Kamis, 03 Juli 2008

Bos Pelindo II Dipolisikan

Sejumlah bos Pelindo II dipolisikan karena mengabaikan UU Lingkungan hidup. Polisi juga menahan barang bukti kapal thugboat, cairan limbah padat dan limbah cair yang telah mencemari perairan Tanjung Priok.

Para bos BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II sedang dirundung malang. Selain kedudukannya terancam diganti orang lain, pekan belakangan ini sebagian dari mereka harus bolak-balik ke kantor Direktorat Polisi Air (Dirpolair) Mabes Polri dengan sangkaan Pasal 43 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 dan 56 KUHP, yang ancamannya enam tahun penjara dan denda Rp300 juta.

Data diperoleh, para bos Pelindo II yang dipolisikan itu adalah Direktur Utama Pelindo II Abdullah Saefuddin, General Manager Pelabuhan Tanjung Priok Cipto Pramono, bekas General Manager Pelabuhan Tanjung Priok Saptono dan Kabiro Hukum Pelindo II Arman Amin.

Ironinya, sebagian dari mereka sudah berstatus tersangka dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan polisi ke kejaksaan. hanya saja, bos Pelindo II itu tak sendirian, karena polisi juga menyeret sejumlah bos berpangkat General Manager PT Dok Perkapalan dan Kodja Bahari (DPKB) dan 10 bos perusahaan swasta pengangkutan limbah.

Namun, Abdullah Saefuddin usai diperiksa penyidik Ditpolair Mabes Polri, Rabu (25/6) sekitar pukul 18.25 WIB, tak menyangkal tapi mempertanyakan statusnya dalam kasus pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut). Sambil terburu-buru meninggalkan kantor polisi, dia malah kembali bertanya kepada Tabloid Sensor, “Baguslah kalau saya sebagai tersangka?”

Hal yang sama dilakukan Kabiro Hukum Pelindo II Arman Amin, yang ketika itu mendampingi Abdullah Saefuddin. “Nanti saja penjelasannya, soalnya saya sangat capek dan lelah berurusan dengan polisi karena hampir satu harian diperiksa” katanya sambil pergi.

Sebelumnya, Humas Pelindo II Hendra Budhi menjelaskan, penetapan status tersangka terhadap pejabat Pelindo II merupakan salah kaprah dan tidak mendasar. Alasannya, penyidik Ditpolair Mabes Polri harus juga melihat UU Nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran dan revisinya yakni UU Nomor 17 tahun 2008. “Selain itu, para penyidik itu juga harus melihat PP No 69 tahun 2001 tentang kepelabuhanan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan” jelas Hendra kepada Tabloid Sensor.

Menurutnya, dalam peraturan itu menyebutkan bahwa Menteri Perhubungan, yakni Jusman Syafii Djamal dengan jelas mengatakan keberadaan Reception Facility (RF) di Pelabuhan Tanjung Priok sah dan resmi. Ketentuan Departemen Perhubungan ini juga seiring dengan ketentuan konferensi Internasional Maritime Oraganitazion (IMO) yang mengwajibkan pelabuhan memiliki dan melakukan kegiatan pengolahan limbah. “Berdasarkan ketentuan itu berarti kami tidak ada masalah dalam hal penanganan limbah B3 atau limbah lainnya,” kata Hendra.

Menyinggung tentang ketentuan Kementrian Lingkungan Hidup yang menyebutkan Pelindo II harus memiliki ijin penanganan limbah, Hendra mengungkapkan, seharusnya Kementrian Lingkungan Hidup harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi tentang UU Nomor 23 tahun 1997. “Sampai saat ini mereka belum melakukan hal ini. Jadi kami jangan disalahkan kalau tidak memiliki ijin, sebab Kementrian Lingkungan Hidup belum melakukan sosialiasai,” jelas Hendra.

Bantahan serupa juga dikatakan GM Tanjung Priok Cipto Pramono. Menurutnya, permasalahan dengan polisi terebut hanya salah persepsi sebab menurut ketentuan dari Departemen Perhubungan tidak ada masalah dalam hal penanganan limbah B3. “Selain itu, tiap enam bulan kami juga selalu melaporkan kegiatan penanganan limbah B3 ke intansi terkait yakni Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal),” tukas Cipto.

Menanggapi tudingan pejabat pelabuhan tersebut, Kasubsie Pembina Tehnik Ditpolair Mabes Polri, AKP I Made mengatakan, polisi bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Silakan saja para pejabat Pelindo II itu berargumentasi. Siapa saja berhak mengeluarkan pendapat yang penting kami tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan mereka sebab kami bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Made.

Menurut Made, penetapan status tersangka sejumlah pejabat Pelindo II karena mengelola limbah B3 tanpa ijin dari Kementrian Lingkungan Hidup. Untuk itu, mereka dijerat UU Nomor 23 tahun 1997 pasal 41 ayat 1 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta serta pasal 43 ayat 1 dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. “Tapi, para tersangka tidak kita tahan karena alamat dan tempat kerjanya jelas, selain itu mereka juga berjanji tidak akan menghilangkan barang bukti,” paparnya.

Pencemaran laut
Diperoleh informasi, sebelumnya polisi melakukan penyelidikan dengan mengitari seluruh perairan dan kolam di sekitar pelabuhan Tanjung Priok, terutama daerah yang kerap dijadikan tempat pengolahan dan pembuangan limbah B3. Bukan itu saja, petugas juga mengamati kegiatan bongkar muat barang ekspor-impor terutama barang berbahaya yang mengandung limbah B3 serta bahan kimia berbahaya lainnya.

Dari pengamatan itu, ternyata petugas menemukan banyak keganjilan dalam hal penanganan dan pengangkutan bahan kimia berbahaya serta limbah terutama limbah B3, selain itu petugas juga mencurigai banyaknya aktifitas kapal tugboat dan tongkang yang hilir mudik diperairan dan kolam pelabuhan.

Berdasarkan kecurigaan itu, ternyata petugas menemukan puluhan ton limbah B3 dan oli bekas. Limbah itu diangkut dari sejumlah kapal yang sedang lego jangkar di perairan dalam dan luar dermaga pelabuhan untuk dibawa ke darat. Setelah semua data dan temuan tersebut dikumpulkan, petugas lalu melakukan pengkajian secara mendalam dan meminta pendapat dari para pakar lingkungan hidup. Dari pengkajian tersebut, akhirnya petugas menyimpulkan bahwa pelabuhan Tanjung Priok dianggap telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dengan mengolah dan membuang limbah B3 dengan sembarangan.

Awalnya petugas tidak percaya bahwa pelabuhan sebesar itu telah menyalahi aturan tentang penanganan dan pengolahan limbah B3. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat tinggi pelabuhan seperti asisten manejer, manajer, kepala cabang dan direksi, ternyata Pelindo II sama sekali belum memiliki dokumen resmi tentang ijin untuk mengangkut dan pengelola bahan limbah B3. Padahal sesuai dengan ketentuan Kementrian Lingkungan Hidup UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1989 tentang pengelohan limbah B3 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2007 tentang pengumpulan dan pengangkutan limbah B3.

“Tindakan penyidikan ini merupakan awal yang baik dan hendaknya Ditpolair Mabes Polri segera melanjutkan kasus pencemaran tersebut sampai ke pengadilan,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Apabila pihak Kepolisian mengalami kesulitan untuk menjerat pelakunya ada baiknya meminta saran dan masukan dari Kementrian Lingkungan Hidup atau pakar lingkungan hidup lainnya. “Saran dan pendapat ini sangat perlu agar kasus tersebut tidak dimentahkan oleh pengadilan, sebab seringkali pengadilan mementahkan kasus pencemaran lingkungan karena polisi selalu jalan sendiri,” kata Slamet.

Slamet mengaku pencemaran lingkungan di perairan Jakarta Utara sampai Teluk Jakarta sudah sangat memprihatinkan. Dari sembilan muara yang tercemar di Jakarta, ada enam muara yang sudah sangat tercemar limbah B3 dan Pelindo II terindikasi kuat ikut melakukan pencemaran. Untuk itu, dia berharap agar proses penyidikan terhadap pejabat Pelindo II jangan hanya seperti acara seremonial belaka atau lips service tetapi harus dilanjutkan sampai ke pengadilan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku pencemaran yang lain. “Seandainya Kepolisian setengah hati menangani kasus ini saya khawatir, wajah baru pelaku pencemaran lingkuanan akan terus bermumculan,” tegas Slamet. mangontang silitonga

Tidak ada komentar: