenyum tipis ke arah kamera. Jadi, siapa gerangan wanita muda yang didekap politisi senior itu?

Menurut Max, seperti yang dituturkan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun, lelaki di foto itu adalah dirinya. Tapi Max menyebut foto dirinya dengan seorang wanita cantik hasil rekayasa. Sedangkan pengambilan gambar dilakukan di tempat ganti pakaian, di seberang pantai.

Gayus juga menjelaskan, pimpinan DPR secara resmi meminta Badan Kehormatan (BK) DPR mengusut kasus foto syur tersebut. Ditambahkan Ketua BK Irsyad Sudiro, dalam pertemuan itu, BK juga menjelaskan kasus dugaan pelecehan seksual mantan staf Max Moein, Desi. Kasus itu sebenarnya sudah pernah dilaporkan pada November 2007. "BK memutuskan bahwa kekerasan adalah kejahatan kriminal, dan itu wilayah hukum. Yang berkaitan dengan hukum diselesaikan oleh polisi," urainya.

Keterangan Gayus berbeda dengan pengakuan Max beberapa hari sebelumnya. Sekalipun Max kaget dengan beredarnya gambar dia berpelukan dengan wanita, namundia membantah melakukan tindakan asusila.

"Jangan samakan dengan kejadian (YZ). Ini kan hanya foto biasa. Tidak perlu dipermasalahkan lah. Saya juga tidak tahu mengapa tiba-tiba ada foto seperti itu di internet. Tapi yang jelas, saya tidak pernah melakukan tindakan asusila seperti itu," ujarnya.

Max merasa perlu mengklarifikasi bahwa foto dirinya dan perempuan itu sama sekali tidak mengindikasikan dirinya sedang berbuat mesum. Ia menekankan agar orang jangan salah penafsiran karena foto dirinya itu hanya ditampilkan sebatas dada telanjang ke atas. "Jadi, kenapa kok ditafsirkan tidak berbusana. Apalagi ditafsirkan foto mesra. Anda lihat saja, apa wajah saya nampak mesra di situ, yang ada malah tegang," ujarnya.

Max juga mengaku bahwa foto itu adalah hasil jepretan seorang temannya ketika dirinya akan berenang di sebuah kolam renang yang berada di kawasan Jakarta. Namun, Max mengaku tidak ingat kapan persisnya foto tersebut diambil. "Saya pikir foto itulah yang dipajang. Saya tidak ingat kapan foto itu diambil karena itu memang sudah sangat lama, mungkin sekitar tujuh atau delapan tahun silam. Tapi yang pasti, itu foto saya bersama teman saya di ruang ganti pakaian sebelum kami berenang, yang ngambil foto itu teman saya yang lain," jelas politisi yang pernah menjadi Ketua Komisi IX DPR RI periode 1999-2004.

Bagaikan orang bijak, Max mengaku kemungkinan ada orang yang antipati kepada dirinya, baik itu statusnya sebagai pribadi, anggota partai, maupun juga anggota DPR. Dan orang yang antipati itulah yang kemudian melakukan segala cara untuk melakukan pembunuhan karakternya.

Gaya hidup bebas

Merebaknya gambar syur tersebut menambah daftar anggota DPR yang cenderung berperilaku porno. Sebelumnya, kita terkejut dengan video porno anggota DPR Yahya Zaini bersama Maria Eva, lalu Amin Nasution yang ditangkap KPK bersama seorang teman wanita di sebuah hotel dan sejumlah perilaku para wakil rakyat yang kebetulan tak diketahui publik.

Soal yang rahasia ini adalah bagian dari kiat wakil rakyat mengelebui keluarga dan konstituen. Lagi pula, gaya hidup bebas itu terfasilitasi dengan sejumlah tempat, seperti halnya jasa sauna, karaoke dan sejenisnya.

Itulah sebab, pengamat politik dari LIPI Lili Romli mengatakan, Parpol harus mengutamakan moralitas, selain bebas KKN, dalam merekrut calon anggota legislatif (Caleg). "Sudah saatnya parpol harus jeli dalam memilih calonnya. Jangan hanya bebas KKN, tapi juga secara moral harus diutamakan," katanya.

Parpol, kata Lili, harus membuka diri dari masukan masyarakat terhadap calon-calon yang akan dipilih dalam Pemilu 2009 nanti. Rakyat juga jangan takut untuk memberikan masukan kepada parpol terhadap calon yang memang diduga amoral. Sebab, DPR adalah lembaga yang terhormat untuk menampung aspirasi rakyat. Bagaimana rakyat bisa mempercayakan aspirasinya jika anggota DPR itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

"Saya pikir wajar jika rakyat meminta anggota DPR harus bersih moral. Karena rakyat yang menggaji mereka," ungkapnya.

Dia meminta agar para anggota DPR jika terlibat skandal seks harus segera mengundurkan diri. Mereka harus punya budaya malu untuk mengundurkan diri tanpa harus dipecat oleh BK DPR. Dicontohkan, negara liberal seperti Amerika Serikat (AS) saja yang lebih permisif terhadap hal-hal seperti ini, jika ada pejabat yang terlibat skandal seks maka akan langsung mengundurkan diri. "Mereka harus legowo, tanpa harus menunggu dipecat," ujar Lili.

Sedangkan Koordinator Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk Jeirry Sumampow menegaskan, politisi yang tersandung masalah pelecehan seksual termasuk dalam jajaran politisi busuk yang tak layak mewakili rakyat. "Pelecehan seks itu kan termasuk kekerasan terhadap perempuan. Artinya, dia termasuk politisi busuk yang tidak boleh dipilih," katanya.

Jeirry mengatakan, laporan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh mantan staf Max, Desi, harus ditindaklanjuti. Menurutnya, BK tidak punya alasan untuk tidak merespons laporan yang dibuat beberapa tahun yang lalu itu. "Laporan itu kan bisa jadi informasi awal. Semuanya bisa diusut, minimal memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi," ujarnya.

Namun, kata Jeirry, dengan dua fakta yang menyebut nama Max yakni foto syur dan laporan pelecehan seksual, semestinya BK sudah dapat memberi sanksi. "Dari foto saja seharusnya bisa diberi sanksi karena tidak ada bantahan. Dan kasus pelecehan, harus diusut," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan, Fraksi PDI Perjuangan sudah memanggil Max untuk menjelaskan kasus foto syurnya itu. Dalam keterangannya dengan pimpinan fraksi, Max mengakui bahwa fotonya dengan seorang wanita itu benar. "Ya memang begitu adanya. Jika cerita foto itu benar adanya, DPP akan mengambil sikap," ujarnya.

Namun Ganjar menilai, jika foto tersebut tidak sesuai dengan fakta yang beredar di media massa, maka Max disarankan agar membawa kasus yang merugikan namanya itu kepada penegak hukum. "Karena Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) mengatur soal peredaran info atau gambar yang tidak sesuai aturan," ungkapnya.

Fraksi PDI Perjuangan menurut Ganjar akan mencari tahu fakta mengenai peredaran foto syur anggotanya itu. "Ada apa dibalik beredarnya foto itu, apakah ada agenda lain atau kepentingan politik tertentu," katanya.

Ketua BK DPR Irsyad Sudiro usai bertemu dengan Ketua DPR Agung Laksono mengungkapkan, kasus yang sedang dihadapi Max Moein terkait seorang wanita berinisial DF yang merupakan mantan asisten pribadinya merupakan tindakan kekerasan seksual yang berkaitan dengan hukum sehingga harus ditangani oleh pihak kepolisian.

Namun, sebelum hasil penyidikan mengenai kasus kekerasan seksual tersebut selesai telah muncul satu lagi kasus yang menimpa Max Moein, yakni dengan beredarnya foto Max Moein bersama dengan seorang wanita yang bertelanjang dada. Maka berdasarkan hal tersebut, kata Irsyad, Ketua DPR Agung Laksono menyerahkan kepada BK untuk memproses lebih lanjut dua kasus yang menimpa Max Moein tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku. "Pimpinan DPR menyerahkan pada BK untuk memproses lebih lanjut dua kasus yang menimpa Max Moein," ucapnya.

Sedangkan Desy yang disebut-sebut dalam dekapan Max, melalui Kordinator Layanan Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Sri Nurherwati mengungkapkan, pelcehan tersebut dilakukan sejak Desy menjadi asisten Max. Meski tidak mempunyai bukti otentik, namun pihaknya akan terus mencari keadilan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

Seandainya wanita dalam dekapan Max Moen bukan Desy, berarti masih banyak “desy” yang telah menjadi korban kebejatan yang mulia wakil rakyat. Maka bersatulah para “desy”, kibarkan panji-panji kebenaran. sofyan hadi